Sindiran Jokowi Tak Mempan, Dokter Tifa Ajukan Praperadilan Kedua, Roy Suryo Keempat Kalinya

Ringkasan Berita:
  • Kritik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terhadap para tersangka kasus pencemaran nama baik yang terus mengajukan prapradilan ternyata tidak berhasil memengaruhi Roy Suryo dan Dokter Tifa.
  • Keduanya terus mengajukan permohonan praperadilan meskipun permohonan sebelumnya belum mendapatkan keputusan.
  • Roy Suryo telah mengajukan empat permohonan praperadilan, Dokter Tifa yang kedua.
 

- Kritik Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap para tersangka kasus pencemaran nama baik yang terus mengajukan prapradilan, ternyata tidak berhasil memengaruhi Roy Suryo dan Tifauzzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Keduanya terus mengajukan permohonan praperadilan meskipun permohonan sebelumnya belum mendapat keputusan.

Roy Suryo telah mengajukan empat praperadilan, dua di antaranya ditolak, satu diterima, dan permohonan terakhir masih dalam proses persidangan.

Sementara Dokter Tifa, praperadilan pertama belum diputus tetapi telah mengajukan praperadilan kedua.

Gugatan kedua Dokter Tifa mengenai tindakan hukum jaksa yang mengajukan tuduhan baru terhadap dokter Tifa setelah tuduhan pertama dinyatakan tidak sah secara hukum.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh Tribunnews.com pada hari Rabu (19/8/2026), gugatan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 147/Pid.Pra/2026 yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2026.

"Judul: Permohonan Praperadilan terkait sahnya tindakan Jaksa dalam menuntut," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Pembela dokter Tifa, Muhammad Taufiq, menyatakan bahwa perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa terkait eksepsi klien mereka yang diterima oleh pengadilan dinilai melanggar ketentuan hukum.

Taufiq menyampaikan bahwa seharusnya jika jaksa tidak puas dengan putusan hakim, maka mereka harus mengajukan banding alih-alih membuat dakwaan yang baru.

Dasar dari praperadilan kedua ini adalah karena putusan yang dinyatakan batal demi hukum (terkait eksepsi dokter Tifa), para ahli hukum di mana pun sepakat bahwa istilah batal demi hukum berarti tidak ada dakwaan.

"Langkah hukum yang paling sesuai, jaksa sebenarnya mengajukan banding bukan membuat tuduhan baru," katanya saat dihubungi.

Taufik menyampaikan, jika putusan hakim mengenai eksepsi dokter Tifa yang meminta jaksa menyusun surat dakwaan yang baru, maka langkah tersebut dapat dilakukan.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa putusan hakim adalah pengadilan jaksa terhadap dokter Tifa dibatalkan secara hukum.

Ia menyampaikan bahwa jika upaya hukum berupa penyusunan surat dakwaan kembali dilakukan oleh jaksa, maka dikhawatirkan masyarakat tidak dapat dihukum bebas jika dakwaan tersebut tidak terbukti.

Dokumen-dokumen yang disampaikan dalam persidangan dinyatakan tidak sah, lalu tiba-tiba mengganti tuduhan dan mengajukan tuduhan baru, hal itu tidak dapat dilakukan. Kecuali jika hakim memerintahkan penyusunan tuduhan baru.

"Jika seperti ini berarti tidak ada warga negara yang bebas, ya. Terus dituntut, terus dituntut," katanya.

Sindiran Jokowi 

Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap permohonan praperadilan yang diajukan terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Jokowi menekankan, jika Roy Suryo dan Dokter Tifa benar-benar yakin bahwa ijazah S1 mereka palsu, seharusnya langsung masuk ke pokok perkara persidangan, bukan praperadilan.

Pernyataan mengenai praperadilan Roy Suryo dan Dokter Tifa diungkapkan Jokowi pada hari Rabu (12/8).

Jokowi menyatakan bahwa jika persidangan terkait tuduhan ijazah palsu telah memasuki pokok perkara, maka masalah akan segera terselesaikan.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak Roy Suryo dan Dokter Tifa agar tidak berhenti pada tahap praperadilan.

Jokowi selanjutnya meminta Roy Suryo dan Dokter Tifa membawa semua bukti yang mereka miliki ke persidangan pokok perkara.

Menurut Jokowi, Roy Suryo serta pihak yang percaya terhadap tuduhan ijazah palsu seharusnya berani membuktikan bukti tersebut di persidangan pokok perkara.

Jokowi menyatakan bahwa dirinya siap menghadiri rapat apabila diperlukan.

Ia mengatakan akan membawa beberapa dokumen ijazah pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1.

Pihak Dokter Tifa Menolak Permintaan Perpanjangan Waktu

Kuasa hukum terdakwa dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, yaitu Abdullah Alkatiri, tidak puas dengan tudingan bahwa kliennya memperlambat proses persidangan inti perkara karena mengajukan praperadilan.

Abdullah Alkatiri justru menganggap pihak yang memperlambat proses adalah Jokowi sendiri yang hingga saat ini belum memperlihatkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada masyarakat.

"Maka tidak ada yang disebut mengulur-ulur waktu. Yang mengulur-ulur waktu adalah mereka yang tidak menunjukkan ijazahnya sejak satu setengah tahun lalu," ujar Alkatiri setelah sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Alkatiri, isu ini seharusnya bisa terselesaikan jika ijazah Jokowi dipublikasikan.

Ia menilai, dengan memperlihatkan ijazah tersebut kepada para jurnalis dan masyarakat, isu mengenai keaslian dokumen dapat segera berakhir.

"Jika itu ditunjukkan surat tanda lulus, tidak ada penundaan. Selesai, permainan berakhir," katanya.

Alkaitir mengatakan bahwa jika ijazah Jokowi terbukti palsu, masalah tersebut bisa diteruskan melalui proses peradilan.

Sebaliknya, jika ijazah Jokowi terbukti asli, ia meminta dokumen tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

"Jika memang palsu, silakan diadili. Jika memang asli, silakan tunjukkan kepada wartawan dan umum, maka akan selesai," katanya.

Selanjutnya, Alkatiri menegaskan perdebatan mengenai ijazah Jokowi seharusnya tidak berlangsung lama jika dokumen tersebut dipublikasikan secara terbuka.

"Kekacauan ini tidak mungkin terjadi. Jadi, narasi-narasi tersebut adalah narasi yang tidak logis," ujarnya menutup.

Dokter Tifa mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin (3 Agustus 2026) dan telah terdaftar dengan nomor perkara: 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Di halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dokter Tifa ingin memeriksa apakah penghentian penuntutan sah atau tidak.

Yang menjadi tergugat dalam gugatan praperadilan ini adalah Kejaksaan Agung RI (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Beberapa artikel ini telah diterbitkan di Tribunnews.com dengan judul Dituduh Memperlambat, Tim Dokter Tifa Mengungkit Ijazah Jokowi yang Belum Ditunjukkan Sampai Saat Ini

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال