Penjelasan Kejagung tentang Penurunan Status Febrie dari Tersangka Jadi Saksi

.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi mengambil alih penanganan perkara hukum terkait kasus korupsi dari Polri yang melibatkan nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengambilalihan ini dilakukan setelah Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam penanganan kasus korupsi PLTU Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel (KS). Penerbitan tiga sprindik tersebut sekaligus memastikan perubahan status hukum Febrie yang sebelumnya sebagai tersangka di kepolisian, kini berubah menjadi saksi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, penerbitan sprindik tersebut memulai babak baru dengan mengulang kembali penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Polri. “Sejak dikeluarkannya tiga sprindik umum, seluruh kegiatan dan tindakan yang bersifat projustisia telah berpindah kepada penyidik kejaksaan,” ujar Anang di Komplek Kejagung, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Sprindik umum yang disampaikan Anang menjelaskan, bernomor 43 berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus Krakatau Steel. Sementara sprindik umum nomor 44 terkait tindak pidana korupsi dalam perkara PLTU PLN yang diduga menjadi penyebab blackout atau pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia. Sprindik umum ketiga, bernomor 45, menyangkut masalah Asabri dan Jiwasraya. Ketika ditanya mengenai terbitnya sprindik baru dari Kejagung tersebut, apakah hal ini akan memperkuat status hukum Febrie dan Don yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik gabungan Polri?

Anang menjelaskan, status hukum keduanya berdasarkan sprindik umum Kejaksaan Agung tidak lagi sebagai tersangka. "Dalam pertimbangan kami termasuk sprindik dari Polri, ya (masih sebagai saksi), di antaranya disebut oknum dalam satu perkara," ujar Anang. Ketika ditanya apakah kejelasan ulang dari Kejagung berdasarkan tiga sprindik umum tersebut sudah memiliki tersangka? Anang menegaskan, Kejagung hanya baru menerbitkan tiga sprindik umum. "Kami hanya menerbitkan sprindik umum bersifat," lanjut Anang.

Nasib penyidikan Polri

Sejak Sabtu (11/7/2026), tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah menetapkan Febrie sebagai tersangka. Pengumuman status hukum tersebut sekaligus menandai bahwa penanganan kasus ini diserahkan ke Jampidsus-Kejagung. Selain Febrie, dalam penyelidikan kasus tersebut, tim penyidik Polri juga menetapkan Don Ritto (DR), yang dikenal sebagai pengusaha dan pengacara, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Pengalihan penanganan perkara tersebut, serta Polri mengungkapkan beberapa barang bukti dan berkas-berkas perkara kepada penyidik Jampidsus. Kata Anang, tim penyidik Jampidsus tetap akan meninjau berkas-berkas perkara yang telah diserahkan oleh Polri dalam proses penyelidikan kasus tersebut di kejaksaan. “Kita akan terlebih dahulu memeriksa barang-barang bukti dan berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk kita akan mengevaluasi kelengkapan formal dan materilnya,” kata Anang.

Namun demikian, Anang menyampaikan keraguan pribadinya mengenai apakah hasil penyelidikan Polri yang telah menetapkan Febrie dan Don Ritto sebagai tersangka tetap sah, meskipun Kejaksaan Agung saat ini juga menerbitkan tiga surat perintah penggeledahan terkait kasus yang sama. Ketika ditanya apakah surat perintah penggeledahan umum yang dikeluarkan Kejaksaan Agung tersebut menghilangkan status tersangka Febrie dan Don Ritto? Anang mengatakan bahwa semua akan dikembalikan kepada hasil penyelidikan lanjutan yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. “Tidak hilang. Tapi kita terlebih dahulu memiliki surat perintah penggeledahan. Yang penting kita menerima terlebih dahulu, lalu kita pelajari semuanya,” tambah Anang.

Selain mengeluarkan tiga sprindik umum, Kejagung dalam penyerahan kasus dari Polri kali ini juga telah menunjuk sembilan penyidik khusus. Menurut Anang, sembilan penyidik khusus tersebut akan menjadi tim penyelidiki kasus yang menjerat Febrie dan Don. Anang menyebutkan bahwa sembilan jaksa khusus ini merupakan kalangan senior dengan kualifikasi sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan TPPU. “Sebagian besar dari penyidik-penyidik ini adalah mantan alumni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mereka adalah jaksa-jaksa yang pernah bekerja di KPK,” kata Anang.

Sembilan jaksa yang tergabung dalam tim khusus tersebut, antara lain Zet Todung Allo yang sebelumnya menjabat di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT). Selain itu, terdapat Jaksa Agus Salim dan Muhibuddin, serta Chatarina Girsang. Jaksa Riono, dan Agus Sahat, serta Irene Putri. Berikutnya, ada Jaksa Reynaldi, dan Hari Wibowo. Anang melanjutkan, para jaksa dalam tim khusus tersebut nantinya akan mempelajari berkas-berkas perkara hasil penyidikan sebelumnya dari Polri. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Polri telah menetapkan Febrie Adriansya dan Don Ritto sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait tiga perkara utama korupsi dan pencucian uang. Tim penyidik gabungan Polri dalam penyelidikan kasus tersebut telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Dari hasil penggeledahan tersebut, di antaranya di Restoran de’Clan dan Koin Money Changer, tim gabungan Polri menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai pecahan lokal dan asing sebesar Rp 67,2 miliar. Di rumah pribadi Febrie, penyidik Polri menemukan uang hampir setengah triliun atau sekitar Rp 467 miliar serta emas batangan dengan total berat 74 Kilogram (Kg).

Mengenai Febrie, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, hingga saat ini penyidik kepolisian belum pernah melakukan pemeriksaan terhadapnya. Sementara itu, terhadap Don Ritto yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (10/7/2027) sudah menjalani penahanan di sel tahanan Polda Metro Jaya.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال