Ringkasan Berita:
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak menerima upah.
- Hanya pengelola Kopdes yang mendapatkan gaji, sedangkan anggota sistem bagi hasil tidak menerima gaji
- Bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh pengurus KDMP tergantung pada laba yang mereka peroleh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pengelola Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mendapatkan gaji tetap saat menjalankan tanggung jawabnya.
Sebaliknya, pengurus akan mendapatkan pendapatan berdasarkan sistem bagi hasil yang berasal dari keuntungan usaha koperasi.
Menurut Zulkifli Hasan, mekanisme ini sengaja dijalankan guna mempertahankan identitas koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang menekankan persatuan dan kesejahteraan anggota.
Dengan sistem ini, setiap pengurus diinsentif untuk giat mengembangkan usaha sehingga koperasi dapat mencapai laba yang maksimal.
Maknanya, pendapatan yang diterima oleh pengurus tergantung pada kinerja serta keberhasilan koperasi, bukan berupa gaji bulanan seperti karyawan pada umumnya.
Penjelasan itu disampaikan Zulkifli Hasan ketika memimpin rapat koordinasi penerapan Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
"Jika koperasi bersifat bagi hasil, keuntungan baru dibagikan. Jadi tidak seperti gaji, nanti orang hanya diberi gaji. Nanti setiap beberapa bulan dihitung, berapa persen yang dibagikan," kata Zulkifli Hasan sebagaimana dilaporkan Breaking News KompasTV.
Laki-laki yang biasa dipanggil Zulhas menegaskan bahwa seluruh pengurus yang datang dari anggota koperasi tetap mematuhi prinsip dasar koperasi.
Oleh karena itu, mereka tidak akan menerima gaji tetap saat menjalankan tanggung jawab sebagai pengurus.
Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah koperasi mencatatkan laba dari aktivitas usaha yang berjalan.
Keuntungan tersebut kemudian dihitung secara berkala sebelum dibagikan kepada pengurus sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan.
Skema ini diharapkan mampu meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap koperasi di kalangan pengurus dan anggota.
Dengan adanya sistem pembagian hasil, seluruh pengurus memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan efisiensi dan kelangsungan usaha koperasi.
Pemerintah menganggap model tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi gotong royong yang menjadi dasar utama pergerakan koperasi di Indonesia.
Menurutnya, skema tersebut justru akan memicu pengurus untuk lebih tekun mengembangkan usaha koperasi karena besarnya pendapatan yang diterima tergantung pada kinerja dan laba yang dicapai.
Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah akan mengirimkan tenaga ahli untuk membantu pengelolaan koperasi. Manajer profesional yang ditempatkan tersebut akan mendapatkan gaji yang ditanggung oleh perusahaan milik negara (BUMN).
"Yang mendapat gaji adalah manajernya. Dia profesional dan diberi gaji oleh BUMN. Jika pengelola koperasi berasal dari anggota, maka sifatnya berdasarkan bagi hasil," ujar Zulhas.
Di sisi lain, kepala desa akan menjalankan tugas pengawasan terhadap operasional koperasi agar tata kelola berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Keberadaan manajer profesional diharapkan mampu memberikan dukungan kepada pengurus dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Desa Merah Putih.
Meskipun pengurus koperasi tidak menerima gaji tetap, Zulhas memastikan beberapa tenaga operasional tetap mendapatkan penghasilan bulanan.
Mereka merupakan karyawan yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari dan tidak memungkinkan penerapan sistem bagi hasil.
"Jika mereka adalah tukang sapu, sopir, atau petugas keamanan, tentu diberi gaji karena pekerjaan mereka berbeda. Tidak mungkin menerapkan sistem bagi hasil," katanya.
Pemerintah berharap sistem pengelolaan tersebut mampu mempertahankan semangat kerja sama dan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi.
Sistem bagi hasil dianggap lebih sesuai dengan prinsip pokok koperasi yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi bagi seluruh anggota, dibandingkan dengan menjadikan posisi pengurus hanya sebagai jabatan yang menerima gaji tetap.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif utama pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, layanan keuangan, hingga pengelolaan potensi ekonomi lokal.
Dengan sistem tersebut, diharapkan keberhasilan koperasi akan sejalan dengan tingkat kesejahteraan anggota-anggotanya, termasuk para pengurus yang terlibat di dalamnya.
(TribunTrends/WartaKotalive)