Ini sikap BPJPH soal rokok setelah difatwa haram oleh Muhammadiyah

.CO.ID,JAKARTA —  Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengutip hasil rapat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Padang tahun 2009 saat ditanya mengenai status kehalalan rokok. Fatwa MUI tersebut mengharamkan rokok untuk anak-anak, wanita hamil dan menyusui. "Ini saya cuma bacakan keputusan MUI ya, selebih di atas daripada itu (anak-anak, wanita hamil dan menyusui) dibolehkan, tapi ini bukan keputusan BPJPH," kata Babe Haikal di Kantor BPJPH, Jumat (9/10/2026) Fatwa tersebut berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang menyatakan rokok adalah haram. Muhammadiyah mengeluarkan Fatwa Haram Merokok Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dan Fatwa Haram Rokok Elektronik Nomor 01/PER/I.1/E/2020.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) juga mendorong menerapkan label non-halal pada rokok. Dua lembaga ini bertemu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan untuk mendorong label non-halal pada rokok.  Ketua Bidang Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Masyhuril Khamis mengatakan, dia menghargai kepedulian dari pendapat ahli atau ormas terhadap kesehatan umat soal usulan label non-halal pada rokok dan vape. Meski demikian, hal tersebut perlu didudukkan secara proporsional.

ILUSTRASI Vape atau rokok elektrik - (Wikipedia)

"Pertama, MUI sudah memiliki fatwa khusus tentang rokok, yaitu hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tahun 2009. Isinya, hukum merokok diperselisihkan antara makruh dan haram, dan MUI menetapkan haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat umum," kata Kiai Masyhuril kepada , Selasa (29/9/2026)Ia mengatakan, sikap MUI terhadap rokok sudah jelas dan berlaku hingga kini. Kedua, rokok bukan kategori makanan dan minuman. Label halal dan non-halal dalam sistem jaminan produk halal pada dasarnya berkaitan dengan status bahan dan proses produksi, misalnya ada tidaknya unsur babi atau khamr. Sementara itu, persoalan rokok adalah soal dampak bahaya (dharar) terhadap kesehatan, bukan kenajisan atau keharaman bahannya."Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah regulasi kesehatan, seperti peringatan bahaya, pembatasan iklan, dan kawasan tanpa rokok, bukan label non-halal," ujar Kiai Masyhuril.

Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis. - (Dok )

Fatwa haram Muhammadiyah

Berdasarkan Fatwa Muhammadiyah yaitu Fatwa Haram Merokok Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dan Fatwa Haram Rokok Elektronik Nomor 01/PER/I.1/E/2020.Amar fatwa haram rokok Muhammadiyah yaitu, pertama, mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqashid asy-syari'ah).Kedua, merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaits (QS 7:157), mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (QS 2:195 dan QS 4:29), membahayakan diri dan orang lain (QS17:26-27), rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun.Ketiga, mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok. Keempat, mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok.

Sikap Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ditegaskan Ustad Nur Fajri Romadhon, yang mengatakan, sejak lebih dari satu dekade lalu, rokok sudah difatwa haram.Ketua MTCN, Roosita Meilani Dewi memperkuatnya dengan data dan kajian dampak buruk akibat produk rokok di kalangan masyarakat bawah. Jika rokok dilabelkan non halal, maka akan mengurangi dampak buruk langsung terhadap masyarakat (mengurangi konsumsi)."Dan bahwa kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada perlindungan rakyat dari dampak buruk produk (dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi rumah tangga)," ujar Roosita dalam siaran pers yang diterima , Selasa (29/9/2026)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال