.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini terlihat berubah sikap terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, perubahan sikap Jokowi dipicu setidaknya oleh dua hal.
Pertama, Hensa menilai Jokowi bisa jadi merasa tidak lagi dilibatkan dalam keputusan politik. Kondisi itu membuat Jokowi terisolasi sehingga sikapnya kini berubah.
"Selama sepuluh tahun lebih, Pak Jokowi selalu berada di pusat keputusan politik. Sekarang, kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri," kata Hensa, Sabtu (17/10/2026).
Ia menilai, politisi yang merasa ditinggal umumnya hanya punya dua pilihan, yakni diam atau membangun panggung baru.
"Saya melihat Pak Jokowi memilih membangun panggung baru, bukan diam. PSI adalah kendaraan politik yang paling dekat dan paling masuk akal untuk itu," ujar Hensa.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga melihat, alasan lainnya adalah Jokowi merasa diserang lewat isu ijazah. Isu yang semula menyasar ijazah Jokowi itu kini merembet ke ijazah SMA putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang perkaranya sampai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Isu ijazah ini sudah bukan lagi soal pribadi Pak Jokowi. Begitu merembet ke anaknya, apalagi anaknya kini menjabat wakil presiden, wajar kalau Pak Jokowi merasa harus pasang badan dan tampil lebih keras," katanya.
Menurut dia, serangan yang datang terus-menerus justru bisa membuat seseorang berhenti bersikap defensif.
"Orang yang terus diserang lama-lama akan berhitung, daripada menunggu lebih baik maju duluan. Bisa jadi itulah yang sedang kita lihat dari sikap Pak Jokowi terhadap pak Prabowo sekarang," lanjutnya.
Meski begitu, Hensa tidak buru-buru menyimpulkan Jokowi akan berseberangan dengan pemerintahan yang ikut ia antar ke kursi kekuasaan. Ia mengakui, bacaannya disusun dari luar, dan hanya Jokowi yang tahu persis hitungan politiknya.
"Jokowi memang sejauh ini masih mendukung Prabowo-Gibran. Tapi melihat langkahnya sekarang, saya melihat Jokowi mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan rencana lain. Dilihat saja apa yang akan ia lakukan bersama PSI nantinya," katanya mengakhiri.
Waspada PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mewaspadai kemungkinan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dimanfaatkan untuk melemahkan hubungan politik antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP PSI Bestari Barus menduga, polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ijazah, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari upaya politik yang dapat memengaruhi soliditas pemerintahan.
Bestari mengatakan salah satu hal yang dikhawatirkannya adalah munculnya perpecahan antara Prabowo dan Gibran akibat berkembangnya polemik tersebut.
"Saya mengkhawatirkan kalau sampai kemudian ini terjadi perpecahan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini kan sebetulnya bisa melemahkan kedua belah pihak. Justru mungkin itu menjadi tujuan yang harus diwaspadai juga dari sebuah gerakan politik," kata Bestari, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, hubungan Prabowo dan Gibran merupakan bagian penting dari keberlangsungan koalisi pemerintahan. Karena itu, PSI tidak menginginkan polemik yang berkembang berujung pada melemahnya posisi politik salah satu maupun kedua pemimpin tersebut.
"Kita nggak ingin (ada perpecahan), PSI berkomitmen menjaga hubungan ini baik, ya supaya jangan sampai nanti tiba-tiba kok Presiden jadi dilemahkan begitu. Jadi kita nggak mau juga itu. Kita konsisten gitu," katanya.
Bestari menegaskan PSI akan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan. Pihaknya menilai, dinamika politik yang berkembang tidak semestinya menjadi alasan untuk merusak hubungan di antara keduanya.
"Iya dong, kita konsisten ke awal itu. Jangan dilemahkan di tengah jalan dengan gerakan-gerakan politik," kata Bestari.
Pihaknya juga menduga terdapat orkestrasi politik yang bertujuan melemahkan pemerintahan. Namun, dugaan tersebut disampaikannya sebagai penilaian politik dan tidak disertai penyebutan pihak tertentu yang disebut berada di balik polemik.
"Yang kami duga ya dibuat untuk melemahkan gitu," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya orkestrasi politik, Bestari menjawab, "Iya, ada tujuan untuk melemahkan kan begitu,” katanya.
Disinggung pihak mana yang mengorkestrasi, Bestari tak menjawab gamblang. Ia hanya menyebut ada sosok besar di balik polemik ijazah Gibran. “Ada orang besar di balik itu, kira-kira begitu,” katanya.
Meski demikian, Bestari menegaskan, PSI tetap meyakini koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran berada dalam kondisi kuat. Dia juga menilai, kepemimpinan Prabowo sebagai presiden menjadi titik temu bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi.
"Namun kami meyakini bahwa koalisi Pak Prabowo Gibran ini kuat," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menilai polemik tudingan ijazah palsu yang kembali menyeret dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak terlepas dari operasi politik. Ia menduga isu tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk menurunkan reputasi politik keduanya.
Jokowi mengatakan, selain pihak yang menurutnya menjalankan operasi politik, terdapat pula pihak lain yang menunggangi persoalan tersebut. Meski kembali menjadi perbincangan publik, ia mengaku tidak terlalu mempersoalkannya.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi," kata Jokowi di kediamannya, Jumat (16/10/2026).
Menurut Jokowi, isu ijazah palsu juga berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain. Ia tidak menutup kemungkinan polemik tersebut sengaja dimanfaatkan untuk merusak citra politik seseorang.
"Jadi menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya, biasa aja," kata Jokowi.
Ia kemudian menanggapi kemungkinan isu tersebut digunakan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran. Jokowi menilai dugaan operasi politik itu dapat menyasar keduanya.
"Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang," ujarnya.
Ketika ditanya apakah operasi politik yang dimaksud ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya sama-sama berpotensi menjadi sasaran.
"Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," katanya mengakhiri.