Prabowo Umumkan Pidato Negara: Masyarakat Tidak Lagi Menunggu Klaim, Tapi Pengakuan Masalah

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato kenegaraan dan menyampaikan nota keuangan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/08), saat tingkat kepuasan masyarakat dan elektabilitas pemerintahnya menurun.

Penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo masih berada di atas 80%. Namun, pada Juli 2026, angkanya mengalami penurunan menjadi 51%.

Sementara itu, berdasarkan lembaga survei yang sama, tingkat popularitas Prabowo juga mengalami penurunan signifikan menjadi 14,5 persen pada Juli 2026, turun dari 34,9 persen di November 2025. Posisinya dalam simulasi semi terbuka berada di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, para analis menganggap pidato Prabowo kali ini memiliki makna yang lebih penting dibandingkan pidato tahunan sebelumnya.

Mengenai isi pidato, para analis memprediksi bahwa Presiden akan tetap menekankan pencapaian ekonomi serta inisiatif-inisiatif unggulan seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Namun, para ahli politik ini juga menilai, perhatian masyarakat tidak akan tertuju pada keberhasilan yang dklaim pemerintah, melainkan apakah Prabowo mengakui berbagai isu yang belakangan menjadi sumber ketidakpuasan—seperti tekanan ekonomi, pengelolaan program prioritas, penegakan hukum, serta komunikasi pemerintah.

Pidato dan laporan keuangan Prabowo ini juga akan menjadi panduan bagi masyarakat, menurut sejumlah ahli politik.

Dalam dua sidang yang diadakan di Senayan, menurut mereka, masyarakat dapat melihat apakah pemerintah memiliki rencana untuk menyesuaikan arah kebijakan, memperbaiki pelaksanaan berbagai program andalan, atau memberikan sinyal evaluasi yang lebih menyeluruh dalam pemerintahan.

Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, menurut mereka, keterkenalan pemerintah tidak hanya berisiko semakin menurun, tetapi ketidakpuasan masyarakat juga bisa semakin dalam.

Mengapa pidato tahunan Prabowo kali ini dianggap sebagai tantangan politik?

Situasi yang mencolok dalam pemerintahan Prabowo saat ini tidak hanya terkait dengan penurunan kepuasan masyarakat, tetapi juga seberapa cepat tingkat popularitasnya menurun. Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan.

"Jika dibandingkan dengan SBY dan Jokowi, keduanya tidak pernah menghadapi situasi seperti ini menjelang tahun kedua pemerintahan. Penurunan Prabowo terlalu besar dan terlalu cepat," ujar Djayadi, Kamis (13/08).

Menurut Djayadi, perubahan dalam dukungan masyarakat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo pernah mengalami saat-saat di mana popularitas dan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan mereka menurun karena kebijakan yang tidak disukai atau tekanan ekonomi.

Namun penurunan yang terjadi pada Prabowo, menurut Djayadi, berada di luar kecenderungan yang biasanya terlihat pada awal masa pemerintahan.

Sekitar 80% turun menjadi sekitar 50% dalam enam hingga delapan bulan, hal ini terlalu cepat. Jika dihitung secara linear, penurunannya sekitar lima persen per bulan, itu bukan penurunan yang biasa," kata Djayadi.

Oleh karena itu, Djayadi mengatakan bahwa pidato kenegaraan Prabowo kali ini tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi juga kesempatan pertama bagi Presiden untuk membuktikan apakah dia memahami sinyal yang disampaikan masyarakat melalui berbagai survei.

Menurut Djayadi, perhatian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat luas.

Tidak hanya masyarakat umum yang memperhatikan. Para elit politik, birokrat, dan pelaku ekonomi juga melihatnya. Mereka ingin tahu apakah Presiden memandang situasi ini sebagai masalah yang serius atau tidak," katanya.

Pidato tahun ini mengandung beban politik yang jauh lebih berat dibandingkan pidato tahunan biasanya, menurut peneliti dari lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal.

Pidato ini harus menciptakan dampaktrustterhadap presiden dan pemerintah meningkat, bukan justru menimbulkandistrust," ujarnya.

Menurut Nicky, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini bukan hanya tentang menjaga popularitas. "Masyarakat ingin memastikan apakah pemerintah benar-benar memahami permasalahan mereka atau tidak."

Nicky menganggap masalah utama Prabowo bukan hanya terletak pada kebijakan yang diambil, tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan.

"Kebijakannya mungkin baik, namun karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi, justru terjadi keributan-keributan," katanya.

Bawono Kumoro, ilmuwan dari Indikator Politik Indonesia, mengatakan bahwa Presiden tidak lagi dapat menggunakan pendekatan yang sama seperti pidato tahun lalu, yang berlangsung dalam suasana penuh harapan pada awal masa pemerintahannya.

Menurutnya, semangat optimisme tidak lagi dapat dibentuk hanya melalui pidato yang penuh dengan kekuatan Indonesia atau berbagai pencapaian ekonomi makro.

Setelah hampir dua tahun berjalan, masyarakat lebih tertarik mengetahui bagaimana pemerintah akan menangani masalah yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

"Publik lebih menginginkan mendengar bagaimana ada harapan yang disampaikan kepada mereka," ujar Bawono.

Apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat dari pidato Prabowo?

Menurut para analis, yang diharapkan oleh masyarakat dari pidato Prabowo sebenarnya bukan hanya pengumuman program baru atau rangkaian pernyataan tentang keberhasilan pemerintah.

Selama hampir dua tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo telah menghadirkan berbagai inisiatif besar yang menjadi ciri khas dari kebijakan pemerintahnya, mulai dari MBG, Kopdes, hingga program pembangunan perumahan. Pemerintah masih mampu menunjukkan beberapa indikator ekonomi yang relatif stabil dibandingkan dengan banyak negara lain.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut terlihat belum mendapatkan tanggapan yang cukup.

Oleh karena itu, menurut para analis, masyarakat kemungkinan akan mencari setidaknya lima tanda penting dalam pidato Presiden.

Pertama, Apakah Prabowo mengakui adanya masalah besar yang saat ini dihadapi oleh pemerintahannya?

Pernyataan itu dianggap penting karena banyak kritik yang muncul akibat kesan bahwa pemerintah terlalu sering menyampaikan narasi bahwa situasi masih stabil meskipun masyarakat merasakan kondisi yang berbeda.

"Saya khawatir jika yang muncul justru sikapdenial, kata peneliti CSIS, Nicky Fahrizal.

Masyarakat mengalami sesuatu yang nyata, namun pemerintah menyatakan semua dalam keadaan baik.

Kedua,apakah ada tindakan ekonomi yang lebih nyata untuk mengatasi masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat?

Di sisi lain, peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menganggap masyarakat kemungkinan besar tidak akan terlalu peduli terhadap target pertumbuhan ekonomi atau berbagai indikator makro yang sering muncul dalam pidato kenegaraan.

Sebaliknya, mereka ingin mengetahui bagaimana pemerintah dapat memberikan dukungan dalam menciptakan peluang pekerjaan, memperkuat kemampuan belanja masyarakat, serta mengurangi beban pengeluaran yang dialami banyak keluarga.

Ketiga, apakah terdapat tanda-tanda perubahan dalam pelaksanaan program-program unggulan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para pengamat, kini perdebatan terkait MBG maupun Kopdes tidak lagi berfokus pada tujuan program tersebut, tetapi lebih kepada tata kelola, kejelasan, dan efisiensi pelaksanaannya. Oleh karena itu, masyarakat akan mengamati apakah Presiden memberikan solusi untuk berbagai masalah yang telah muncul.

Keempat, apakah ada petunjuk mengenai penilaian yang lebih menyeluruh dalam pemerintahan.

Djayadi Hanan mengemukakan, salah satu tanda paling kuat yang dapat disampaikan Prabowo kepada masyarakat adalah menunjukkan kemauan untuk melakukan perbaikan terhadap tim dan pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan.

Bahkan tanpa mengumumkan reshufflesecara langsung, sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan peninjauan dianggap mampu membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat, ujar Djayadi.

Kelima, bagaimana Prabowo menempatkan dirinya sebagai pemimpin untuk tiga tahun sisa masa jabatannya.

Menurut Nicky dari CSIS, pidato ini merupakan kesempatan bagi Presiden untuk memilih antara tampil sebagai seorang politisi yang terus mempertahankan seluruh kebijakannya atau sebagai seorang negarawan yang bersedia mengakui kelemahan dan menunjukkan arah perbaikannya.

"Jika dia kembali sebagai seorang negarawan, dia setidaknya harus mengakui bahwa kinerjanya belum memadai dan akan melakukan perbaikan," katanya.

Djajadi menyampaikan pendapat yang hampir sama.

"Presiden harus mengakui bahwa memang selama hampir dua tahun kepemimpinannya banyak tantangan. Hal itu bukanlah kehinaan," katanya.

Aspek ekonomi

Berdasarkan berbagai penelitian, ekonomi menjadi alasan utama yang paling signifikan terkait menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Pada kertas, pemerintah masih mampu menunjukkan beberapa indikator yang cukup baik, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tetap berada di atas 5%.

Namun, kondisi yang dirasakan oleh masyarakat sehari-hari berbeda. Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan bahwa hanya 15,7% responden menganggap kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Di sisi lain, hampir setengah dari responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

Menurut Djayadi Hanan, perbedaan antara angka-angka makro dan pengalaman sehari-hari masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam memahami mengapa tingkat kepuasan publik menurun secara signifikan.

"Yang dirasakan oleh masyarakat bukanlah angka pertumbuhan ekonomi. Yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga barang, kemampuan beli, kesempatan kerja, serta penghasilan keluarga," katanya.

Menurut Djayadi, berbagai indikator menggambarkan tekanan terhadap masyarakat masih sangat tinggi. Nilai tukar rupiah pernah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2026, dan hingga Kamis (13/08) masih berada di kisaran Rp17.800, sementara inflasi meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada Juli 2026, tingkat inflasi tahunan mencapai 2,88%, meningkat dibandingkan dengan 2,37% pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pada saat yang bersamaan, banyak keluarga mengalami kenaikan pengeluaran kebutuhan hidup dan persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat.

Ia juga menyoroti penurunan jumlah kelompok kelas menengah, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pengeluaran masyarakat di Indonesia.

Menurut Djayadi, fenomena tersebut berdampak signifikan secara politik karena kelompok ini paling rentan terhadap perubahan biaya hidup, kesempatan kerja, serta prospek ekonomi keluarga.

Jika ekonomi dianggap buruk, siapa yang menjadi sasaran kesalahan masyarakat? Pemerintah yang saat ini memimpin.

Bawono Kumoro dari Indikator Politik Indonesia juga memprediksi ekonomi hampir pasti menjadi salah satu topik utama dalam pidato Presiden.

"Saya kira pasti pertumbuhan ekonomi akan dibahas oleh Pak Prabowo. Selain itu, capaian penerimaan negara dan berbagai indikator ekonomi lainnya juga akan disebutkan," ujar Bawono.

Namun menurut Bawono, tantangan terbesar Prabowo bukanlah menjelaskan pencapaian-pencapaian tersebut.

Yang lebih utama adalah bagaimana Presiden meyakinkan rakyat bahwa pemerintah memiliki jawaban untuk masalah yang mereka hadapi saat ini.

"Publik lebih menginginkan mendengar bagaimana ada harapan yang di-deliver kepada mereka," katanya.

MBG dan Kopdes, apakah Presiden akan merespons kritik terhadap program andalannya?

Mengingat MBG dan Kopdes merupakan program andalan Presiden Prabowo, para analis memprediksi keduanya hampir pasti akan mendapatkan ruang yang signifikan dalam pidato kenegaraan.

"Itu merupakan janji politik utama dia," ujar Bawono Kumoro dari Indikator Politik Indonesia.

Namun berbeda dengan tahun lalu, pembahasan kedua program tersebut kini berlangsung dalam suasana yang jauh lebih mengkritik.

Beberapa waktu terakhir, MBG menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kasus keracunan makanan di beberapa wilayah, termasuk di Papua baru-baru ini yang menyebabkan ratusan anak terkena dampaknya, dugaan penyimpangan anggaran, kendala dalam distribusi, hingga keraguan tentang efektivitas pengawasan program.

Di sisi lain, Kopdes juga mendapatkan kritik mengenai proses pengadaan, kualitas tata kelola, sistem pendanaan, serta kemampuan pelaksanaan di tingkat desa.

Menurut Bawono dari Indikator Politik, oleh karena itu masyarakat kemungkinan tidak hanya ingin mendengar berapa banyak penerima manfaat MBG yang telah mencapai atau berapa banyak koperasi yang telah dibentuk.

Yang lebih penting adalah apakah Presiden mampu membuktikan bahwa pemerintah telah mempelajari berbagai masalah yang timbul dan memiliki rencana perbaikan yang jelas.

"Apa yang harus didengar masyarakat adalah bahwa saat ini pemerintahan lebih terorganisir. Pengelolaannya menjadi lebih baik," ujar Bawono.

Ia menganggap masyarakat juga akan memperhatikan apakah Presiden memberikan petunjuk terkait perbaikan pengawasan, perubahan tujuan penerima manfaat, atau penyesuaian dalam desain program agar anggaran yang sangat besar ini menghasilkan dampak yang lebih jelas bagi rakyat.

Dengan kata lain, tantangan Prabowo dalam pidato besok mungkin bukan lagi mengubah opini publik mengenai apakah MBG dan Kopdes merupakan program yang baik.

Tantangan Prabowo, menurut Bawono, adalah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu menjalankan berbagai program tersebut dengan baik, terbuka, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan negara saat ini.

Laporan keuangan Prabowo dan MBG

Laporan keuangan tahun ini dirilis hanya beberapa minggu setelah putusan penting Mahkamah Konstitusi mengenai program Makan Bergizi Gratis.

MK memutuskan bahwa MBG tidak lagi dapat dianggap sebagai komponen utama anggaran pendidikan, paling lambat pada tahun 2028. Pemerintah diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian.

Masyarakat akan menantikan apakah MBG akhirnya terpisah dari anggaran pendidikan tahun 2027.

Selain itu, secara umum, peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menganggap bahwa perhatian masyarakat tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah.

"Bukan tentang seberapa besar anggaran yang diajukan, tetapi arah dan tujuan dari anggaran tersebut," katanya.

Terlebih dalam dua tahun terakhir, berbagai program prioritas pemerintah sering memicu perdebatan mengenaitrade-offfiskal, yaitu pilihan antara mendanai program unggulan nasional atau mempertahankan anggaran untuk kebutuhan lain yang juga dianggap penting.

"Lalu ia harus mampu menyampaikan dengan jelas bahwa dengan anggaran yang besar ini secara pasti menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran," kata Nicky.

Pertanyaan serupa juga muncul mengenai distribusi dana yang dialokasikan kepada daerah dan desa.

Djayadi Hanan dari LSI menyoroti bahwa berbagai kebijakan fiskal pemerintah mulai terasa langsung oleh pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat guna menjalankan layanan publik dan pembangunan.

Menurut Djayadi, sejumlah kepala daerah kini menghadapi tekanan keuangan yang lebih berat dibanding beberapa tahun sebelumnya, sementara di saat yang sama pemerintah pusat mendorong berbagai program utama yang memerlukan dana besar.

Bagi pemerintah daerah, dokumen tersebut akan menjadi panduan mengenai ruang lingkup anggaran yang tersedia dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, bagi pasar dan para investor, nota keuangan berfungsi sebagai indikator tentang konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.

Korupsi, perkara hukum, serta pertanggungjawaban pemerintah

Selain aspek ekonomi, pandangan terhadap penerapan hukum menjadi faktor kedua yang paling sering disebutkan oleh para analis dalam menjelaskan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Survei SMRC mengungkapkan bahwa 37,6% responden menganggap kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil survei sebelumnya, menunjukkan bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap sektor tersebut semakin meningkat.

Oleh karena itu, salah satu hal yang akan diperhatikan dari pidato presiden mungkin berkaitan dengan isu penegakan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, penilaian tersebut tidak muncul tanpa dasar.

"Di tengah masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, masyarakat melihat adanya kasus-kasus korupsi besar," katanya.

Djayadi mengungkapkan contoh kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah, dengan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dan uang sekitar Rp282,4 miliar.

Menurut Djayadi, gabungan antara tekanan ekonomi dan munculnya berbagai kasus korupsi menghasilkan dampak politik yang sangat signifikan.

Djajadi mengatakan, ketika masyarakat merasa harga kebutuhan pokok semakin tinggi, kesempatan kerja semakin sulit, dan kemampuan beli menurun, harapan terhadap pemerintah dalam menjaga keterbukaan pengelolaan uang negara justru semakin besar.

Oleh karena itu, menurutnya, kasus korupsi tidak lagi dianggap hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi isu keadilan sosial.

"Sementara masyarakat mulai memangkas pengeluaran, mereka menyaksikan uang negara disalahgunakan dalam jumlah besar. Hal ini sangat berdampak pada cara masyarakat menilai pemerintah," kata Djayadi.

Perhatian masyarakat juga tertuju pada beberapa kasus yang mengganggu lembaga penegak hukum.

Menurut Djayadi, ketika kasus hukum menyangkut pejabat atau lembaga yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam pemberantasan korupsi, dampaknya terhadap keyakinan masyarakat jauh lebih besar. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa masalah akuntabilitas tidak hanya terjadi pada program tertentu, tetapi juga pada institusi negara yang bertanggung jawab mengawasinya.

Perhatian masyarakat terhadap isu hukum meningkat setelah muncul indikasi penyimpangan terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Sampai saat ini, setidaknya tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG, termasuk mantan ketua BGN, Dadan Hindayana.

Djajadi mengatakan, karena MBG adalah program yang paling terkait dengan identitas politik Prabowo, setiap masalah hukum yang muncul di sekitarnya segera berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan.

Apakah Prabowo mampu mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat?

Mengenai pidato Jumat ini, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini tidak hanya terkait dengan isi kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Kepala Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menganggap komunikasi pemerintah sebagai salah satu aspek penting yang turut memperparah pandangan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, terdapat dua masalah dalam komunikasi, yakni komunikasi kebijakan dan komunikasi politik yang lebih menyeluruh.

Yang pertama berkaitan dengan cara pemerintah menyampaikan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat.

Djajadi berpendapat bahwa sejumlah kebijakan penting dalam dua tahun terakhir sering kali dianggap oleh masyarakat sebagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, tidak konsisten, atau disampaikan tanpa penjelasan yang cukup. Akibatnya, ketidakpastian meningkat dan kepercayaan masyarakat menurun.

"Komunikasi kebijakan dan komunikasi politik pemerintah menghadapi kendala," ujarnya.

Menurutnya, isu ini tidak hanya muncul di tingkat Presiden, tetapi juga di lingkungan kabinet.

Masalah kedua, menurut Djayadi, adalah metode pemerintah dalam menanggapi kritik.

Ia memberikan contoh beberapa istilah yang pernah muncul dalam diskusi publik, seperti "antek asing" atau "londo ireng", yang sebagian orang anggap sebagai bentuk penjulukan terhadap kelompok yang kritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut justru berpotensi memperlebar jurang pemisah antara pemerintah dan sebagian masyarakat, alih-alih menenangkan ketegangan.

"Banyak tokoh publik, aktivis, dan pengamat yang memberikan kritik terhadap pemerintah justru dianggap sebagai individu yang mengganggu stabilitas negara," kata Djayadi.

Pada kondisi di mana tingkat kepuasan masyarakat sedang menurun, pendekatan semacam itu dianggap berpotensi membuat pemerintah tampak bersikap defensif dan enggan menerima kritik.

Apa yang dipertaruhkan jika pidato tidak mampu merespons kekhawatiran masyarakat?

Menurut peneliti CSIS Nicky Fahrizal, ancaman terbesar jika pidato tidak mampu merespons kekhawatiran masyarakat adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Level of distrust akan naik," ujarnya.

Menurut Nicky, di dunia politik, penurunan kepercayaan masyarakat sering kali lebih berisiko daripada menurunnya tingkat popularitas.

Populeritas bisa berubah seiring dengan perbaikan situasi ekonomi atau munculnya kebijakan yang diapresiasi oleh masyarakat. Namun, ketika rakyat mulai kehilangan keyakinan terhadap pemerintah, yang dipertanyakan bukan lagi satu atau dua kebijakan tertentu.

Nicky mengatakan, program pemerintah yang baru juga akan lebih sulit memperoleh dukungan. Bahkan hasil yang nyata pun berpotensi diperlakukan dengan skeptis. Nicky menggambarkan proses tersebut sebagai efek bola salju.

Bila kepercayaan berkurang, maka keraguan terhadap kepemimpinan akan semakin meningkat. Semakin tinggi keraguan terhadap kepemimpinan, semakin melemah pula dukungan politik. Akibatnya, dampaknya bisa terasa hingga mendekati Pemilu 2029 jika tren ini tidak dapat diubah.

Namun dampaknya tidak hanya terbatas pada pemilihan umum.

Berdasarkan pendapat para analis, penurunan kepercayaan masyarakat juga bisa memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan rencana besar selama tiga tahun mendatang.

Program prioritas seperti MBG, Kopdes, serta inisiatif pembangunan lainnya memerlukan dukungan politik dan pengakuan masyarakat yang kuat agar bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Namun, Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik, juga menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan masyarakat tidak dapat diraih hanya melalui komunikasi politik.

Semangat optimisme yang dihadirkan Prabowo perlu diiringi dengan kebijakan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan Bawono, misalnya melalui peningkatan kondisi ekonomi, peningkatan kemampuan beli, perluasan peluang kerja, penyempurnaan program prioritas, atau tindakan lain yang secara langsung mengatasi sumber ketidakpuasan publik saat ini.

"Approval ratingdapat diperbaiki, tetapi memerlukan kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Bawono.

  • Rekaman selama 95 hari perjalanan Prabowo ke luar negeri: Bentuk nyata investasi, citra pemimpin tangguh, serta kritik terhadap efisiensi anggaran.
  • Siapa Prabowo Subianto, seorang tokoh politik yang berasal dari kalangan bangsawan dengan masa lalu yang gelap yang akan memimpin Indonesia?
  • Ratusan siswa di Papua keracunan MBG – 'Ini seperti memberi makan hewan di kandang'
  • 'Potensi korupsi sistematis' Koperasi Merah Putih – Mulai dari anggaran jutaan untuk influencer hingga gaji pengurus yang tidak menentu
  • Yang tercatat dalam 70 pidato Presiden Prabowo: Mulai dari klaim keberhasilan MBG hingga tangan-tangan asing
  • Bagaimana militer, pengusaha, dan partai politik mendukung kekuasaan Prabowo Subianto?
  • Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran – 'Arah kembali demokrasi' dan apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan?
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال