Kunjungan Bupati Ipuk ke Menteri Sosial: Laporan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi PERLINSOS

Ringkasan Berita:

• Bupati Ipuk Fiestiandani bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kementerian Sosial.
• Tingkat progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Banyuwangi sudah melebihi 75 persen.
• Sekolah berlokasi di area seluas 7 hektare dengan desain modern yang mengacu pada standar global.
• Banyuwangi menjadi wilayah contoh dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial yang kini telah diperluas ke 42 daerah.
• Menteri Sosial mengapresiasi kemajuan Sekolah Rakyat dan berencana menyelenggarakan kegiatan open house bersama para orang tua siswa.

 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, 

Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan laporan mengenai perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat serta pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (18/6/2026).

Pada pertemuan tersebut, Ipuk menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, telah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Sampai saat ini, tingkat progres pembangunan sudah melebihi 75 persen.

Sementara pembangunan sedang berlangsung, kegiatan belajar Sekolah Rakyat sementara dilaksanakan di dua tempat, yaitu Balai Diklat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Licin serta kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Kecamatan Muncar.

"Di Banyuwangi, sekolah sementara masyarakat berada di dua tempat, yaitu di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin serta di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar," ujar Ipuk.

Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 7 hektar

Sekolah Rakyat Terintegrasi Banyuwangi terletak di atas tanah seluas 7 hektare yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Wilayah pendidikan ini dibangun sebagai sekolah bertaraf modern dengan standar global yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Fasilitas yang tersedia mampu menampung sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai peralatan pendukung pembelajaran dan asrama.

Kompleks sekolah tersebut terdiri dari bangunan SD, SMP, dan SMA yang masing-masing memiliki dua lantai, asrama putra dan putri untuk setiap tingkat pendidikan, serta apartemen untuk para tenaga pengajar.

Selain itu, tersedia gedung serba guna, masjid, tempat ibadah, dapur, dan kantin untuk setiap tingkat sekolah, serta guest house. Berbagai fasilitas penunjang lainnya juga telah dibangun, seperti lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, jalur lari, area parkir, rumah kaca, gudang perawatan, instalasi pengolahan limbah dapur, hingga pos pengamanan.

BMX

Pada kesempatan itu, Ipuk juga menyarankan penggunaan Sirkuit BMX Muncar yang terletak di dekat area Sekolah Rakyat sebagai sarana untuk mengembangkan potensi siswa.

Menurutnya, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sirkuit BMX berstandar internasional bisa menjadi kesempatan untuk menghasilkan atlet muda berbakat asal Banyuwangi.

"Anak-anak selanjutnya dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler BMX karena lokasinya dekat dengan Sirkuit Muncar, sehingga bisa menghasilkan atlet muda yang berbakat," kata Ipuk.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Banyuwangi.

Ia bahkan mengungkapkan rencana untuk menyelenggarakan kegiatan open house bersama orang tua siswa baru agar dapat melihat langsung kesiapan program tersebut.

"Rencana saya adalah mengadakan Open House bersama orang tua siswa baru di Banyuwangi," ujar Gus Ipul.

Banyuwangi Menjadi Contoh dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial

Selain membahas Sekolah Rakyat, Ipuk juga menjelaskan perkembangan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah diimplementasikan di Banyuwangi.

Banyuwangi menjadi wilayah pertama yang ditetapkan sebagai proyek percontohan dari program prioritas tersebut. Keberhasilan pelaksanaannya membuat pemerintah pusat memperluas penerapan digitalisasi Perlinsos ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Saat ini, program tersebut sedang dikembangkan ke 42 wilayah sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyaluran bantuan sosial berbasis data digital.