
Dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini ramai menjadi perhatian publik.
Sorotan terkait dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid ini mengemuka setelah 4 orang kepercayaannya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon ini.
Bagaimana sikap Istana terkait dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam kasus HGB Summarecon ini?
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang menjerat anak buahnya di kabinet.
"Ya kita serahkan. Pak Presiden pun selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada APH (Aparat Penegak Hukum).
Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bambang meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut.
Pihak Istana, kata dia, tidak ingin mendahului proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan maupun penyidikan kepada KPK.
"Oh, ini kan sekarang lagi ditingkatkan ke penyidikan, ya. Nanti dari penyidikan kita akan tahu siapa yang akan ditetapkan tersangka. Kita tunggu saja dari KPK, ya," ucap Bambang.
Lebih jauh, Bambang mengingatkan agar publik tidak berspekulasi terlalu jauh mengenai dugaan keterlibatan Nusron Wahid sebelum ada keterangan resmi dari KPK.
"Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK," tegasnya.
OTT KPK
Isu mengenai dugaan keterlibatan Nusron Wahid mencuat setelah KPK menggelar OTT pada Senin (14/9/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, Tim KPK menemukan puluhan koper dan tas kardus berisi uang tunai lebih dari Rp 106,3 miliar.
Uang tersebut disita dari kediaman mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, di kawasan Cibubur.
Gus Arif, yang kini berstatus sebagai tersangka dan diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, disinyalir bertindak sebagai operator utama di lapangan.
Ia diduga menampung dana dari berbagai pihak terkait pengurusan layanan pertanahan. Kasus ini terkait dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT Summarecon Agung Tbk.
Dalam melancarkan aksinya, Gus Arif dibantu oleh Politikus Partai Golkar, Fahd A Rafiq, yang memainkan peran vital sebagai pengepul dana suap.
Dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka.
Dua di antaranya merupakan pejabat aktif di Kementerian ATR/BPN, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Bogor I, Sontang Coin Manurung.
Penyidik juga menetapkan empat orang yang diduga kuat sebagai tangan kanan Menteri ATR/BPN, yaitu Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Sementara dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi sebagai tersangka.
Bahlil Angkat Tangan
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak memberikan jawaban substantif saat ditanya wartawan mengenai kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dikaitkan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Pertanyaan itu disampaikan setelah Bahlil mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sejumlah wartawan mengiringi Bahlil menuju mobil dan melontarkan pertanyaan, termasuk mengenai Fahd dan Nusron.
Namun, Bahlil tidak menjawab pertanyaan tersebut.
“Aku ada rapat lagi ya,” kata Bahlil.
Ia kemudian terus berjalan menuju mobil sambil meminta maaf kepada wartawan.
“Dinda-dinda, mohon maaf ya,” ujarnya.
Fahd A Rafiq merupakan satu dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK merupakan Ketua DPP Partai Golkar.
Diduga berperan sebagai penampung uang dalam perkara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
KPK juga menyebut Fahd bersama Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai empat tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Saat wartawan kembali menanyakan posisi Nusron dalam perkara tersebut, Bahlil tetap tidak memberikan jawaban.
Setelah masuk ke kursi belakang mobil, Bahlil mengangkat dan menangkupkan kedua tangannya sebagai gestur mengakhiri tanya jawab.
Bahlil kemudian melambaikan tangan sebelum mobil meninggalkan lokasi.
Dalam perkara tersebut, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka.
KPK masih mendalami perkara dan keterkaitan para pihak di dalamnya.
KPK menyatakan pemanggilan Nusron akan bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Hingga kini, status Nusron berbeda dengan Fahd dan tiga pihak lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
(*/)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan