Pramono Minta Tindak Nakes DKI yang Menghina Pasien BPJS yang Meninggal

.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk memberikan peringatan kepada tenaga kesehatan (nakes) yang ikut menyampaikan kritik terhadap keluhan Yurizal Tri Chaerawan di media sosial (medsos). Berdasarkan laporan, terdapat beberapa nakes di DKI Jakarta yang turut memberikan komentar negatif terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan tersebut.

Pramono mengakui bahwa dirinya mengikuti kasus yang sedang viral di media sosial Threads. Ia juga menyesali adanya komentar-komentar negatif terhadap pasien yang merasa kesal karena belum mendapatkan ruangan setelah menunggu sekitar delapan jam di rumah sakit.

"Benar saya melihat hal tersebut dan saya akan meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan kepada siapa pun yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap siapa pun yang menggunakan BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan ini dijamin oleh undang-undang," ujar Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat memperhatikan layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, ia berharap setiap tenaga kesehatan di Jakarta memiliki rasa empati terhadap pasien, termasuk mereka yang mengeluhkan pelayanan kesehatan.

"Maka, saya akan segera meminta kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan serta Bu Premi (Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta) untuk meninjau hal ini dan mengambil langkah serta memberi peringatan kepada siapa pun yang melakukan tindakan tersebut," kata Pramono.

Sebelumnya, kabar mengenai Yurizal Tri Chaerawan yang meninggal pada 31 Juli 2026 menjadi perhatian masyarakat di media sosial. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, pasien tersebut sempat mengeluhkan tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit setelah menunggu selama 8 jam.

Keluhan yang diungkapkannya melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026 sempat mendapat tanggapan dari netizen lain. Alih-alih menerima dukungan, saat itu banyak pihak justru menyalahkan dia, termasuk dari beberapa akun yang diketahui belakangan merupakan tenaga kesehatan (nakes).

Komentar dari tenaga kesehatan tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai tanda ketidaktertarikan terhadap pasien. Terlebih lagi, baru-baru ini diketahui bahwa pasien pengguna BPJS Kesehatan tersebut meninggal dunia sekitar seminggu setelah menyampaikan keluhannya di media sosial.

Nirempati

Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) menyatakan, mereka telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan dan petugas medis yang diduga membuat komentar tidak sopan terhadap almarhum peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di media sosial. Anggota Pimpinan KKI dr. Mohammad Syahril berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Ada yang berstatus PNS, ada yang PPDS, ada yang dokter umum, swasta, perawat juga bekerja di swasta, demikian pula dokter gigi yang bekerja di sektor swasta. Nah, rumah sakit ini, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pembinaan dan pengawasan di tempat kerja mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri," ujar Syahril di Jakarta, Kamis.

Syahril menyampaikan bahwa KKI akan melakukan pemeriksaan bersama dengan organisasi profesi, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemerintah daerah. Tindakan ini dilakukan guna mengetahui jenis pelanggaran yang terjadi, apakah melanggar etika, disiplin profesi, atau pelanggaran hukum.

Ia menyampaikan, seiring dengan penyelidikan, terdapat kemungkinan ditemukannya lebih banyak tenaga kesehatan dan petugas medis yang diduga mengirimkan komentar tidak empatik kepada peserta JKN. Terlebih lagi, pasien yang berobat akhirnya kehilangan nyawanya.

Nah, hukumannya apa, sanksinya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Ada yang berupa peringatan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Pembinaan ini berbagai macam, apakah dia diberi tugasngikutinpendidikan yang terkait dengan etika setiap profesi, kemudian juga ada dengan peringatan tertulis," kata Syahril.

Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk sedang hingga berat, menurutnya, sanksi yang diberikan dapat berupa penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) selama satu bulan hingga tiga bulan, bahkan pencabutan STR. Hal tersebut tergantung pada putusan pengadilan di Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Syahril menyampaikan, KKI mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan komentar tidak peduli yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang berpotensi merendahkan harga diri pasien. "Sikap empati merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan kesehatan," katanya.

"Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pasien dan keluarganya, harus selalu dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, baik di lingkungan layanan maupun di ruang digital," ujar Syahril melanjutkan.

Ia juga mengingatkan semua pihak untuk bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. "Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh tenaga medis dan kesehatan bahwa jejak digital merupakan bagian dari profesionalisme. Setiap bentuk komunikasi di ruang digital menunjukkan nilai-nilai tinggi etika profesi," kata Syahril.

Pihak terkait berkomitmen untuk memegang peran mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan. Sebelumnya, seorang peserta JKN menceritakan di Threads bahwa dirinya belum mendapatkan ruangan untuk perawatan, meskipun telah menunggu selama delapan jam hingga akhirnya keluarga pasien memberi tahu bahwa korban telah meninggal.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال