
Oleh: Erdinç Özdemir
.CO.ID, ANKARA -- Pada tanggal 7 Agustus 2026, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan mengakhiri Perjanjian Pertahanan Bersama di Makkah (Pakta Makkah). Perjanjian ini memiliki makna yang penting melebihi pembentukan kerangka kerja sama dalam hubungan militer antara tiga negara tersebut. Pakta ini menjadi penting terutama karena menunjukkan munculnya keterkaitan strategis antara Asia Barat dan Asia Selatan, sekaligus upaya negara-negara di kawasan untuk semakin mengintegrasikan dan menyelaraskan kemampuan pertahanan mereka.
Di sini, posisi Turki memiliki makna khusus. Kemampuan yang dimiliki Turki dalam sektor pertahanan telah menjadi salah satu komponen yang memperkaya alat kebijakan luar negeri dan keamanannya. Perubahan dalam industri pertahanan Turki telah memperluas ruang gerak yang tersedia untuk kebijakan luar negeri Istanbul. Namun, kemampuan tersebut tidak berarti Turki telah sepenuhnya lepas dari ketergantungan strategis.
Oleh karena itu, makna pentingnya Pakta Makkah bagi Turki sebaiknya tidak diukur dari kemampuannya untuk mencapai "otonomi penuh", tetapi dari sejauh mana pakta ini mampu memperluas dan mengembangkan berbagai pilihan strategis yang sudah dimiliki oleh Turki. Dengan kata lain, pertanyaan utamanya bukan apakah pakta ini bisa menghilangkan ketergantungan, melainkan apakah ia dapat meningkatkan kemampuan Turki dalam mengelola serta memperluas berbagai bentuk ketergantungan yang masih ada.
Salah satu ciri paling mencolok dari Pakta Makkah adalah perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh tiga negara peserta. Arab Saudi memiliki keunggulan dalam sumber daya keuangan dan investasi yang besar; Pakistan memiliki kemampuan militer yang luas serta kemampuan pertahanan strategis; sementara Turki memiliki industri pertahanan, pengalaman operasional, serta standar militer yang terkait dengan NATO. Perbedaan ini bisa menjadi kekuatan saling melengkapi jika mampu diintegrasikan dalam suatu mekanisme untuk mengembangkan kemampuan strategis secara bersama-sama.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor pertahanan Turki telah secara signifikan mengubah posisi negara ini dalam peta keamanan regional. Berbagai penelitian akademik dan kebijakan menunjukkan bahwa perluasan kemampuan industri pertahanan Turki telah memperkaya alat yang tersedia untuk kebijakan luar negerinya.
Perubahan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan produksi. Dampak industri pertahanan terhadap kebijakan luar negeri juga berkaitan dengan kemampuan Turki mengirimkan kekuatan militer ke berbagai wilayah, mengekspor barang-barang pertahanan, serta memperluas kemitraan keamanan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan alat atau sistem militer.
Di sinilah tantangan penting yang dihadapi Turki muncul. Kemajuan industri pertahanan memang berkontribusi terhadap perluasan instrumen kebijakan luar negeri yang diambil oleh Ankara. Namun, konsep otonomi strategis tidak berarti kemampuan untuk "menghasilkan segala sesuatu secara mandiri". Otonomi strategis lebih tepat dipahami bukan sebagai penghapusan seluruh ketergantungan, melainkan sebagai kemampuan untuk mengelola ketergantungan yang sangat penting secara efektif.
Tren ini menunjukkan bahwa Turki memiliki kemampuan yang cukup besar dalam sektor pertahanan, namun juga mengungkapkan adanya keterbatasan struktural dalam upaya menciptakan basis industri pertahanan yang sepenuhnya mandiri, terutama jika mempertimbangkan biaya ekonomi dan teknologi yang sangat tinggi.
Penilaian ini memiliki dua makna penting bagi Pakta Makkah. Dari satu sisi, Turki mampu memberikan kontribusi signifikan dalam teknologi pertahanan dan kemampuan operasional. Dari sisi lain, perjanjian ini bisa membuka kesempatan untuk pendanaan bersama, riset dan pengembangan (R&D) kolaboratif, serta produksi bersama dalam bidang-bidang di mana pengembangan teknologi secara mandiri akan menghabiskan biaya yang terlalu besar bagi Turki.
Oleh karena itu, kepentingan Turki seharusnya tidak hanya berhenti pada memperluas pasar baru bagi produk industri pertahanannya melalui Pakta Makkah. Lebih penting lagi adalah mengubah pakta tersebut menjadi **wadah pengembangan kemampuan bersama** dalam beberapa bidang tertentu.
Pembedaan ini sangat penting. Hubungan yang berbasis pasar terutama bertujuan untuk memperluas ekspor alat pertahanan. Sebaliknya, kemitraan yang berbasis kemampuan meliputi pengembangan bersama, pertukaran teknologi, pendanaan bersama, kesesuaian sistem, serta potensi produksi bersama.
Di dalam kerangka tersebut, pertahanan udara dan rudal, sistem tanpa awak, perang elektronik, keamanan siber, intelijen berbasis satelit, serta sistem komando dan pengendalian bisa menjadi area kolaborasi yang potensial. Namun, realisasi integrasi di bidang-bidang ini juga memerlukan penyelarasan standar teknis, regulasi keamanan data, sistem pengawasan ekspor, serta ketentuan terkait hak kekayaan intelektual.
Untuk mengevaluasi makna pentingnya Pakta Makkah bagi Turki, konsep otonomi strategis perlu dipisahkan dari pemahaman sempit mengenai kemandirian militer. Usaha Turki untuk mencapai otonomi strategis bukanlah hal yang baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini semakin menjadi fokus dalam diskusi kebijakan luar negeri dan keamanan Ankara.
Dalam konteks ini, otonomi strategis semakin dianggap sebagai kerangka kerja untuk memperluas opsi yang bisa dipilih oleh pengambil keputusan Turki, bukan sebagai istilah yang sama dengan kemandirian. Dari sudut pandang ini, otonomi strategis tidak hanya harus dimaknai sebagai tindakan untuk menjauhkan Turki dari aliansi yang sudah dimilikinya.
Sebaliknya, konsep tersebut harus ditinjau dengan mempertimbangkan secara bersamaan orientasi struktural, motivasi politik, serta dasar ekonomi. Pendekatan semacam ini juga mengharuskan perhatian terhadap berbagai keterbatasan geopolitik dan ekonomi yang membentuk sekaligus membatasi upaya Turki dalam mencapai otonomi strategis.
Peningkatan otonomi strategis bukan berarti Turki mundur dari sistem internasional. Konsep ini lebih mengacu pada penguatan kemampuan negara untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya ketika diperlukan, melalui pengembangan kapasitas politik, ekonomi, teknologi, dan militer.
Dari sudut pandang ini, otonomi tidak berarti menjauh dari aliansi, tetapi meningkatkan kemampuan dan pilihan yang mampu mengurangi risiko yang timbul akibat ketergantungan dalam hubungan aliansi.
Oleh karena itu, menganggap Pakta Makkah hanya sebagai tanda bahwa Turki sedang menjauh dari NATO adalah pemahaman yang tidak tepat. Interpretasi yang lebih benar adalah bahwa Ankara berusaha mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap satu pusat kekuatan strategis dengan memperluas kemitraan keamanannya.
Pendekatan ini menunjukkan usaha Turki memperluas ruang gerak strategis dengan membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan. Namun, kebijakan tersebut juga dapat memicu munculnya bentuk ketergantungan ekonomi dan teknologi yang baru.
Dengan demikian, dari sudut pandang Turki, Perjanjian Makkah sebaiknya dilihat bukan sebagai pengganti bagi NATO, melainkan sebagai bagian baru dalam struktur keamanan yang berlapis. Nilai strategisnya tidak terletak pada upaya menggantikan aliansi lama dengan aliansi yang baru, tetapi pada kemampuannya memperluas pilihan Turki dalam menghadapi berbagai situasi keamanan.
Pada akhirnya, otonomi strategis Turki ditentukan oleh kemampuan diversifikasi tersebut untuk bertahan di atas dasar ekonomi dan teknologi yang kuat serta berkelanjutan.
Pelajaran dari AUKUS
Signifikansi AUKUS terhadap Pakta Makkah bukanlah karena AUKUS bisa langsung menjadi contoh yang dapat diadopsi sebagai model aliansi Anglo-Amerika. AUKUS lebih cocok sebagai kerangka kerja yang menekankan pengembangan kemampuan militer bersama melalui teknologi pertahanan terkini, pertukaran informasi, kolaborasi industri pertahanan, serta kesesuaian operasional.
Kesimpulan utama yang bisa diambil dari AUKUS dalam konteks Pakta Makkah adalah bahwa komitmen politik perlu didukung oleh kemampuan institusional dan teknologi. Jika ketiga negara mampu menjadikan latihan bersama, pertukaran intelijen, proyek industri keamanan, serta inisiatif riset dan pengembangan bersama sebagai mekanisme tetap, maka sifat Pakta Makkah akan berubah.
Pada situasi tersebut, "pertahanan kolektif" bukan lagi sekadar aturan yang diaktifkan saat terjadi krisis. Ia mampu berkembang menjadi sistem keamanan yang mampu menciptakan kemampuan bersama bahkan dalam kondisi perdamaian.
Pada titik ini, konsep "konektivitas strategis" menjadi sangat penting. Konektivitas strategis mengacu pada kemampuan untuk menghubungkan berbagai jaringan keamanan, teknologi, dan ekonomi sambil mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap satu pihak tertentu.
Bagi Turki, pendekatan ini berarti melihat sistem keamanan dan teknologi Euro-Atlantik serta jaringan yang berkembang di Asia Barat dan Asia Selatan bukan sebagai pilihan yang saling bertentangan, tetapi sebagai ruang yang saling terkait dan memungkinkan pembangunan jembatan strategis antaranya.
Keunggulan strategis Turki tidak berada pada kemampuannya mengganti satu jaringan dengan jaringan lain, tetapi pada kemampuannya untuk menjadi salah satu titik kunci yang menyatukan berbagai jaringan tersebut.
Bagi Turki, strategi yang paling masuk akal adalah menganggap perjanjian tersebut bukan sebagai alat untuk menghadapi musuh spesifik, tetapi sebagai sarana pengembangan kemampuan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan yang menjadi kepentingan bersama, seperti ketidakstabilan wilayah, ancaman terhadap infrastruktur penting, terorisme, serta serangan yang melibatkan rudal dan sistem tanpa awak.
Pendekatan semacam ini mampu memberikan lebih banyak fleksibilitas strategis bagi Turki. Ankara bisa memperkuat hubungan keamanannya dengan Arab Saudi dan Pakistan sambil tetap menjaga jalur diplomasi dengan Iran, Amerika Serikat, serta negara-negara Eropa.
Makna strategis Perjanjian Makkah tidak terletak terutama pada penggabungan kemampuan militer ketiga negara, tetapi pada sejauh mana kemampuan tersebut dapat diwujudkan menjadi kerangka institusi bersama yang kuat dan berkelanjutan.
Keunggulan masing-masing negara seperti Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dapat diintegrasikan menjadi kapasitas yang saling melengkapi dengan pembentukan lembaga bersama dan inisiatif kolaboratif. Namun, potensi ini tidak akan tercapai secara otomatis. Keselarasan tujuan politik, pengaturan ketergantungan teknologi, serta koordinasi institusi yang efektif akan menjadi penentu apakah perjanjian ini dapat berkembang menjadi kemitraan keamanan yang berkelanjutan.
Turki bisa memainkan peran yang signifikan, meskipun tidak tanpa batasan, dalam proses ini. Kemampuan industri pertahanan, pengalaman di NATO, keahlian operasional, serta hubungan dengan berbagai pihak regional dapat membuat Ankara menjadi perantara strategis.
Namun, kelangsungan peran tersebut tergantung pada kemampuan Turki dalam mengelola ketergantungan teknologi dan ekonominya sendiri, sambil memperkuat kemitraan regional baru tanpa merusak hubungannya dengan ekosistem keamanan dan teknologi Euro-Atlantik.
Oleh karena itu, keberhasilan Pakta Makkah seharusnya tidak dinilai dari apakah ia akan menjadi "AUKUS-nya Timur Tengah". Ukuran yang lebih penting adalah apakah tiga negara tersebut mampu mengubah komitmen pertahanan bersama menjadi latihan bersama, jaringan informasi yang aman, proyek industri pertahanan, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta teknologi yang dapat bekerja sama.
Jika transformasi tersebut berhasil dilaksanakan, Pakta Makkah mampu melebihi sekadar meniru model keamanan yang sudah ada. Ia bisa berkembang menjadi kemitraan kemampuan regional unik, yang dibentuk berdasarkan realitas geopolitik Asia Barat dan Asia Selatan.
Dengan demikian, makna sebenarnya dari 7 Agustus 2026 tidak hanya ditentukan oleh pernyataan bahwa serangan terhadap satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Makna penting tanggal tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan tiga negara dalam membangun lembaga, mengembangkan teknologi, serta menciptakan keterhubungan yang diperlukan agar Pakta Makkah menjadi sistem keamanan yang dapat dipercaya dan berkelanjutan.
*) Dr Erdinç Özdemir memperoleh gelar magister dari Departemen Hukum Publik, Universitas Gazi, dan gelar doktor dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Ankara Hacı Bayram Veli.Ia adalah seorang ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang studi keamanan, dengan fokus pada hubungan antara kekerasan dan hukum dalam konflik bersenjata serta dampaknya terhadap keamanan nasional maupun internasional. Minat penelitiannya mencakup hukum humaniter internasional (hukum perang), studi mengenai perang, pendekatan kritis terhadap keamanan, keamanan domestik, intelijen, keamanan energi, serta terorisme.