, JAKARTA - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyangkal keterlibatan mereka dalam konferensi pers yang mengatasnamakan BEM Fakultas Bersatu di wilayah Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6).
Paling sedikit tiga organisasi mahasiswa mengklaim tidak pernah ikut serta atau mengutus perwakilan dalam kegiatan tersebut.
Tiga lembaga tersebut yaitu BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI), BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (FPsi UNJ), serta BEM Institut STIAMI.
Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan BEM Fakultas Bersatu mengadakan konferensi pers dan menyatakan penolakan terhadap aksi mahasiswa yang dianggap dimanipulasi oleh kepentingan politik praktis.Mereka juga menyoroti mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto yang disebut memiliki hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menyebut dugaan hubungan dekat tersebut terkait dengan penggunaan mobil Fortuner saat aksi demonstrasi di wilayah Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada hari Sabtu (13/6).
Namun, beberapa BEM yang namanya tercantum dalam daftar peserta konferensi pers justru memberikan penjelasan dan menyangkal keterlibatan mereka.
Melalui akun @bemftiubsi di Instagram, BEM FTI UBSI menyatakan bahwa mereka tidak pernah hadir atau mengirimkan utusan dalam konferensi pers tersebut."Terkait pemberitaan yang menyebutkan nama BEM FTI UBSI dalam konferensi pers terkait dugaan keterlibatan Letjen (Purn) Setyo Sularso dan Tiyo Ardianto, kami menyampaikan bahwa BEM FTI UBSI tidak pernah hadir atau mengirimkan perwakilan dalam konferensi pers tersebut," demikian pernyataan BEM FTI UBSI yang dikutip, Rabu (17/6).
Mereka juga menegaskan bahwa tidak pernah memberikan wewenang kepada siapa pun untuk mewakili organisasi tersebut.
Selain itu, BEM FTI UBSI mengklaim tidak memiliki pengurus, anggota, atau ketua bernama Ahmad seperti yang dilaporkan dalam pemberitaan.Di sisi lain, BEM Fakultas Psikologi UNJ melalui akun @bemfpsiunj di Instagram juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mewakili organisasi dalam konferensi pers tersebut.
"BEM FPsi UNJ tidak pernah memberikan izin kepada pihak tersebut untuk mewakili dan memakai nama BEM FPsi UNJ," demikian pernyataan organisasi tersebut.
Namun demikian, BEM FPsi UNJ mengakui adanya seorang sivitas akademika bernama Ahmad Ghazy yang hadir dalam kegiatan tersebut.Namun, Ahmad Ghazy diketahui merupakan lulusan angkatan 2020 dan bukan termasuk dalam pengurus aktif BEM FPsi UNJ masa periode 2026.
BEM FPsi UNJ juga meminta pihak terkait untuk menyampaikan permohonan maaf karena dianggap telah menggunakan nama organisasi secara tidak sah.
Senada, BEM Institut STIAMI melalui akun Instagram @bemstiami_official menyatakan bahwa tidak ada lembaga dengan nama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI seperti yang tercantum dalam daftar peserta konferensi pers.
Oleh karena itu, semua pernyataan dan pendapat yang disampaikan oleh pihak yang mengaku mewakili lembaga tersebut dianggap sebagai tanggung jawab individu.
BEM Institut STIAMI juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari aliansi yang mengatasnamakan "BEM Bersatu" atau aliansi lain tanpa adanya keputusan resmi dari organisasi.
Di antara peserta konferensi pers, terdapat nama Rezky Anandar yang menyatakan dirinya berasal dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI.
"Kami ingin menegaskan bahwa di lingkungan Institut STIAMI tidak ada lembaga yang disebut BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI," tulis BEM Institut STIAMI melalui akun Instagram resminya.
BEM Bersatu Menolak Campur Tangan Politik yang Praktis
Sebelumnya, perwakilan BEM Bersatu serta Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Rahmat Djimbula, menyatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggunaan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis.
"Kami, BEM Bersatu, menentang segala bentuk penggunaan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa seharusnya tetap menjadi wakil rakyat, bukan alat bagi para elit dalam persaingan kekuasaan," ujar Rahmat.
Selain mendukung keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), kelompok tersebut juga mengajukan permintaan untuk menyelidiki kasus korupsi secara tegas dan meminta gerakan mahasiswa tetap bersifat independen tanpa terpengaruh oleh campur tangan politik.
Mereka menyampaikan tiga permintaan, yaitu membersihkan gerakan mahasiswa dari campur tangan politik praktis, dukungan terhadap program MBG dengan peningkatan pengelolaan, serta pengawasan terhadap proses penerapan hukum terhadap pelaku korupsi secara objektif.
Berikut adalah daftar nama-nama perwakilan yang hadir:
- Wildan Ricky (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNISIA)
- Muhammad Yani (BEM Fakultas Hukum UIJ)
- Ardi Zulkifly (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UNAS)
- Ardiansyah (Ketua BEM Institut Al-Aqidah)
- Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ)
- Alfi (Ketua BEM FEB UNPAM)
- Rahmat Djimbula (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum UIC)
- Dicky (BEM F.IPS Unindra)
- Ahmad (BEM Fakultas Teknik Universitas BSI)
- Rezky Anandar (BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Administrasi Manajemen Institut STIAMI).(kkp/jpnn)
