Ringkasan Berita:
- Ahli Politik Agung Baskoro menganggap ultimatum AMPB yang akan mengelilingi Gedung DPR jika RUU Perampasan Aset belum disahkan sebagai alat yang efektif untuk mendorong DPR RI bekerja lebih transparan dan cepat.
- Agung menekankan bahwa DPR RI tidak boleh melanggar kepercayaan masyarakat yang telah diberikan dalam pengawasan pasal-pasal RUU Perampasan Aset.
- Agung juga menganggap pengesahan RUU Perampasan Aset secara tidak langsung akan memengaruhi perspektif seseorang dalam mengejar posisi publik.
- Rencana dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk mengunjungi Gedung DPR RI apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan pada 15 Desember 2026 mendapat perhatian masyarakat.
Tindakan ini menjadi indikasi kuat meningkatnya tekanan masyarakat sipil terhadap program pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ahli politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyampaikan pendapatnya terkait dampak ancaman massa terhadap kinerja para wakil rakyat.
Pemukulan Politik dan Penghargaan Kesabaran Rakyat
Agung Baskoro menganggap peringatan yang dikeluarkan AMPB bisa menjadi dorongan yang efektif agar DPR RI bekerja lebih terbuka dan cepat.
Menurutnya, kesabaran masyarakat yang bersedia menunggu proses legislatif hingga tenggat waktu 15 Desember 2026 merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang layak mendapat apresiasi tinggi.
Ia menekankan bahwa DPR RI tidak boleh melanggar kepercayaan masyarakat yang telah diberikan dalam pengawasan pasal-pasal RUU Perampasan Aset.
Benar juga. Jika tidak terwujud, saya pikir hari ini mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Ya, saat anggota DPR tidak bertemu mereka atau mereka tidak mendapatkan waktu yang jelas kapan undang-undang ini akan disahkan. Tapi itu ditunda.
Oke, kesabaran massa yang cukup progresif ini menurut saya patut dihargai dan diapresiasi sebesar-besarnya. Mereka mampu menunggu, mereka bersabar bagaimana wakil-wakil rakyat kita bekerja.
Nah, dan di sini wakil-wakil rakyatnya jangan sampai melanggar atau mengkhianati dalam tanda kutip kepercayaan besar yang diberikan rakyat kepada mereka. Mereka seharusnya bekerja dengan lebih optimal. Mereka harus lebih jujur dalam mengawasi setiap pasal tersebut.
"Maka bisa memenuhi harapan masyarakat atau publik, yang selama ini berharap undang-undang ini disahkan dengan pasal-pasal yang berisi, serta ketentuan penjelasan yang benar-benar mengikat para pelaku korupsi, agar mereka tak berani lagi, agar pejabat publik kita semakin waspada dalam menjalankan tugasnya," ujar Agung Baskoro dalam Program 'Tribunnews On Focus' di Studio Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (27/8/2026).
Menyaring Pejabat Publik yang Sungguh-Sungguh Berkhidmat
Selanjutnya, Agung menjelaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset secara tidak langsung akan mengubah perspektif seseorang dalam mengejar posisi publik.
Hukuman keras berupa penahanan terhadap para koruptor dianggap mampu mengidentifikasi individu-individu yang hanya ingin memperkaya diri sendiri.
Secara maknanya, jika Anda ingin menjadi pejabat publik berarti Anda harus melayani, bukan justru memperkaya diri sendiri. Jadi, ketika sudah seperti itu, mereka akan berpikir dua kali untuk maju atau menjadi pejabat publik karena yang ada adalah lelah, pusing, waktu yang terbuang, energi yang berkurang seperti itu.
"Oleh karena itu, orang-orang yang bersedia berkhidmat, serta mereka yang menjabat posisi publik adalah individu-individu yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh," katanya.
Agung akhirnya menyimpulkan bahwa ketegasan aturan ini sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi.
"Jadi, orang-orang inilah yang kita cari hari ini yang memang memiliki kualitas dan kemampuan yang baik untuk memimpin serta mengambil kebijakan yang tidak korup, adil, transparan, dan sebagainya," tutupnya.
AMPB Akan Kembali Menghadiri DPR Pada 15 Desember Mendatang
Sebelumnya, Teguh Istiyanto selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) angkat bicara mengenai hasil pertemuan DPR RI dengan 14 perwakilan AMPB di Ruangan Abdul Muis, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI menyatakan kesepakatan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling cepat pada 15 Desember 2026.
Jika RUU Pengambilalihan Aset tidak berhasil disahkan pada tanggal berikutnya, maka Ketua DPR berjanji akan mundur dari jabatannya.
Hasil diskusi dan respons DPR tersebut telah secara resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Koordinator AMPB Teguh Istiyanto menyatakan bahwa AMPB akan kembali mengunjungi DPR pada 15 Desember 2026 mendatang untuk menuntut janji DPR.
Teguh memberikan dua pilihan kepada DPR, yaitu menyetujui UU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026, atau DPR akan diikuti oleh massa aksi hingga keluar.
"Besok tanggal 15 Desember, AMPB akan kembali datang ke sini, membentuk posko, antara dua pilihan. Satu diundangkan UU, atau kita ajak bersama anggota dewan untuk keluar dari gedung DPR," ujar Teguh dalam orasinya di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026), dilaporkan Breaking News Kompas TV.
Hasil pertemuan AMPB dengan DPR
DPR mengadakan pertemuan dengan 14 perwakilan AMPB yang melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, hari ini Kamis (27/8/2026).
Di antara ke-14 perwakilan tersebut adalah Koordinator AMPB Supriyono yang akrab disapa Mas Botok, Teguh Istiyanto, Anik, Ali Juana, Vender, Wildan, Didik, Mardi, Paijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suryani Kaliyana, Yunanto, serta Muhammad Buhari.
Berikut hasil pertemuan DPR dengan AMPB yang disampaikan oleh Koordinator AMPB Botok, di hadapan para peserta aksi:
Surat pernyataan komitmen penyelesaian penyusunan RUU mengenai penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana menjadi undang-undang.
Kami, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara, dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen:
- Bahwa DPR menganggap penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengambilalihan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sebagai salah satu prioritas legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.
- Bahwa Ketua DPR RI berkomitmen untuk mendukung seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset, termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah, agar setiap tahapan pembahasan dilakukan secara sungguh-sungguh, terukur, cermat, dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.
- DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU Perampasan Aset paling cepat pada tanggal 15 Desember 2026.
- Ketua DPR RI menyatakan kesediaannya untuk mundur dari posisi sebagai pimpinan atau anggota DPR RI jika hingga tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut belum disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.
Demikian ini dibuat secara jujur sebagai wujud tanggung jawab DPR RI Indonesia.
(/Faryyanida Putwiliani)