Hampir Setengah Anggaran Perpustakaan Nasional Dipangkas – "Kami Mati Segan, Hidup Pun Tak Mau"

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada tahun 2026 dipotong hampir separuh dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya di Jakarta, kebijakan ini juga memengaruhi berbagai daerah, mulai dari penghentian pembelian buku baru hingga berhentinya operasional perpustakaan keliling.

Pada tahun 2025, dana yang dialokasikan untuk Perpusnas mencapai Rp721 miliar. Tahun ini, angkanya turun menjadi Rp377 miliar.

Pada agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, 16 Juli lalu, Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap kegiatan literasi.

Aminudin mengikuti contoh dengan menggunakan bantuan buku.

Pada periode 2024 hingga 2025, Perpusnas mengadakan program pendistribusian buku ke berbagai tempat tertentu seperti desa, perpustakaan masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Setiap lokasi mendapatkan alokasi sebanyak 1.000 buku.

Aminudin mengakui bahwa program ini "diterima dengan sangat luar biasa."

Sekarang, karena penyesuaian anggaran, pendistribusian buku tidak lagi dapat dilakukan.

"Pada tahun 2026 ini kami tidak mampu melakukannya karena tidak ada dana," tegas Aminudin.

Pihak Perpusnas mengungkapkan sedang melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan terkait perubahan target maupun penambahan dana anggaran.

Pengguna literasi yang diwawancarai oleh BBC News Indonesia menyampaikan kekhawatirannya terkait pengurangan dana ini.

Di Nusa Tenggara Timur, contohnya, pengelola perpustakaan daerah mengatakan bahwa efisiensi anggaran menyebabkan program peningkatan kegiatan literasi terhambat.

Di provinsi ini, "perpustakaan keliling" yang menggunakan kendaraan roda empat untuk menyebarkan buku-buku bacaan terpaksa dipangkas.

Di Solo, Jawa Tengah, persediaan buku di perpustakaan daerah tidak mengalami peningkatan. Pengelola perpustakaan khawatir jika koleksi tidak diperbarui, minat masyarakat terhadap literasi akan menurun.

Selama ini, bantuan buku dari Perpusnas kepada perpustakaan daerah dianggap mampu menjaga kelangsungan berbagai perpustakaan komunitas. Alasannya, masyarakat setempat tidak memiliki dana untuk membeli buku terbaru.

Sayangnya, pemotongan anggaran berisiko menghentikan bantuan buku dari Perpusnas kepada komunitas di daerah.

Para akademisi dan praktisi literasi menilai pengurangan anggaran Perpusnas mencerminkan ketidaksungguhan pemerintah dalam memajukan pendidikan masyarakat.

Keputusan untuk memangkas anggaran Perpusnas dianggap kontradiktif, mengingat pemerintah saat ini menyalurkan ratusan triliun rupiah untuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tidak mungkin memenuhi tujuan dengan anggaran yang terbatas

Berdasarkan keterangandari Perpusnas, efisiensi anggaran menyebabkan program prioritas seperti bantuan buku, penguatan perpustakaan masyarakat, hingga pelatihan pustakawan mengalami hambatan.

Dalam dua tahun berurutan, mulai dari 2025 hingga 2026, anggaran Perpusnas selalu dipangkas, seperti yang juga dialami oleh kementerian dan lembaga negara lainnya sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Pada bulan Juni lalu, dalam forum bersama Komisi X DPR, Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz, mengajukan penambahan dana untuk institusinya. Jumlahnya mencapai Rp357 miliar.

Secara umum, penambahan anggaran ini bertujuan untuk "menjamin kelangsungan program prioritas nasional dalam bidang perpustakaan dan literasi."

Dana tersebut, menurut Aminudin, juga mampu memulihkan kemampuan Perpusnas dalam meningkatkan layanan literasi.

Masih belum diketahui apakah usulan Perpusnas yang telah disetujui oleh DPR ini akan mendapatkan persetujuan juga dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebulan kemudian, dalam acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X, Aminudin menyatakan pihaknya "selalu berkomunikasi" dengan Bappenas mengenai ruang gerak Perpusnas.

Pada kesempatan tersebut, Aminudin menyampaikan bahwa target yang diberikan kepada Perpusnas seharusnya diubah karena keterbatasan anggaran.

"Tidak mungkin mencapai [target] dengan anggaran besar, tetapi bisa tercapai dengan anggaran kecil," ujarnya.

Meskipun demikian, jika tidak ada penurunan target, kami tidak akan mampu mencapai target yang telah tercapai.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Perpustakaan Nasional memiliki target pencapaian dalam dua indikator: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta Tingkat Minat Membaca (TKM).

Yang pertama, IPLM, berfokusdalam pemahaman mengenai kondisi berbagai jenis perpustakaan. Tingginya angka IPLM mencerminkan ketersediaan, penggunaan, serta dukungan terhadap literasi yang semakin meningkat.

Lalu poin kedua, TKM, didefinisikansebagai angka yang mencerminkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Semakin mendekati 100, semakin baik indikasinya.

Selama empat tahun berikutnya hingga tahun 2029, baik IPLM maupun TKM wajib meningkatkan masing-masing ke angka 72,50 dan 75,50.

Meskipun ada perubahan dalam pengelolaan anggaran, Perpusnas tetap berkomitmen untuk memastikan layanan perpustakaan tetap berjalan lancar.

Selain itu, Perpusnas menyampaikan akan memaksimalkanfasilitas digitalseperti iPusnas, e-Resources, Indonesia OneSearch, dan BintangPusnas Edu sebagai komponen krusial dalam memperluas akses literasi.

Awal tahun 2026 lalu, Aminudin pernah menyampaikan bahwa keterbatasan fiskaltak boleh mengecilkan cita-cita lembaga.

"Jika kita memandang anggaran sebagai satu-satunya penentu, maka Perpusnas ini akan terlihat kecil. Dan jika kita melihatnya kecil, kita pun akan bekerja secara terbatas," katanya.

'Program tetap jalan'

Bangunan Perpustakaan Provinsi Sumatra Utara, yang terletak di Kota Medan, terdiri dari tiga lantai.

Di lantai satu, terdapat tempat penyimpanan barang, layanan untuk anak-anak, ruang menyusui, kamar mandi, hingga ruangan.podcastDi sini, pengunjung harus mendaftar terlebih dahulu kepada petugas resepsionis yang sedang bertugas.

Pergi ke lantai dua, terdapat koleksi buku seperti karya fiksi, selain adanya aula dan galeri arsip.

Pemandangan serupa ditemukan di lantai tiga, di mana buku-buku yang jumlahnya terlihat jauh lebih banyak berjejer di dalam rak, berdiri dari ujung ke ujung.

Secara keseluruhan, di seluruh lantai terdapat hampir 206.000 buku, menurut Yolanda Purba, staf perpustakaan. Angka tersebut tidak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pembelian buku baru terjadi sebelum wabah Covid-19 muncul. Yolanda menyampaikan alasan di baliknya: efisiensi.

Meskipun demikian, jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan semakin bertambah seiring dengan perkembangan fasilitas di dalam gedung.

Setiap hari, tambah Yolanda, jumlah pengunjung biasanya berkisar antara 150 hingga 200 orang. Jika perpustakaan menyelenggarakan acara, jumlah pengunjung bisa meningkat drastis hingga ribuan orang.

Pengumuman pemangkasan anggaran Perpusnas belum mengubah kebijakan di tempat Yolanda bekerja. Ia yakin kelangsungan perpustakaan daerah akan tetap terjaga, termasuk dalam upaya memberikan akses bacaan bagi masyarakat luas.

Tidak berbeda dengan Yolanda, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Rahma Nur Hayati, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak secara otomatis menghentikan berbagai program literasi yang dijalankan pemerintah.

BBC News Indonesia, pada Senin (20/07), mengunjungi tempat Rahma bekerja setiap hari: Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Pada siang hari, perpustakaan yang berada di Kota Semarang tersebut terasa sepi. Rahma menyatakan, jumlah pengunjung tidak mengalami penurunan. Dalam satu bulan, sekitar 3.000 pengguna—atau pemustaka perpustakaan—terdaftar dalam buku pelayanan Perpusda Jawa Tengah.

Gerakan literasi terus berlangsung tanpa henti.Toh, dapat dilakukan melalui Zoom atau grup WhatsApp. Bahkan kegiatan pelatihan teknis [bimtek] kepada ribuan sekolah tetap berlangsung secara bertahap," katanya.

Rahma tidak membantah bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada hal-hal teknis. Misalnya, menurut Rahma, adalah masalah pembelian buku.

Pada tahun 2025, perpustakaan daerah di Jawa Tengah mendapatkan dana sebesar Rp501,5 juta. Setahun kemudian, menurut Rahma, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp385,6 juta.

Rahma mengatakan, bantuan buku dari Perpusnas juga diberikan pada masa yang sama.

"Dampaknya pasti mengurangi jumlah buku dalam koleksi. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat masyarakat Jawa Tengah," ujar Rahma.

Pejabat dan karyawan di perpustakaan tersebut, menurut Rahma, berupaya bekerja sama guna mempertahankan tujuan literasi bagi masyarakat. Ketika anggaran berkurang, Rahma menyebutkan adanya strategi manajemen, pendekatan, dan sumber daya yang digunakan untuk berinovasi.

Maknanya, Rahma menekankan, berjalannya perpustakaan tidak hanya bergantung pada faktor anggaran, tetapi juga banyak unsur lain yang saling terkait.

"Itu menjadi satu kesatuan, yang tentu saja kami berharap anggaran yang cukup agar kami dapat bekerja lebih efektif," ujar Rahma.

'Bersikap malu, tetapi tidak ingin hidup' – Cerita dari NTT

Tidak semua orang memiliki harapan positif terkait nasib perpustakaan di wilayah tertentu.

Lokasi Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang terlihat sepi pada hari Senin (20/07) kemarin.

Di setiap ruang baca, kursi-kursi terlihat kosong. Deretan meja juga tidak terlihat ada tumpukan buku. Jumlah pengunjung pada hari itu kurang dari sepuluh orang. Sebagian besar di antara mereka adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas.

Fakta bahwa perpustakaan daerah jarang dikunjungi oleh pengunjung diakui oleh Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT, Chrismiljanto Rato Pira.

Menurut Chrismiljanto, kondisi tersebut disebabkan oleh "perkembangan teknologi", khususnya perkembangan penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Chrismiljanto mengatakan, tingkat kunjungan ke perpustakaannya pada tahun 2026 jauh berbeda dibandingkan lima atau enam tahun yang lalu.

"Saat ini turun sebesar 70%. Dulu setiap hari bisa ada 100 pengunjung, sekarang maksimal hanya 30 hingga 40 orang. Itu yang datang secara langsung," katanya.

Perpustakaan Daerah NTT di Kupang ini jarang dikunjungi pengunjung selama periode Januari-Maret serta Juni-Agustus.

Pengunjung baru terus datang dengan jumlah yang cenderung stabil, menurut Chrismiljanto, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember.

Untuk menghadapi tren tersebut, Chrismiljanto menyebutkan bahwa para pejabat dan karyawan di kantornya melakukan perencanaan strategis. Contohnya, mereka meningkatkan kualitas layananonline,yaitu layanan antar-jemput buku melalui aplikasi WhatsApp.

"Layanan online itu cukup baik, dan saat ini mereka lebihonlinedalam arti meminjam buku juga dapat dilakukan melalui WA [WhatsApp]," ujarnya.

Bahkan ada yang bisa sampai 30 kali sehari, biasanya terjadi pada bulan Agustus, September, Oktober, karena biasanya [bertepatan] dengan penyusunan skripsi, tesis, atau tugas-tugas sekolah.

Tidak hanya itu, perpustakaan daerah di NTT memutuskan untuk mengaktifkan kembali layanan pada akhir pekan. Perpustakaan akan buka di pagi hari dan tutup menjelang matahari terbenam.

Tidak ketinggalan, Chrismiljanto menyampaikan bahwa pihak perpustakaan daerah berupaya melakukan kerja sama dengan komunitas setempat dalam hal peminjaman buku hingga penggunaan ruangan.

Banyak tantangan yang harus dihadapi lembaga perpustakaan daerah belakangan ini semakin rumit akibat penghematan anggaran.

Penurunan aliran dana dari pusat ke daerah menyebabkan perpustakaan kesulitan dalam menerapkan berbagai program. Layanan dengan nama "perpustakaan keliling," misalnya, kini mengalami kendala dalam beroperasi karena pengurangan anggaran.

Di Kupang, jumlah perpustakaan keliling harus dikurangi sebesar 80%.

Pengurangan ini, menurut Chrismiljanto, dilakukan agar dana yang dimiliki Perpustakaan Daerah NTT tetap dapat dialokasikan ke perpustakaan di wilayah lain di provinsi tersebut.

Sayangnya, perhitungan pemerintah daerah belum mencapai target yang diharapkan, sehingga wilayah-wilayah di luar Kupang—seperti Rote, Sabu Raijua, Belu, hingga Malaka—tidak mendapatkan layanan tersebut.

"Sebagian besar kabupaten di luar Pulau Timor yang belum terkena dampak," tegas Chrismiljanto.

Secara otoritas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah NTT mengelola seluruh perpustakaan umum, sekolah, hingga kelurahan yang berada di 22 kabupaten atau kota.

Hambatan terbesar dalam menerapkan perpustakaan keliling, menurut Chrismiljanto, adalah ketersediaan dana untuk bahan bakar minyak (BBM). Ia membandingkan dana yang ada hanya cukup untuk sebagian kecil layanan perpustakaan keliling.

Misalnya dalam setahun terdapat 100 permintaan, namun dana yang tersedia mungkin hanya cukup untuk 20 [kegiatan]. Karena tidak mungkin kami membawa mobil tanpa bensin. Tidak mungkin juga kami menggunakan kendaraan pribadi, muat buku, lalu melayani [masyarakat], tambahnya.

Perpustakaan keliling mengandalkan kendaraan darat berupa mobil agar dapat mencapai daerah yang jauh dan terpencil.

Perpustakaan daerah di NTT memiliki dua unit kendaraan. Salah satu dari kendaraan tersebut sebenarnya tidak layak digunakan karena beberapa komponennya sudah rusak. Chrismiljanto kemudian menunjuk cat yang mengelupas, kaca depan mobil yang retak, hingga masalah pada tempat baterai.

Oleh pihak perpustakaan, kendaraan ini terus digunakan karena tidak ada pilihan lain.

Masalah tidak berhenti pada pelaksanaan perpustakaan keliling. Penambahan buku-buku baru juga terganggu. Efisiensi anggaran, menurut Chrismiljanto, menyebabkan bantuan buku dari pusat mengalami penurunan yang signifikan.

Chrismiljanto mengatakan, pada tahun 2025 perpustakaan daerah di NTT menerima 800 buah buku—dengan lebih dari 400 judul. Pada tahun 2026, bantuan buku yang diterima oleh perpustakaan daerah hanya sebanyak 100 eksemplar.

Chrismiljanto menyesali situasi ini meskipun minat masyarakat terhadap buku bacaan masih tinggi.

"Karena pengalaman kami di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang, ketika kami berkunjung ke sekolah, mobil kami ramai dikunjungi oleh banyak peminat. Karena di sekolah tersebut umumnya tersedia buku pelajaran. Jadi, mereka lebih sering datang mencari buku cerita," katanya.

Program lain yang terkena dampak adalah pelatihan teknis bagi pustakawan. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan ini kini berhenti sama sekali. Padahal, menurut Chrismiljanto, pelatihan ini sangat penting.

Chrismiljanto memandang perpustakaan daerah seperti sebuah peribahasa klasik: hidup enggan, mati tak mau. Secara terbuka ia mengatakan tidak memiliki gambaran mengenai nasib perpustakaan yang menjadi tempat kerjanya.

"Kami tidak tahu bagaimana akhirnya akan terjadi. Kami setiap hari datang hanya untuk bagaimana cara memaksimalkan jumlah pengunjung," katanya.

Kami berupaya membagi-bagi programnya secara kecil

Situasi yang sama dialami oleh Perpustakaan Daerah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pada tahun 2026, menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surakarta, Heny Ermawati, anggaran yang dialokasikan untuk kelangsungan perpustakaan dipangkas oleh pemerintah.

Sumber dana yang dimaksud ialah APBD Kota Surakarta serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari APBN yang disalurkan oleh Perpustakaan Nasional.

Heny mengatakan, anggaran DAK nonfisik yang diambil dari Perpusnas untuk tahun 2026 mencapai Rp300 juta.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan tajam—sebesar Rp1,1 miliar. Sementara untuk tahun berikutnya, yaitu 2027, anggaran yang direncanakan sedikit meningkat: Rp410 juta.

Menurut Heny, keberadaan anggaran DAK nonfisik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja perpustakaan. Pasalnya, jika hanya bergantung pada APBD "kegiatan [perpustakaan] tidak dapat dilaksanakan," ujar Heny.

Heny mengharapkan anggaran Perpusnas tidak dipotong lagi, seperti yang terjadi berulang kali sebelumnya.

Sementara itu, dari pos APBD, Heny menyampaikan bahwa anggaran yang diajukan untuk tahun 2026 mencapai Rp10 miliar. Masalahnya, sekitar 70% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor selama 12 bulan.

Anggaran yang tersisa kemudian digunakan untuk 'mengisi' kegiatan literasi yang telah direncanakan.

Dengan gerakan yang sangat terbatas, Heny melanjutkan, program-program prioritas perpustakaan daerah mengalami hambatan.

Beberapa program yang terkena dampak meliputi lomba kompetisi, pengumpulan buku koleksi, hingga pencatatan perpustakaan.

"Jika tahun lalu program bisa mencapai 12, setelah anggaran menurun kami hanya mampu [menjalankan] 4 program. Kemudian untuk tahun 2027 menjadi 8 kegiatan. Kami berupaya membagi secara lebih kecil," kata Heny.

Berdasarkan beberapa tantangan yang muncul, Heny menekankan dua isu yang sangat penting: kumpulan buku dan pengelolaan digital.

Untuk koleksi buku, perpustakaan daerah di Surakarta kemungkinan besar tidak akan menerima pasokan dari pusat pada tahun 2026.

Terakhir kali Perpustakaan Nasional memberikan bantuan buku kepada perpustakaan daerah terjadi pada tahun 2022. Pada waktu itu, jumlah buku yang diterima sebanyak 1.500 buah. Sisanya, pemberian buku didukung oleh organisasi masyarakat hingga para donatur.

Permintaan penambahan buku dinilai Heny sangat bermanfaat bagi perpustakaan karena semakin tingginya minat masyarakat di Surakarta terhadap literasi.

Heny mengingat para siswa dari SD, SMP, hingga SMA yang selalu datang berkumpul ke perpustakaan keliling setiap kali mereka tiba. Ketika isi perpustakaan keliling tidak diperbarui, bahkan dibiarkan kosong tanpa buku, Heny merasa khawatir masyarakat akan semakin menjauhi dunia literasi.

Terkait perpustakaan keliling, Heny menyebutkan bahwa sejumlah armada telah disiapkan. Namun, efisiensi anggaran membuat pengelola perpustakaan hanya memanfaatkan tiga mobil saja.

Selanjutnya mengenai pendataan digital, perpustakaan daerah di Surakarta sudah lama tidak melakukan pembaruan. Aplikasi perpustakaan yang bernama iSolo terakhir kali di-update sekitar tujuh tahun silam.

Jika kondisi tidak segera membaik, Heny pernah berpikir untuk menggunakan sisa dana APBD agar perpustakaan tetap bisa beroperasi.

Dana yang disediakan untuk operasional tersebut nantinya akan digunakan untuk menambahkan koleksi buku, selain tetap menjaga aktivitas perpustakaan keliling.

Heny mengharapkan pemerintah pusat menghiraukan keluhan pengelola perpustakaan di daerah; bagaimana kebijakan pemotongan anggaran memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program penting serta—tidak menutup kemungkinan—mengancam masa depan literasi di Indonesia.

"Bagaimana bisa memajukan pendidikan jika tingkat literasinya rendah," tutup Heny.

'Rasanya kayak berita duka'

Isu pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjadi mimpi buruk bagi pengelola perpustakaan swasta. Pemilik sekaligus pengelola perpustakaan Anak Bangsa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Eko Cahyono, adalah salah satu contohnya.

Di grup WhatsApp yang berisi para pengelola perpustakaan swadaya, kabar mengenai efisiensi anggaran di Perpusnas diterima dengan rasa sedih.

"Jujur rasanya seperti kayakberita duka," ujar Eko saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (20/07).

Pengurangan anggaran yang dialami Perpusnas menyebabkan program-program utama menghilang. Yang terlihat jelas adalah penghentian bantuan buku.

Eko menceritakan bahwa setiap tahun Perpusnas secara rutin mendistribusikan buku-buku ke seluruh perpustakaan di Indonesia—baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jumlah perpustakaan yang mendapatkan bantuan dari Perpusnas sekitar 500 perpustakaan.

Karena kuotanya tergolong terbatas, tidak semua perpustakaan mampu melewati proses seleksi. Bila demikian, perpustakaan yang bersangkutan akan menunggu hingga kesempatan berikutnya—yaitu tahun depan.

Perpustakaan milik Eko telah memperoleh kesempatan tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2024. Pada kesempatan pertama, Eko harus pergi ke Jakarta untuk mengurus buku-buku hadiah karena Perpusnas tidak menjamin proses pengiriman.

Saat tiba di Jakarta, terdapat 15 hingga 20 kotak berisi buku yang menunggu. Eko kemudian menggunakan jasa kereta api kargo untuk mengangkut buku-buku tersebut.

Lima tahun kemudian, atau dalam kesempatan yang kedua, keadaannya sedikit berbeda. Eko tidak lagi perlu melakukan perjalanan ke Jakarta. Buku-buku sumbangan dikirim langsung oleh Perpusnas. Jumlahnya sebanyak 500 eksemplar. Perpusnas juga menyertakan sebuah rak buku kepada penerima bantuan.

Eko secara pribadi mengatakan bahwa buku-buku yang tercantum dalam edisi terbaru "sangat baik dan masih diminati oleh masyarakat hingga saat ini." Isi bukunya mencakup topik sejarah, budaya, hingga agama.

Bantuan buku dari Perpusnas, menurut Eko, merupakan wujud kemudahan bagi perpustakaan kecil yang berada di luar kota besar. Melalui bantuan ini, mereka tidak perlu mengajukan donasi atau membeli buku baru.

Mekanisme pemberian bantuan dana dianggap oleh Eko tidak terlalu rumit. Pengelola perpustakaan hanya perlu mengisi informasi-informasi pada formulir pendaftaran.onlinedan melanjutkannya ke Perpusnas. Biasanya, data mengenai bantuan buku telah diumumkan pada awal tahun.

Kendala yang sering muncul dalam pengajuan hibah buku adalah ketidakpastian. Dengan kata lain, keputusan akhir ada di tangan Perpusnas. Jika perpustakaan mendaftar tahun ini, maka tidak otomatis mendapatkan kesempatan. Mungkin saja pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, pengelola perpustakaan selalu melakukan pendaftaran, dari tahun ke tahun, dan seiring berjalannya waktu. Eko, contohnya, mengatakan bahwa setiap tahun selalu mengajukan proposal hibah, meskipun hanya dua kali terpilih.

"Nah, ketika sekarang enggak ada lagi, itu teman-teman kayaksayangnya karena banyak di antara mereka yang telah menunggu bertahun-tahun dan saat ini justruenggak dapat [hibah]," tuturnya.

Tidak adanya bantuan buku dianggap oleh Eko semakin memperlemah posisi perpustakaan-perpustakaan kecil seperti yang ia kelola. Sebelum kebijakan pemotongan anggaran Perpusnas, para pelaku literasi telah lebih dahulu menghadapi ancaman berupa biaya pengiriman.

Pemerintah sebenarnya pernah mengusulkan kebijakan untuk membuat biaya pengiriman buku bagi perpustakaan yang berbasis komunitas menjadi gratis.

Keputusan ini mendapat sambutan positif. Alasannya, biaya pengiriman buku tergolong tinggi. Padahal, banyak perpustakaan komunitas yang berada di daerah terpencil atau pulau berbeda—jika menggunakan Jawa sebagai pusat distribusi.

Namun, kebijakan 'pengiriman gratis' ini tidak berlangsung lama. Eko terakhir kali menggunakan layanan pengiriman tanpa biaya pada tahun 2020.

Akibatnya, pengiriman buku sering tidak terwujud karena pihak pengelola perpustakaan kurang dana untuk mengangkut bantuan tersebut.

"Ongkir-nya dari Jakarta, Yogyakarta, itu sangat mahal. Jadi, banyak teman-teman dari Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), atau mungkin Kalimantan sering mengeluh kesulitan diongkir," kata Eko.

Saat membangun perpustakaan sendiri dua puluh tahun yang lalu, Eko tidak memiliki visi yang terlalu besar.

Menurutnya, setiap individu berhak memperoleh kesempatan membaca tanpa adanya batasan aturan. Pengunjung perpustakaannya diberi kebebasan untuk membaca dan mengambil buku sesuka hati.

Pernah suatu hari, seorang pengunjung perpustakaan yang merupakan mahasiswa mengungkapkan kekhawatirannya terkait buku bacaannya. Dia akan pulang ke kampung halamannya dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain, dia tetap ingin melanjutkan membaca buku.

Eko, tanpa berpikir panjang, merasa tenang: buku dari perpustakaannya bisa dibawa pulang. Jika diperlukan buku tambahan, Eko akan mengirimkannya melalui paket.

"Saya tidak ingin membuat orang kesulitan untuk membaca, meminjam buku," tegasnya.

Pengalaman mengelola perpustakaan mandiri—atau komunitas—membuat Eko menyadari bahwa masalah pokok dalam bidang literasi bukanlah minat baca yang rendah, melainkan seberapa baik ketersediaan infrastrukturnya. Apakah sudah memadai, atau masih jauh dari harapan?

Terdapat program sekolah yang gratis, program makanan yang gratis, serta berbagai program lain yang juga gratis, tetapi untuk buku yang sebenarnya bisa diperoleh secara gratis di daerah-daerah tersebut justru...enggak ada," terang Eko.

Membangkitkan kesadaran masyarakat bukanlah kebutuhan pemerintah?

Pemotongan anggaran di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merupakan tindakan yang bertentangan dengan posisi institusi tersebut sebagai alat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, budaya membaca, serta pelestarian naskah kuno.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh praktisi literasi informasi dan akademisi dari Universitas Negeri Padang, Yona Primadesi.

Dampak pemangkasan anggaran Perpusnas tidak bisa dianggap remeh, dan menunjukkan satu gambaran menyeluruh tentang sebuah ekosistem, tambah Yona.

PertamaYona menjelaskan, keputusan memangkas anggaran Perpusnas berdampak pada gangguannya layanan publik. Bentuknya beragam: mulai dari pengembangan koleksi buku di daerah Indonesia, bantuan buku berkualitas, hingga pembinaan para pustakawan.

Dengan penghematan anggaran, pilihan langsung terbatas pada dua kemungkinan: mengurangi atau menunda program-program tersebut.

"Meskipun demikian, tidak semua daerah memiliki APBD yang memadai, sehingga bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat memiliki dampak yang sangat besar," kata Yona kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/07).

Kedua, tanpa bantuan dari pemerintah pusat, ekosistem perbukuan—termasuk distribusi buku di dalamnya—berhenti. Perpustakaan, menurut Yona, memiliki tugas sebagai "pembeli institusi." Melalui peran tersebut, perpustakaan turut berkontribusi dalam membentuk "infrastruktur pembaca," tambahnya.

Secara kebijakan fiskal, pemangkasan dana bagi Perpusnas "mungkin dapat dibenarkan berdasarkan alasan efisiensi," menurut pendapat Yona. Namun, "hal ini sangat berisiko" jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, tegas Yona.

Yona mengatakan bahwa Perpusnas mencerminkan kemampuan negara di tahap awal dalam membentuk budaya membaca.

Saat negara memangkas anggaran, artinya mereka ikut berkontribusi dalam "mengurangi usaha untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat," jelasnya.

"Dan di sisi lain, memperlebar ketimpangan [akses] regional itu sudah pasti," tambahnya.

Di tengah perdebatan mengenai pemotongan dana Perpusnas, pemberitaan di media menyebutkan bahwa pemerintah menyalurkan miliaran rupiah untuk pembelian kipas angin hingga sepeda listrik. Kedua barang tersebut digunakan sebagai perlengkapan koperasi merah putih serta untuk makanan bergizi gratis.

"Masalahnya adalah kita belum menyadari bahwa menjadikan masyarakat Indonesia yang cerdas merupakan kebutuhan," tegas Yona.

Peningkatan efisiensi anggaran, Yona melihatnya, tepat pada saat ekosistem perbukuan dan pengembangan literasi nasional "sedang berkembang positif."

Angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) disebut oleh pemerintah mengalami peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Di berbagai daerah di Indonesia, pelaku literasi saling bersaing dalam membangun ekosistemnya masing-masing, baik melalui perpustakaan komunitas, diskusi buku, hingga even sastra.

Pada tahap ini, dengan penerapan efisiensi anggaran, negara justru menghentikan momentum yang secara perlahan telah dibangun bersama, kata Yona.

"Untuk membangun gerakan literasi, teman-teman di daerah-daerah sudah lama melakukannya. Tiba-tiba dengan kebijakan seperti ini, terasa seperti terhambat," ujar Yona.

Mungkin di tingkat para pengambil kebijakan seharusnya lebih memprioritaskan peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini juga harus menjadi program yang sama penting dan mendesak seperti MBG.

Wartawan Nanda Batubara (Medan), Kamal (Semarang), Putra Balimula (Kupang), dan Fajar Sodiq (Surakarta) turut serta dalam penyusunan laporan ini.

  • Anggaran penelitian dipangkas, perkuliahan diwajibkan secara online, serta insentif dikurangi – Dosen dan mahasiswa sejumlah PTN mengeluhkan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Saintek.
  • Hari-hari pegawai negeri yang menghadapi tekanan efisiensi anggaran – Bekerja dalam gelap hingga kecemasan yang tidak mampu mendeteksi gempa dan tsunami
  • Sudah menjadi nasib para korban Tragedi 65, Bom Bali, dan Tragedi Kanjuruhan setelah pengurangan anggaran LPSK – 'Lebih baik mati saja, biarkan negara juga menanggung dosanya'
  • Aturan baru Danantara membuka kesempatan pembiayaan menggunakan APBN – 'menyebabkan defisit anggaran' dan 'mengurangi kepercayaan investor'
  • Anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah tetapi hampir separuhnya dialokasikan untuk MBG diperbaiki – 'Guru terlihat seperti diberi bantuan'
  • BGN mengalokasikan dana untuk tablet hingga semir sepatu senilai miliaran rupiah – Apa hubungannya dengan pemenuhan gizi dalam MBG?
  • Anggaran sepatu hingga bingkai foto presiden untuk Sekolah Rakyat yang mencapai miliaran rupiah dinilai tidak layak
  • 'Potensi korupsi sistematis' Koperasi Merah Putih – Mulai dari anggaran jutaan untuk influencer hingga gaji pengurus yang tidak menentu
  • MBG diperlakukan secara tidak adil, tetapi mengapa Presiden Prabowo tetap mempertahankannya?
  • Hentikan sementara MBG untuk peninjauan, bukan hanya pergantian kepemimpinan" - Apa saja kendala yang belum selesai dan risiko masalah baru?
  • Perguruan tinggi terlibat dalam pembangunan dapur MBG, apa tujuannya?
  • Satu tahun MBG: Ratusan lembaga mitra MBG terkait dengan kerabat pejabat
  • Enam poin mengenai latihan militer calon manajer Kopdes yang menyebabkan lima korban jiwa
  • Presiden Prabowo mengucapkan 'gaji guru naik 300%' dengan kesalahan, harapan guru langsung hilang dalam tiga detik
  • 'Bayi hanya kenyang, tetapi kualitas nutrisinya tidak tercukupi' – Mengapa MBG untuk ibu hamil dan anak balita dikritik oleh ahli gizi?
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال