Menteri Bukan Tahu Soal Pembelian 1,8 Juta Kipas Angin untuk Kopdes Merah Putih

Menteri Bukan Tahu Soal Pembelian 1,8 Juta Kipas Angin untuk Kopdes Merah Putih

– Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengakui tidak mengetahui data terkait dugaan pembelian 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai Rp1,8 triliun yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 15 Juli 2026.

Pada rapat tersebut, Ferry menekankan bahwa pengadaan yang menjadi perhatian masyarakat tidak berada di bawah wewenang Kementerian Koperasi. Oleh karena itu, ia mengakui tidak memiliki pengetahuan terkait proses maupun mekanisme pengadaan yang dimaksud.

"Saya tidak tahu mengenai kipas angin ini. Pengadaannya bukan di tangan kami Pak," ujar Ferry di hadapan anggota Komisi VI DPR RI.

Pernyataan Ferry muncul setelah anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, meragukan keakuratan data terkait pembelian 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai Rp1,8 triliun yang dikaitkan dengan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih.

Mufti menyatakan isu tersebut telah menjadi perhatian masyarakat karena besarnya nilai anggaran yang terlibat. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut serta alasan kebutuhan pengadaan dalam jumlah mencapai jutaan unit.

Pada rapat kerja tersebut, Mufti mengakui telah berusaha mencari data dari berbagai pihak di lingkungan pemerintah. Namun, ia menyatakan belum mendapatkan kejelasan terkait asal-usul serta cara pengadaan yang dimaksud.

Perhatian terhadap dugaan pengadaan tersebut juga merupakan bagian dari upaya DPR untuk meminta pemerintah meningkatkan kejelasan dalam pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dikembangkan di berbagai wilayah.

Merespons hal tersebut, Ferry menegaskan bahwa Kementerian Koperasi sepenuhnya mendukung prinsip kebebasan akses informasi publik. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan program Kopdes Merah Putih akan dilakukan dengan transparan agar bisa diawasi oleh masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Kementerian Koperasi saat ini sedang mempersiapkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) yang nantinya bisa diakses secara umum oleh masyarakat.

Dengan sistem digital ini, masyarakat dapat mengawasi berbagai tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan di lapangan. Pemerintah berharap sistem tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.

"Nanti semuanya akan ditampilkan dan dashboard-nya dapat diakses oleh siapa saja untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan, pengadaan hingga implementasi programnya," kata Ferry.

Selain membahas masalah pembelian kipas angin, Menteri Koperasi juga menjelaskan arah perkembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu pilar penyaluran kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Ferry, pemerintah berencana menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai perwakilan resmi dalam mendistribusikan berbagai komoditas yang diberi subsidi. Tindakan ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai aturan pemerintah.

Beberapa jenis komoditas yang direncanakan akan didistribusikan melalui koperasi desa, antara lain LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng Minyakita.

Ferry menjelaskan bahwa khusus dalam penyaluran pupuk subsidi, pemerintah telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan aturan ini, koperasi desa nantinya dapat melakukan kerja sama langsung dengan PT Pupuk Indonesia sebagai distributor resmi.

Menurutnya, kehadiran koperasi desa sebagai agen distribusi diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap barang-barang yang didukung subsidi serta memperkuat fungsi koperasi sebagai penggerak perekonomian desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif utama pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kemampuan koperasi di tingkat desa.

Selain berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, koperasi juga diharapkan menjadi pusat penyebaran barang, penyediaan layanan usaha, serta pemanfaatan berbagai potensi ekonomi lokal.

Namun demikian, isu terkait dugaan pembelian 1,8 juta unit kipas angin masih menjadi perhatian masyarakat dan DPR.

Jumlah anggaran yang disebut mencapai Rp1,8 triliun menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepentingan, mekanisme, serta instansi yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut.

Sampai rapat kerja berlangsung, belum ada penjelasan resmi mengenai rincian pengadaan yang dimaksud. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyatakan tidak mengetahui adanya pengadaan tersebut semakin memperkuat bahwa informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak yang berwenang.

DPR juga mendorong agar seluruh proses pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan terbuka, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, setiap penggunaan dana negara dapat diawasi secara bersamaan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berfokus pada kepentingan rakyat.***

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال