
.CO.ID - JAKARTA.Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan segera menunjuk gubernur baru Bank Indonesia (BI), dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI Destry Damayanti menjadi kandidat paling kuat untuk mengisi jabatan tersebut.
Mengutip Reuters,Kamis (6/8/2026), seseorang yang mengetahui secara langsung proses tersebut menyampaikan bahwa pemerintah berkeinginan segera memberikan kejelasan kepada pasar setelah pengunduran diri mendadak Gubernur BI Perry Warjiyo pada akhir bulan lalu karena alasan pribadi.
Sumber lain yang mengetahui proses penjaringan juga mengonfirmasi bahwa nama Destry masuk dalam daftar kandidat yang telah diserahkan oleh Kantor Presiden kepada DPR. Namun, ia menyebutkan bahwa daftar tersebut berisi lebih dari satu nama.
Investor saat ini sedang memperhatikan proses pemilihan gubernur Bank Indonesia baru di tengah meningkatnya perhatian terhadap arah kebijakan moneter di Indonesia.
Pemerintah dianggap menilai bahwa proses penunjukan perlu dipercepat agar menjaga keyakinan pasar. Proses resmi di DPR diperkirakan akan dimulai setelah masa reses berakhir pada 14 Agustus.
"Destry merupakan kandidat utama," kata sumber tersebut.
Menurutnya, Destry dianggap sebagai tokoh yang disambut positif oleh pelaku pasar serta memiliki hubungan kerja yang baik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto.
Sumber kedua juga menyebutkan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon akan dilakukan setelah DPR kembali menggelar sidang usai masa reses.
Sampai berita ini ditulis, Destry Damayanti, Ketua DPR, serta juru bicara Presiden belum memberikan respons terhadap permintaan komentar. Reuters.
Di sisi lain, juru bicara Bank Indonesia mengatakan tidak bisa memberikan pendapat karena keputusan ada di tangan DPR.
Kekhawatiran terhadap independensi BI
Pengunduran diri tiba-tiba Perry Warjiyo kembali memicu kekhawatiran terkait kemandirian Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter.
Bank Indonesia selama ini menghadapi tekanan untuk mendukung target Presiden Prabowo meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8% dari tingkat sekitar 5% saat ini.
Tindakan tersebut menghadapi kendala setelah rupiah mengalami penurunan yang signifikan akibat arus keluar dana asing.
Situasi ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan negara, kemandirian bank sentral, masalah transparansi di pasar modal Indonesia, serta menurunnya minat investor terhadap aset berisiko dalam kondisi konflik di Timur Tengah.
Destry, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Senior BI sejak 2019, merupakan pejabat peringkat dua di bank sentral saat Perry mengundurkan diri.
Sumber Reuters juga menyebutkan bahwa Aida Budiman, Deputi Gubernur BI, akan diusulkan menjadi Deputi Gubernur Senior BI atau posisi kedua di bank sentral.
Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan maksimal tiga nama calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR. Namun, sejak tahun 2010, para presiden sebelumnya hanya mengusulkan satu nama, dan semua telah mendapatkan persetujuan dari parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat ini diisi oleh konsorsium pendukung Presiden Prabowo, memiliki waktu sebulan untuk menyetujui atau menolak calon yang diajukan.
Belum diketahui apakah gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjabat selama lima tahun penuh atau hanya melanjutkan sisa masa jabatan Perry Warjiyo yang berakhir pada 2028.
Kebijakan moneter diperkirakan akan terus berlangsung
Destry Damayanti, berusia 62 tahun, memulai kariernya sebagai seorang ekonom sebelum bekerja di Citibank dan PT Bank Mandiri Tbk.
Ia memperoleh gelar magister dari Cornell University dan pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara tahun 2015 hingga 2019 sebelum menjabat di Bank Indonesia.
Pada bulan Mei hingga Juni lalu, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan sebesar total 100 basis poin dalam tiga rapat guna mengendalikan pelemahan rupiah yang sempat mencapai rekor terendah pada Rp 18.190 per dolar AS pada tanggal 8 Juni.
Di sisi lain, BI juga menerapkan berbagai kebijakan agar likuiditas dalam negeri tetap cukup, sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit, termasuk pendanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Sebelum Perry mengundurkan diri, BI dan Kementerian Keuangan dilaporkan pernah mengalami perbedaan pendapat terkait kebijakan likuiditas.
Perbedaan tersebut melibatkan penggunaan instrumen surat berharga dengan bunga tinggi oleh Bank Indonesia untuk menarik aliran dana asing, serta kebijakan Kementerian Keuangan dalam mengelola kekayaan negara melalui bank-bank swasta.
Namun demikian, sumber Reuters menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengharapkan perubahan signifikan dalam arah kebijakan moneter di bawah kepemimpinan gubernur BI yang baru. Pemerintah lebih berharap adanya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Bank Indonesia dan pemerintah.