Oleh: Fitriyan Zamzami
.CO.ID,JAKARTA — Banyak artikel di surat kabarSepanjang tahun 1990-an, gagasan Prof Sumitro Djojohadikusumo yang dianggap inovatif pada masa itu sering membuatnya disebut sebagai "Ayatullah Ekonomi Indonesia". Seberapa jauh pemikiran tokoh ini dapat digunakan untuk memahami keinginan putranya, Prabowo Subianto?
Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang mencakup efisiensi anggaran, penguatan koperasi, hilirisasi, swasembada pangan, serta upaya membangun kemandirian ekonomi nasional sejatinya memiliki beberapa kesamaan dengan gagasan yang pernah disampaikan ayahnya, Prof Sumitro Djojohadikusumo.
Jejak pemikiran tersebut bisa dilacak melalui berbagai liputan dan tulisan Prof. Sumitro yang dipublikasikansepanjang tahun 1990-an. Nanti Pak Cum, panggilan akrabnya, bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dekat dengan media tersebut.
Pada masa itu, Sumitro sering kali mengungkapkan kritik terhadap pemborosan dalam pembangunan, pengumpulan kekuatan ekonomi oleh sejumlah kecil konglomerat, monopoli dan kartel, ketidakseimbangan akses kredit, keterlibatan antara pejabat dan pengusaha, serta perlunya memperkuat usaha kecil dan menengah.
Tulisan-tulisan dan wawancara Sumitro diPada masa itu, tampaknya menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap perekonomian Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan. Ia juga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertumbuhan tersebut diraih, siapa yang mendapatkan manfaatnya, serta apakah struktur ekonomi yang terbentuk cukup baik untuk bertahan dalam jangka panjang.
Jika pemikiran tersebut dibandingkan dengan kebijakan Prabowo, terlihat beberapa titik kesamaan yang menarik.
Prabowo pernah menyatakan bahwa pemikiran ekonominya dipengaruhi oleh pemikiran ayahnya. Oleh karena itu, gagasan-gagasan Sumitro yang tercatat dalam berita dan tulisan-tulisannya sepanjang tahun 1990-an menjadi salah satu jalan untuk memahami dasar pemikiran ekonomi Presiden Prabowo.
Kekurangan 30 Persen dan Kecanduan terhadap Efisiensi
Salah satu gagasan Sumitro yang mendapat banyak perhatian pada tahun 1990-an adalah tentang "kebocoran sebesar 30 persen" anggaran pembangunan. Namun, menurut penjelasan Sumitro yang dimuat pada 14 Januari 1993, masalah ini tidak semudah dugaan bahwa 30 persen anggaran negara hilang akibat korupsi.
Sumitro sebenarnya sedang mengupas isu yang lebih luas, yaitu pemborosan dan efisiensi dalam pembangunan. Ia mengaitkan masalah ini dengan tabungan, investasi, pendapatan nasional serta pemanfaatan sumber daya dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, perhatian Sumitro tidak hanya terfokus pada uang yang telah hilang, tetapi juga pada pertanyaan seberapa besar sumber daya yang benar-benar berubah menjadi hasil dari pembangunan.
Pandangan ini relevan dengan agenda efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo. Sejak awal kepemimpinannya, Prabowo menekankan pentingnya memangkas pengeluaran yang dianggap tidak produktif. Anggaran negara dialokasikan ke program-program yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.
Tentu, tidak tepat membandingkan langsung kebijakan efisiensi Prabowo dengan angka "30 persen" yang pernah disampaikan Sumitro. Keduanya muncul dalam konteks ekonomi dan kebijakan yang berbeda. Namun, terdapat kesamaan prinsip yang kuat: anggaran negara harus memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya dan pemborosan harus diminimalkan.
Ketika Sumitro Mengkritik Konglomerasi...
Dalam pemberitaan pada tahun 1990-an, Sumitro sering kali menyampaikan kekhawatiran tentang semakin berkonsentrasinya kekuatan ekonomi di tangan sejumlah kecil konglomerat.
Ia menganggap masalah Indonesia tidak hanya terbatas pada ketidakseimbangan pendapatan. Masalah lain yang juga sangat serius adalah ketimpangan kekuatan di antara pelaku-pelaku ekonomi.
Para pengusaha besar yang memiliki modal yang besar mampu menguasai berbagai tahap kegiatan ekonomi, mulai dari proses produksi hingga penyebaran barang.
Sementara itu, pelaku usaha kecil dan menengah justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal.Sumitro pernah mengkritik distribusi kredit bank pemerintah yang terlalu fokus kepada pengusaha besar.
Namun, Sumitro tidak pernah mempersempit isu tersebut menjadi sikap anti-konglomerat."Konglomerat tidak selalu buruk," ujar Sumitro dalam sebuah laporan berita.
Yang menjadi permasalahan adalah ketika konglomerasi berkembang menjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang memungkinkan kelompok tertentu menguasai pasar sekaligus mendapatkan kemudahan dari birokrasi. Menurut pandangan Sumitro, keadaan ini berisiko karena dapat menimbulkan ketidaksetaraan serta memicu ketidakstabilan sosial.
Koperasi sebagai Penyeimbang
Pemikiran ini juga menjelaskan mengapa Sumitro memberikan perhatian besar terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Sumitro, pelaku usaha kecil bukan hanya kelompok yang perlu "dibantu" melalui kebijakan sosial. Mereka memainkan peran strategis dalam menciptakan keseimbangan struktur ekonomi.
Oleh karena itu, akses terhadap pinjaman, sumber daya produksi, infrastruktur, dan tenaga kerja perlu diperluas. Koperasi juga mendapatkan posisi dalam pemikirannya.
Pemikiran ini mengambil bentuk baru dalam pemerintahan Prabowo melalui inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah mendorong koperasi desa bukan hanya sebagai lembaga tabungan dan pinjaman, tetapi juga bagian dari sistem produksi, distribusi, serta pembiayaan masyarakat.
Program tersebut juga bertujuan memperpendek rantai distribusi serta memperkuat posisi masyarakat desa dalam aktivitas ekonomi. Dengan melihat dari sudut pandang Sumitro, penguatan koperasi dapat diartikan sebagai upaya membentuk kekuatan ekonomi yang seimbang agar struktur ekonomi tidak hanya bergantung pada perusahaan besar modal.
Kritik terhadap Kartel dan Monopoli...
Kekhawatiran Sumitro mengenai pengelompokan ekonomi juga tampak dalam kritiknya terhadap kemungkinan kartel. Dalam sebuah laporan, Sumitro mengklaim bahwa sekelompok bisnis tertentu sedang bergerak menuju bentuk kartel. Kekhawatiran ini berkaitan dengan kemungkinan beberapa perusahaan besar mendominasi pasar, membagi pasar, menentukan harga, atau mengontrol produksi.
Bagi Sumitro, masalah utamanya bukan hanya mengenai siapa pemilik perusahaan tersebut. Yang lebih krusial adalah apakah struktur pasar masih memungkinkan terjadinya persaingan yang adil.
Oleh karena itu, ia pernah menyarankan pemerintah untuk berani menetapkan batasan terhadap dominasi pasar oleh perusahaan tertentu serta memberi peluang kepada pemain-pemain kecil, termasuk koperasi. Pendapat ini selaras dengan prioritas Prabowo yang mengutamakan penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan saluran distribusi alternatif melalui koperasi.
Pasaran Terbuka, Namun Bukan Hanya Milik Sekelompok Pemain
Ada satu hal yang membuat pemikiran Sumitro menarik: ia tidak bisa dikategorikan sebagai ekonom yang anti-pasar. Dalam tulisan dan wawancara yang dipublikasikan pada tahun 1990-an, Sumitro justru mendukung pengurangan regulasi di sektor riil serta penguasaan perdagangan.
Namun, menurutnya, penerapan liberalisasi tidak boleh diartikan sebagai kebebasan bagi kelompok yang sudah kuat untuk lebih mendominasi pasar. Ia menentang monopoli dan perlindungan yang hanya merugikan sekelompok kecil.
Sumitro tidak sepenuhnya menolak perlindungan. Industri yang sedang berkembang, menurutnya, bisa mendapatkan perlindungan. Namun, perlindungan tersebut perlu memiliki masa berlaku dan tujuan yang jelas.
Perlindungan seharusnya memperkuat industri dan membuatnya lebih kompetitif, bukan menjadikan perusahaan tergantung selamanya pada pemerintah. Pandangan ini sejalan dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi yang digaungkan Prabowo.
Pemerintah berupaya agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memproses sumber daya alam di dalam negeri sehingga meningkatkan nilai tambah, investasi, kesempatan kerja, dan kemampuan industri dapat berkembang secara lokal.
Kemandirian Ekonomi
Jika semua tulisan dan pernyataan Sumitro yang dipublikasikan pada tahun 1990-an dikumpulkan dalam satu garis besar, terdapat satu tema utama: kemandirian ekonomi nasional. Kemandirian ini tidak berarti Indonesia harus mengisolasi diri. Sumitro justru menyadari betapa pentingnya perdagangan internasional, investasi, serta keterbukaan ekonomi.
Namun, kebijakan terbuka perlu didasarkan pada kemampuan nasional yang tangguh. Indonesia memerlukan tenaga kerja berkualitas, industri yang efektif, infrastruktur yang memadai serta pelaku bisnis yang mampu bersaing.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, konsep kemandirian tampak dalam agenda swasembada pangan, keamanan energi, pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, serta penguatan sektor industri dalam negeri.
Ketahanan pangan, misalnya, bukan hanya dianggap sebagai kebijakan pertanian. Ia juga berkaitan dengan kesiapan nasional dan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri.
Kolusi Pejabat dan Pengusaha...
Salah satu aspek paling menarik dari pemikiran Sumitro yang tercatat adalah kritiknya terhadap keterlibatan antara pejabat dan pengusaha besar. "Dengan alasan apa pun, saya tidak dapat mendukung praktik kolusi," ujar Sumitro.
Menurut Sumitro, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sebenarnya penting dalam proses pembangunan ekonomi. Masalah timbul ketika hubungan tersebut berubah menjadi pertukaran kepentingan.
Pejabat memberikan kemudahan izin, kredit, atau perlindungan kepada perusahaan tertentu, sementara kepentingan pribadi dan kelompok ikut terlibat.
Pada kondisi tersebut, negara tidak lagi berperan sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan di pasar. Negara justru bisa menjadi bagian dari sistem yang menyebabkan ketidaksetaraan.
Sumitro bahkan menganggap bahwa pemberantasan kongkalikong harus dimulai dari pihak tertinggi. Dibutuhkan keinginan politik serta pengawasan dari masyarakat, media massa, dan lembaga legislatif.
Pemikiran ini relevan dengan agenda Prabowo terkait pemberantasan korupsi, penghematan anggaran, dan peningkatan tata kelola.
Namun, di sini muncul tantangan yang signifikan. Ketika negara semakin memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian, sistem pengawasan juga harus diperkuat.
Karena, negara yang kuat tanpa pengawasan yang memadai juga bisa menciptakan ruang bagi konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.
Bukan Salinan, Melainkan Adaptasi
Meskipun memiliki beberapa kesamaan, kebijakan Prabowo tidak bisa dianggap sebagai salinan dari pemikiran Sumitro. Indonesia yang dihadapi Prabowo berbeda dengan Indonesia pada tahun 1990-an.
Sumitro menghadapi tantangan terkait konglomerat, konsentrasi kredit, perlindungan, monopoli, dan hubungan dekat antara birokrasi dengan para pengusaha. Prabowo menghadapi tantangan baru seperti rantai pasok global, perang dagang, perkembangan teknologi, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta persaingan geopolitik.
Maknanya, membaca kebijakan ekonomi Prabowo melalui pemikiran Sumitro bukan hanya sekadar memahami hubungan antara seorang ayah dan anak. Ia juga menunjukkan bagaimana gagasan ekonomi yang pernah disampaikan Sumitro dan tercatat dalam halaman-halaman pada tahun 1990-an kembali mendapatkan makna baru dalam pemerintahan putranya.
Berdasarkan kritik terhadap "kebocoran 30 persen", kekhawatiran terhadap konglomerasi dan kartel, tuntutan pembagian kredit yang merata, penguatan koperasi, penolakan praktik kolusi, hingga gagasan tentang kemandirian ekonomi, selalu muncul satu pertanyaan:
Bagaimana cara mengembangkan perekonomian tanpa memperbolehkan kekayaan terkumpul hanya di tangan sekelompok kecil?
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Itu adalah salah satu warisan pemikiran Sumitro yang kini diuji dalam kebijakan ekonomi Prabowo. 2. Salah satu warisan gagasan Sumitro kini menghadapi ujian dalam kebijakan ekonomi Prabowo. 3. Salah satu hasil pemikiran Sumitro kini mendapat tantangan dalam kebijakan ekonomi Prabowo. 4. Salah satu warisan ide Sumitro kini diuji dalam pendekatan ekonomi Prabowo. 5. Salah satu kontribusi Sumitro kini berada dalam ujian dalam kebijakan ekonomi Prabowo.
Dan seperti yang ditegaskan Sumitro sejak tiga dekade lalu, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga seberapa efisien sumber daya digunakan, seberapa sehat persaingan berlangsung, serta seberapa luas manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat.