Prabowo diapit Jokowi-Gibran: Foto HUT RI Mengungkap Etika Kekuasaan

PROFIL PENULIS
Ibnu Prakoso
Penulis menjabat sebagai Ketua Departemen Pengkaderan DPP IKAL-Lemhannas periode 2026–2031.
 

ADAsebuah gambar yang mendapat perhatian masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto berada di antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya terlihat dekat dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Dari segi protokol, tentu tidak ada yang mencurigakan. Para pemimpin negara, mantan presiden dan wakil presiden memang pantas hadir dalam perayaan hari kemerdekaan.

Namun bagi saya, gambar tersebut bukan hanya sekadar foto.

Ada pertanyaan yang lebih mendalam muncul di baliknya: bagaimana seharusnya etika kekuasaan ditempatkan dalam sistem demokrasi Indonesia?

Saya sendiri sejak awal tidak sependapat dengan Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden.

Sikap tersebut bukan disebabkan oleh masalah pribadi dengan Gibran. Bukan juga karena saya menolak hak politik generasi muda.

Masalah saya adalah proses dan etika yang membawa seseorang ke posisi tersebut.

Putusan MK Nomor 90

Masyarakat pasti masih mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah makna syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu dampak politiknya adalah membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, untuk maju sebagai wakil presiden.

Yang kemudian menjadi masalah utama bukan hanya isi dari putusan tersebut, tetapi juga isu etika yang menyertai proses pengambilan keputusan itu.

Anwar Usman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan merupakan pamannya Gibran, turut mengurus perkara tersebut.

Badan Etik Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Hakim Konstitusi serta memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

Bahkan dalam proses pemeriksaan etika, masalah konflik kepentingan dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu isu yang dikritik.

Ini merupakan fakta yang tidak dapat dihilangkan dari sejarah politik Indonesia.

Gibran kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden melalui Pemilu 2024.

Sebagai penduduk negara, kita pasti perlu menghargai hasil pemilihan umum serta pemerintahan yang muncul melalui proses konstitusional.

Namun, menghargai hasil pemilu tidak berarti kita tidak boleh terus mempertanyakan prosedur dan standar etika yang terjadi selama prosesnya.

Sah secara hukum, selesai secara etis?

Di sinilah persoalannya.

Keputusan yang memiliki kekuatan hukum tidak secara langsung menghilangkan seluruh pertanyaan etis yang muncul selama prosesnya.

Undang-undang menentukan apa yang diperbolehkan dilakukan.

Etika bertanya lebih jauh:

Apakah tindakan yang sah secara hukum juga seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang?

Pertanyaan ini memiliki makna yang penting karena demokrasi tidak hanya memerlukan adanya aturan.

Demokrasi membutuhkan integritas.

Lebih jauh lagi, demokrasi mengharuskan para pemangku kekuasaan untuk bersedia membatasi diri mereka sendiri.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya bertanya, "Apakah ini sah?"

Ia juga perlu berani bertanya:

“Apakah ini pantas?”

Jangan lupakan semangat Reformasi

Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Reformasi 1998 muncul terutama akibat kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi, kongkalikong, dan nepotisme.

Salah satu warisan pentingnya adalah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme. Keputusan ini masih tercatat sebagai peraturan yang berlaku dalam basis data perundang-undangan pemerintah.

Tentu kita tidak boleh dengan seenaknya menganggap bahwa hubungan keluarga dengan seorang pejabat secara otomatis merupakan tindakan korupsi.

Tidak demikian.

Yang harus kita pertahankan adalah tingkat kesopanan dan pencegahan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena nepotisme bukan hanya masalah apakah seseorang mendapatkan posisi karena hubungan keluarga.

Ia juga berkaitan dengan bagaimana negara memastikan bahwa kesempatan politik tetap adil dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Oleh karena itu, ketika masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai proses politik yang melibatkan hubungan keluarga dengan pusat kekuasaan, pertanyaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai rasa benci atau konflik politik.

Mungkin itu merupakan wujud perhatian terhadap demokrasi.

Jangan sampai demokrasi kehilangan rasa malu

Saya pikir kita perlu kembali pada satu istilah yang semakin jarang disebutkan dalam dunia politik:

kepatutan.

Banyak hal yang bisa sah secara hukum, namun belum tentu cerdas dari sudut pandang politik.

Terdapat pula keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara resmi, namun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, otoritas memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar keabsahan hukum.

Kekuasaan memerlukan rasa malu dan kesadaran untuk mengendalikan diri.

Jangan sampai demokrasi berubah menjadi sekadar aktivitas formal: selama aturan masih bisa diartikan secara bebas, maka segala sesuatu dianggap diperbolehkan.

Jika hal tersebut terjadi, demokrasi tetap memiliki pemilu, partai politik, lembaga negara, serta konstitusi.

Namun demikian, demokrasi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting:

kepercayaan.

Foto itu menjadi cermin

Oleh karena itu, ketika saya melihat foto Prabowo yang berada di antara Jokowi dan Gibran dalam perayaan HUT ke-81 RI, saya tidak hanya melihat kedekatan tiga tokoh politik.

Saya menyaksikan sebuah cermin tentang perjalanan kekuasaan Indonesia.

Jokowi adalah Presiden ke-7.

Prabowo merupakan presiden yang saat ini menjalani amanat dari masyarakat.

Gibran merupakan Wakil Presiden yang terpilih melalui Pemilu 2024, di mana proses penjaringannya pernah menjadi salah satu isu etika paling mendalam dalam sejarah politik kita.

Ketiganya terlihat dalam satu gambar.

Sementara di luar layar tersebut terdapat ratusan juta penduduk Indonesia.

Mereka tidak hanya memperhatikan siapa yang duduk bersebelahan.

Mereka juga melihat:

Ke mana arah demokrasi Indonesia saat ini?

Bukan masalah siapa anak siapa

Saya tidak menyatakan bahwa putra seorang presiden dilarang menjadi pejabat negara.

Tentu boleh.

Setiap penduduk memiliki hak politik.

Bila memenuhi kriteria dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, siapa saja berhak menjabat posisi pemerintahan.

Namun demikian, demokrasi perlu memastikan bahwa kesempatan politik tidak berubah menjadi keistimewaan keluarga.

Karena demokrasi bukan sistem penyerahan kekuasaan secara turun-temurun.

Demokrasi merupakan sistem yang memungkinkan setiap penduduk negara untuk bersaing secara adil.

Oleh karena itu, yang perlu kita jaga bukan hanya hasil akhirnya.

Kita harus menjaga prosesnya.

Bukan hanya legalitasnya.

Namun demikian, juga memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Indonesia membutuhkan teladan

Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita memerlukan lebih dari hanya pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.

Kita memerlukan contoh teladan dalam menggunakan kekuasaan.

Kita memerlukan seorang pemimpin yang berani menyampaikan:

Meskipun saya mampu, bukan berarti saya wajib melakukannya.

Itulah kedewasaan politik.

Kekuasaan yang besar seharusnya diiringi dengan kemampuan untuk mengendalikan diri.

Karena semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Saya secara pribadi tetap menghargai Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena ia mendapatkan kepercayaan melalui Pemilu 2024.

Namun, saya tetap memiliki hak sebagai warga negara untuk menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap proses politik yang membawanya ke posisi tersebut.

Perbedaan pendapat semacam ini seharusnya tidak dianggap sebagai permusuhan.

Justru inilah demokrasi.

Kita mampu menghargai para pejabat negara sambil tetap menyampaikan kritik terhadap proses politik yang menghasilkan mereka.

Kita mampu menghargai hasil pemilihan umum sambil sekaligus mengingatkan agar demokrasi tidak kehilangan nilai moral.

Apa yang kita wariskan?

Pada akhirnya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan Jokowi.

Bukan berarti tentang Prabowo atau Gibran sebagai individu.

Masalah kita jauh lebih besar:

Jenis budaya politik apa yang ingin kita tinggalkan bagi generasi mendatang?

Apakah kita akan mewariskan sistem demokrasi yang semakin berkembang, yang menghargai aturan hukum serta memegang teguh nilai moral?

Ataukah kita akan mewariskan demokrasi yang semakin menganggap dekat dengan kekuasaan sebagai hal yang biasa?

Pada usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita perlu membuat pilihan.

Karena Indonesia yang kita wariskan kepada anak cucu bukan hanya jalan tol, gedung, investasi, hilirisasi, serta angka pertumbuhan ekonomi.

Kita juga mewariskan budaya kekuasaan.

Dan saya berharap Indonesia mewariskan budaya politik yang mengajarkan satu hal yang sederhana:

Kekuasaan bisa berpindah tangan, namun etika dalam pemerintahan tidak boleh hilang.

Karena demokrasi yang sejati bukanlah demokrasi yang mengharuskan rakyat selalu sepakat dengan pemerintah.

Demokrasi yang baik ialah demokrasi yang memperbolehkan warga negara memiliki pandangan berbeda, mengkritik pemerintahan, serta tetap saling menghargai.

Itulah Indonesia merdeka yang seharusnya kita berikan kepada generasi mendatang.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال