Bobby Adhityo Rizaldi KPK: Rumah Anggota BPK RI Digeledah, Kasus Korupsi Muara Enim, 5 ASN Dipanggil

Bobby Adhityo Rizaldi KPK: Rumah Anggota BPK RI Digeledah, Kasus Korupsi Muara Enim, 5 ASN Dipanggil

PORTAL PURWOKERTO– Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penerimaan suap yang berkaitan dengan pengaturan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Setelah melakukan penggeledahan di rumah Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi pada pertengahan Juli 2026, penyidik kini memanggil lima pegawai negeri sipil (PNS) BPK RI untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kepala Biro Humas KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lima pegawai negeri sipil yang dipanggil memiliki inisial AYB, RN, GNW, FLR, dan ARG, yang diketahui merupakan anggota Tim Evaluasi Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, pemeriksaan saksi dilakukan guna memperdalam proses audit dan mengungkap dugaan tindakan manipulasi hasil pemeriksaan yang sedang diteliti.

Berdasarkan data yang beredar, AYB pernah menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I BPK RI.

Sementara RN menjabat sebagai Kepala Divisi Pemeriksaan Sumatera Barat I, FLR adalah Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, dan ARG menjabat Kepala Divisi Pemeriksaan Aceh III di BPK Perwakilan Aceh.

Rumah Bobby Adhityo Rizaldi Disidak

Sebelumnya, pada 14 Juli 2026, KPK mengonfirmasi bahwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Bobby Adhityo Rizaldi. Pada penyelidikan tersebut, para penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik yang akan dianalisis lebih lanjut sebagai pendukung proses penyidikan.

Sampai saat ini, KPK belum memberikan penjelasan lengkap mengenai isi maupun hasil pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik yang disita dari tempat tersebut.

Dimulai dari OTT di Muara Enim

Kasus ini dimulai dari operasi penangkapan tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7–8 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.

Pada tanggal 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan tambahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.

Mereka adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, karyawan pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi.

Penyelidikan selanjutnya berkembang. Pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan lanjutan dengan menangkap lima pegawai Negeri Sipil BPK RI. Operasi ini merupakan penggeledahan yang ke-13 dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Esok harinya, tepatnya 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Lima tersangka tersebut adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

Penyidikan Masih Berjalan

KPK menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, termasuk dengan memanggil beberapa saksi dan menginvestigasi barang bukti yang telah diamankan.

Pemeriksaan terhadap lima pegawai negeri BPK RI diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai prosedur audit serta dugaan manipulasi hasil pemeriksaan yang menjadi perhatian penyidikan.

Sampai saat ini, Bobby Adhityo Rizaldi belum dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.

KPK belum memberikan kesimpulan terkait hubungan barang bukti yang disita dengan dugaan tindak pidana yang sedang diteliti.***

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال