Jakarta, IDN Times - Dosen hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengkritik pembentukan institusi pendidikan baru yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Hal ini dikarenakan pembentukan URI tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi di Indonesia serta Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan perguruan tinggi.
Hikmahanto mengatakan, terdapat lima alasan mengapa ia menilai pembentukan URI melanggar UU Pendidikan. Pertama, legalitas yang menjadi dasar pembentukan URI hingga diumumkan pada hari Rabu, 22 Juli 2026 belum ditemukan.
"Tidak ada aturan pemerintah yang mengatur pembentukan URI seperti PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar pendirian Universitas Republik Indonesia," kata Hikmahanto dalam keterangannya pada Kamis (23/7/2026).
Masyarakat baru menyadari keberadaan lembaga pendidikan baru yang diberi nama URI setelah Prabowo melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Presiden pada hari Rabu kemarin. Tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya mengenai pembentukan URI ini.
Hikmahanto menyatakan, jika terdapat dasar hukum pembentukan URI yaitu Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur URI.
1. Kepala universitas mengggunakan istilah rektor, bukan gubernur
Alasan kedua, Hikmahanto menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 angka 17, yang menyebutkan bahwa kepala universitas adalah rektor. Bukan gubernur seperti yang terjadi pada URI.
Kepala institusi pendidikan tinggi adalah rektor untuk universitas dan institut, ketua untuk sekolah tinggi, serta direktur untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas,begitu isi poin dalam PP tersebut.
Catatan ketiga yaitu mengenai keberadaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang direncanakan akan dihapus dan dikelola bersama URI di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Menurutnya, tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi.
"LAN adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri PAN RB," ujar Hikmahanto.
2. Pendekatan URI dalam membentuk calon pemimpin masa depan berbeda dari metode yang digunakan di universitas
Alasan keempat adalah terkait dengan fungsi universitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 disebutkansebuah universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik serta mampu menyelenggarakan pendidikan vokasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan atau teknologi, dan jika memenuhi kriteria tertentu, universitas juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.Sementara itu, konsep yang digunakan oleh URI berbeda.
"Seperti yang diungkapkan oleh gubernurnya, URI bertujuan untuk menghasilkan calon pemimpin masa depan, pejabat pemerintahan, serta memperkuat pendidikan kepemimpinan nasional. Jelas hal ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan universitas," ujar Hikmahanto.
Sementara alasan kelima, Hikmahanto menyoroti model pendidikan yang akan diterapkan di URI. Apakah pada pelaksanaannya, model pendidikan tersebut akan mengadopsi sistem militer, di mana di tingkat Mabes Angkatan terdapat Akmil, Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Akademi Angkatan Udara (AAU). Belum lagi di tingkat Mabes TNI juga terdapat Akademi TNI.
"Jika itu dijadikan model, jelas hal ini melanggar Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya," katanya.
Ia juga menyarankan bahwa kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi seharusnya dapat memberikan masukan yang tepat kepada Prabowo mengenai gagasan yang bagus dan besar ini. Ia memperingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Indonesia bukan negara yang seenaknya mengabaikan hukum," katanya.
3. Prabowo terpengaruh oleh lembaga INSP yang didirikan di Prancis
Di sisi lain, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan terinspirasi dari lembaga serupa di Prancis yang dikenal sebagai Institut national du Service Public (INSP). Prabowo mengetahui hal ini saat melakukan kunjungan ke negara tersebut.
Itu adalah organisasi yang bertujuan untuk mendidik dan melatih calon pejabat tinggi pemerintahan. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 2022 oleh Presiden Emmanuel Macron.
Beberapa pejabat pemerintah tinggi dari Prancis juga lulusan dari sekolah tersebut. Kita berharap hal ini bisa terjadi juga. Kami akan memberikan pendidikan dan pelatihan baik dalam hal karakter maupun pemikiran. Kami juga akan memberikan pelatihan manajerial agar mereka dapat menjadi pemimpin di masa depan," ujar seorang pejabat tinggi yang telah pensiun dari TNI Angkatan Udara.
Saat ditanya tentang koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait munculnya universitas baru, Donny menyatakan akan dilakukan keterpaduan. Namun, sekolah unggulan dan universitas yang berada di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) akan dijalankan secara mandiri.
"Maka, ini akan kami kelola tetapi tetap bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena berkaitan dengan SMA," ujarnya.
Donny Ermawan Mengatakan URI Berbeda dengan Lemhanas Maka menjadi Gubernur URI, Donny masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan Komisaris Pemerintah Akan Membangun Kampus Pertama URI di Area Bekas Perkebunan Sawit


