Ringkasan Berita:
- Israel mengungkapkan kekhawatiran setelah Amerika Serikat menandatangani perjanjian nuklir sipil dengan Arab Saudi.
- Kolaborasi tersebut dianggap berpotensi memicu persaingan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.
- Washington menegaskan bahwa perjanjian tetap berlandaskan prinsip keamanan dan pencegahan penyebaran senjata.
Perjanjian nuklir sipil antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran mendalam di Israel.
Pemerintah serta beberapa tokoh politik di Israel menganggap kerja sama tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah.
Perjanjian yang ditandatangani pada Rabu (22/7/2026) memberikan kesempatan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan program energi nuklir sipil.
Satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi pengembangan fasilitas peningkatan kadar uranium melalui kerja sama dengan Amerika Serikat.
Di Israel, tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa teknologi nuklir sipil bisa berkembang menjadi kemampuan memproduksi senjata nuklir.
Beberapa anggota partai oposisi juga mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perlombaan senjata nuklir di kawasan jika proyek tersebut tetap dilanjutkan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mendapat kritikan karena dianggap tidak mampu menghalangi Arab Saudi memperoleh akses teknologi nuklir.
Mereka menganggap Israel kehilangan keunggulan dalam memanfaatkan peningkatan hubungan dengan Riyadh sebagai alat negosiasi dalam isu keamanan regional.
Di sisi lain, Washington menegaskan bahwa kerja sama tersebut tetap memprioritaskan standar keamanan serta prinsip non-proliferasi nuklir.
Namun, kurangnya mekanisme pengawasan tambahan dari IAEA memperkuat kekhawatiran Israel terhadap dampak jangka panjang dari kesepakatan tersebut.
Seperti yang diketahui, pemerintah Israel menyampaikan kekhawatiran setelah Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi.
Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh beberapa politisi Israel yang menganggap perjanjian Washington-Riyadh bisa membahayakan keamanan negaranya.
Mereka juga menyalahkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu karena dianggap tidak mampu menghalangi Arab Saudi mendapatkan akses terhadap teknologi nuklir.
Ketua partai oposisi sayap kanan Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, mengingatkan bahwa program nuklir sipil Arab Saudi berisiko berkembang menjadi program senjata nuklir.
"Program nuklir sipil Arab Saudi akan berujung pada senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata yang tidak terkendali di seluruh kawasan Timur Tengah," ujar Lieberman, seperti dilaporkan The Times of Israel.
Ia mengajak pemerintah Israel untuk melakukan langkah diplomatik dengan memperjuangkan Kongres Amerika Serikat agar menghalangi perjanjian tersebut.
"Negara Israel perlu menyampaikan secara jelas dan tegas: kami akan sangat menentang hal ini," katanya.
Israel Khawatir Terjadi Persaingan Senjata Nuklir
Sejalan dengan Lieberman, pemimpin partai sayap kiri The Democrats, Yair Golan, menganggap Netanyahu telah melewatkan kesempatan untuk menggunakan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sebagai alat tawar guna membatasi ambisi nuklir Riyadh.
"Perdana menteri telah kehilangan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memungkinkan kemampuan nuklirnya," ujar Golan.
Menurutnya, selama bertahun-tahun Israel berharap bisa membangun hubungan diplomatik dengan Arab Saudi tanpa perlu mengakui pembentukan negara Palestina.
Namun, Riyadh tetap menegaskan bahwa normalisasi hubungan hanya akan dilakukan jika tercapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Sekarang, menurut Golan, Israel justru menghadapi situasi yang lebih berbahaya karena Arab Saudi berpotensi memiliki program nuklir tanpa pengawasan internasional yang lebih ketat.
"Netanyahu telah melemahkan Israel dari segi militer maupun politik," katanya.
Ia bahkan menuduh pemerintahan Netanyahu hanya sebagai penonton saat negara-negara lain mengambil keputusan yang akan berdampak pada keamanan Israel dalam jangka panjang.
"Israel kini menjadi negara yang hanya mengamati dari pinggir lapangan, sementara pihak lain mengambil keputusan yang akan memengaruhi keamanannya selama beberapa dekade berikutnya," ujar Golan.
Kritik serupa juga diungkapkan oleh pemimpin partai Blue and White, Benny Gantz. Ia berpendapat bahwa perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dapat mengancam keamanan nasional Israel.
"Kepemimpinan ekstremis Netanyahu terus-menerus melewatkan peluang untuk mengubah situasi di Timur Tengah," katanya.
Pakta Nuklir Resmi Ditandatangani oleh AS dengan Arab Saudi
Kekhawatiran Israel muncul setelah Amerika Serikat secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama nuklir dengan Arab Saudi, yang dianggap sebagai salah satu langkah strategis terpenting dalam hubungan antara kedua negara.
Pernyataan yang diumumkan pada Rabu (22/7/2026) memungkinkan Washington dan Riyadh bekerja sama dalam mengembangkan program energi nuklir sipil Arab Saudi.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah kesempatan Arab Saudi untuk mengembangkan fasilitas pengayaan uranium dengan melakukan kerja sama studi bersama Amerika Serikat.
Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman dalam kerangka kerja sama yang dikenal sebagai Perjanjian 123, dilengkapi dengan perjanjian keamanan bilateral.
Meski Gedung Putih belum mengungkap seluruh detail dari perjanjian tersebut, beberapa sumber yang mengetahui proses negosiasi menyebutkan bahwa kesepakatan ini memberi ruang bagi Arab Saudi untuk memiliki kemampuan pengayaan uranium sebagai bagian dari program energi nuklir sipil.
Chris Wright menegaskan bahwa kerja sama ini tetap didasarkan pada prinsip keselamatan dan pencegahan penyebaran nuklir.
"Perjanjian ini menunjukkan komitmen bersama dari kedua negara untuk memperkuat hubungan perdagangan sambil tetap menjaga standar keselamatan nuklir dan nonproliferasi yang paling tinggi," ujar Wright.
Ia menyebutkan bahwa seluruh teknologi yang digunakan berasal dari perusahaan dan ilmuwan nuklir Amerika Serikat.
Selanjutnya, perjanjian nuklir sipil akan berlaku selama 30 tahun. Departemen Energi Amerika Serikat mengatakan dokumen tersebut akan diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Selain memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, perjanjian ini diharapkan akan membuka peluang investasi besar bagi perusahaan Amerika Serikat yang rencananya akan mengembangkan industri nuklir di Arab Saudi.
Kementerian Energi Kerajaan Arab Saudi mengatakan proyek ini merupakan bagian dari strategi kerajaan dalam mengembangkan berbagai sumber energi serta memperluas keterhubungan ekonomi dengan Amerika Serikat.
Rubio Menyangkal Membuka Jalur Penyebaran Nuklir Rubio Berterus Terang Tidak Membuka Jalan Proliferasi Nuklir Rubio Menolak Tuduhan Membuka Kemungkinan Penyebaran Nuklir Rubio Membantah Isu Membuka Jalur Penyebaran Senjata Nuklir Rubio Mengklaim Tidak Ada Hubungan Dengan Proliferasi Nuklir
Sebelum perjanjian ditandatangani, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah lebih dulu mendapat kritik mengenai potensi penyebaran teknologi nuklir.
Banyak pihak meragukan keputusan Washington yang memberikan izin kepada Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium.
Karena teknologi tersebut tidak hanya mampu menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik, tetapi juga merupakan salah satu tahap awal dalam pengembangan senjata nuklir. Namun, Rubio menyangkal pendapat tersebut.
"AS tidak akan mengambil kesepakatan apa pun yang meningkatkan ancaman penyebaran nuklir," tegas Rubio saat berada di Filipina.
Namun demikian, beberapa sumber menyebutkan bahwa kerja sama tersebut tidak menyertakan Protokol Tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang memberi wewenang inspeksi yang lebih luas terhadap fasilitas nuklir suatu negara.
Tidak adanya mekanisme pengawasan tambahan menjadi salah satu faktor utama munculnya kekhawatiran di Israel.
(/TribunNews/Namira)