Abdulkadir Widjojoatmodjo, Pemimpin Delegasi Belanda di Perjanjian Renville

Aldulkadir Widjojoatmodjo, seorang warga negara Indonesia yang memimpin delegasi Belanda pada Perjanjian Renville tahun 1947. Ia diteriaki oleh massa saat berada di Stasiun Tugu Yogyakarta.

---

Intisari hadir di channel WhatsApp, ikuti dan dapatkan berita terkini kami di sini.

---

Intisari-Online.com - "Ia yang pernah datang ke Yogyakarta dan dilempari oleh orang-orang di stasiun Tugu, karena kebencian rakyat kita terhadapnya." Soeharto dalamSoeharto: Pikiran, Kata-Kata, dan Perilaku Saya.

Pernyataan Soeharto disampaikan kepada Abdulkadir Widjojoatmodjo, warga Indonesia yang memimpin delegasi Belanda dalam Perjanjian Renville pada Desember 1947. Ternyata Abdulkadir bukan satu-satunya orang Indonesia yang mendukung pihak Belanda.

Juga ada "Tengku Zulkarnaen, serta Mr. Dr. Soumokil yang nantinya dikenal melalui petualangannya saat mendirikan yang disebut 'Republik Maluku Selatan'," kata Soeharto.

Abdulkadir Widjojoatmodjo merupakan seorang perwira militer dan diplomat yang lahir di Salatiga dan setia kepada pemerintah Belanda. Seperti yang disebutkan di awal, ia menjadi ketua delegasi Belanda dalam perjanjian yang diadakan di atas kapal Renville.

Nama lengkapnya adalah Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo. Ia lahir di Salatiga pada tanggal 18 Desember 1904. Keluarganya merupakan pegawai pemerintah Jawa yang setia kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Maka dari itu, sejak kecil ia telah mengalami kemewahan dalam pendidikan yang diberikan oleh Belanda. Selanjutnya, ia juga mengikuti pelatihan di Universitas Leiden.

Mengutip Kompas.com, berdasarkan rekomendasi Snouck Hurgronje, Abdulkadir diberi kesempatan bekerja sebagai administrator Dewan Homegrown. Dari sana, ia kemudian menjabat sebagai sekretaris kedutaan besar Belanda di Jeddah, yang membawanya melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah.

Abdulkadir pernah kembali ke Indonesia dan mengikuti pelatihan di Batavia. Tidak lama setelahnya, ia bekerja sebagai sekretaris Konsulat Belanda.

Pada tanggal 1 Mei 1933, Abdulkadir ditunjuk sebagai Wakil Konsul Belanda di Jeddah, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah pulang ke tanah air, ia mengemban jabatan baru sebagai Ketua Vereeniging van Indonesische Ambtenaren (Perhimpunan Pejabat Indonesia).

Ketika Jepang tiba pada tahun 1942, ia bersama pejabat Belanda lainnya melarikan diri ke Australia. Selama masa pelariannya, Abdulkadir menjadi anggota dari Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA).

Dari sana karierya terus berkembang pesat. Dan mungkin karena itulah dia enggan bergabung dengan pemerintahan Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebaliknya, Abdulkadir lebih memilih tetap menjadi pegawai negeri Belanda serta pejabat NICA.

Sebagai bagian dari upaya mengembalikan wilayah yang dikuasai, Belanda melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947 di Sumatera dan Jawa. Serangan tersebut berakhir melalui Perundingan Renville.

Pada rapat tersebut, Abdulkadir termasuk dalam delegasi Belanda. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1949, Abdulkadir Widjojoatmodjo sempat memutuskan untuk tinggal di sana. Namun, karena terus-menerus menghadapi kesulitan hidup, akhirnya ia kembali ke Belanda setelah tinggal selama 17 tahun di Indonesia.

Abdulkadir Widjojoatmodjo tinggal di Belanda hingga akhir hayatnya pada tanggal 24 Desember 1992. Karena sikapnya yang cenderung mendukung pihak Belanda, Abdulkadir memiliki reputasi yang tidak baik di kalangan pejuang Indonesia.

Jalannya Perjanjian Renville

Perjanjian Renville merupakan salah satu langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa itu, Belanda masih berusaha memperkuas kembali Indonesia — Agresi Militer I dan Agresi Militer II menjadi buktinya.

Mengutip dari Kompas.com, Perjanjian Renville terjadi akibat Agresi Militer Belanda I yang berlangsung pada 21 Juli hingga 4 Agustus 1947, yang dianggap melanggar Perjanjian Linggarjati (1946). Aksi militer tersebut dilakukan karena Republik Indonesia tidak bersedia mengakui hasil dari Perundingan Linggarjati.

Serangan militer Belanda memicu Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan keputusan pada 25 Agustus 1947 guna mengakhiri kondisi perang yang sedang berlangsung. Selanjutnya, PBB dan Komisi Tiga Negara (KTN) menawarkan dilaksanakannya Perundingan Renville yang dimulai pada 8 Desember 1947.

Indonesia diwakili oleh Amir Syarifudin serta beberapa utusan Indonesia seperti Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun. Di sisi lain, pihak Belanda diwakili oleh warga Indonesia yang setia kepada Belanda bernama Abdulkadir Widjojoatmodjo beserta anggota-anggotanya seperti Van Vredenburgh, P.J. Koets, dan Chr. Soumokil.

Negara-negara yang diwakili oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belgia bertindak sebagai pihak perantara. Frank P. Graham dari Amerika berada dalam posisi netral. Richard C. Kirby dari Australia mendampingi Indonesia, sedangkan Paul van Zeeland dari Belgia mewakili Belanda.

Proses penandatanganan Perjanjian Renville dilakukan di atas kapal milik tentara Amerika, yaitu Kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948 dan 19 Januari 1948. Pemilihan kapal USS Renville dilakukan karena dianggap sebagai lokasi yang netral.

Berikut adalah hasil dari Perjanjian Renville:

  1. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara cepat
  2. Indonesia adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Belanda tetap berkuasa di seluruh Indonesia hingga terbentuknya RIS
  4. Wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
  5. Wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda dibatasi oleh garis pemisah yang dikenal sebagai Garis Van Mook.
  6. TNI perlu ditarik kembali dari wilayah-wilayah kantong di daerah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
  7. Kerja sama Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda akan dibentuk
  8. Pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS akan dilaksanakan
  9. Pemilu untuk membentuk Majelis Konstituante RIS akan dilaksanakan
 

Setelah melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer I, Belanda juga mengabaikan isi Perjanjian Renville. Mereka kemudian melakukan Agresi Militer Belanda II, yaitu serangan terhadap Ibu Kota Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال