Iran soroti pembatasan hijab di Azerbaijan, puluhan demonstran ditahan

.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Iran meminta Azerbaijan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memprotes pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah negeri. Seruan tersebut disampaikan ketika kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan memicu gelombang demonstrasi, penahanan puluhan orang, serta kritik organisasi hak asasi manusia atas pembatasan akses pendidikan bagi siswi Muslim.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, serta hubungan baik antara kedua negara.

"Kami berharap negara yang memiliki hubungan baik dengan kami dapat menyelesaikan persoalan ini dalam suasana saling pengertian, dengan mempertimbangkan nilai-nilai bersama dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara," kata Baqaei dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).

Baqaei menegaskan Iran dan Azerbaijan memiliki ikatan sejarah, budaya, serta hubungan antarmasyarakat yang erat. Ia berharap perbedaan pandangan mengenai penggunaan hijab tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu hubungan kedua negara.

Menurut Baqaei, hijab memiliki makna keagamaan bagi masyarakat Muslim yang menjalankannya. Namun, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa masyarakat Azerbaijan mampu mencari penyelesaian sesuai dengan kepentingan dan kondisi negaranya.

Pernyataan Teheran muncul setelah pemerintah Azerbaijan memperketat aturan berpakaian bagi siswa dan tenaga pendidik di sekolah negeri. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari sebagian orang tua dan siswa karena pelaksanaannya mengakibatkan sejumlah siswi berhijab tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar.

Aturan Sekuler Picu Kontroversi Hijab

Kontroversi bermula setelah Kabinet Menteri Azerbaijan menerbitkan Keputusan Nomor 309 pada 21 September 2026 yang mengubah ketentuan seragam siswa sekolah negeri.

Peraturan tersebut melarang penggunaan tambahan pakaian yang merusak keseragaman busana sekolah atau tidak sesuai dengan prinsip pendidikan sekuler.

Namun, teks peraturan itu tidak secara eksplisit menyebut hijab ataupun kerudung sebagai jenis pakaian yang dilarang.

Pada 6 Oktober, pemerintah Azerbaijan juga mengesahkan ketentuan berpakaian bagi tenaga pendidik di sekolah negeri melalui keputusan terpisah.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah sekolah meminta siswi yang mengenakan hijab untuk melepas kerudung sebelum mengikuti pelajaran. Sebagian orang tua melaporkan anak-anak mereka tidak diizinkan masuk kelas apabila tetap mengenakan hijab.

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) pada 14 Oktober melaporkan keluhan serupa muncul di Baku dan beberapa daerah lainnya.

Seorang orang tua di Baku, Gulmira Aslanova, mengatakan pihak sekolah meminta putrinya datang tanpa mengenakan kerudung. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena pendidikan menengah merupakan kewajiban yang dijamin negara.

Menurut Aslanova, hak memperoleh pendidikan tidak seharusnya hilang hanya karena seorang siswi mengenakan pakaian yang menjadi bagian dari keyakinan agamanya.

Persoalan itu kemudian memicu aksi protes siswa dan orang tua. Di sejumlah sekolah, siswa melakukan aksi solidaritas dengan tidak mengikuti pelajaran untuk mendukung teman-teman mereka yang mengenakan hijab.

Pemerintah Azerbaijan Pertahankan Kebijakan

Pemerintah Azerbaijan mempertahankan aturan seragam sekolah dengan alasan menjaga kesetaraan serta karakter sekuler sistem pendidikan nasional.

Anggota parlemen Azerbaijan, Jeyhun Mammadov, menyatakan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan terhadap Islam maupun praktik keagamaan masyarakat.

Menurut Mammadov, Azerbaijan tetap memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan keyakinan agama, termasuk mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menjelaskan ketentuan yang dipersoalkan secara khusus mengatur pakaian siswa dan guru di sekolah negeri.

Mammadov mengatakan sekolah merupakan ruang pendidikan yang memiliki aturan seragam untuk seluruh peserta didik. Ketentuan tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan berdasarkan latar belakang agama, kondisi ekonomi, dan faktor sosial lainnya.

"Penerapan aturan seragam di sekolah bertujuan menjamin kesetaraan, menghilangkan diskriminasi, serta membentuk rasa memiliki terhadap sekolah," kata Mammadov sebagaimana dilaporkan kantor berita Azerbaijan, APA, pada 13 Oktober.

Ia juga menolak anggapan bahwa peraturan tersebut merupakan bentuk permusuhan pemerintah terhadap Islam.

Namun, argumen pemerintah mengenai kesetaraan di sekolah mendapat penolakan dari sebagian masyarakat dan organisasi hak asasi manusia.

Perdebatan kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara prinsip sekularisme negara, kebebasan beragama, dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.

 

Sebanyak 37 Orang Ditahan Saat Protes

Ketegangan meningkat pada 12 Oktober ketika demonstrasi menentang pembatasan hijab berlangsung di Baku.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan mengumumkan sebanyak 37 orang ditahan terkait insiden yang terjadi selama penerapan aturan baru tersebut.

Menurut kepolisian, sejumlah orang terlibat perselisihan dengan petugas pendidikan, mengganggu kegiatan sekolah, serta melakukan tindakan yang dianggap mengancam ketertiban umum.

Aparat juga melaporkan adanya kerusakan fasilitas dan upaya mengganggu aktivitas pendidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Azerbaijan mengenai tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Namun, Amnesty International menyatakan gelombang penahanan tidak hanya berkaitan dengan insiden kekerasan.

Dalam pernyataan pada 16 Oktober, organisasi tersebut menyoroti laporan mengenai penahanan peserta aksi damai, termasuk seorang ibu yang memprotes penolakan pihak sekolah menerima putrinya yang mengenakan hijab.

Amnesty juga menerima laporan mengenai seorang aktivis yang tidak diketahui keberadaannya setelah berupaya menyediakan layanan pembelajaran daring bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah.

Organisasi tersebut meminta pemerintah Azerbaijan membedakan peserta demonstrasi damai dengan pihak yang diduga melakukan tindakan kekerasan.

Amnesty juga mendesak pembebasan orang-orang yang ditahan semata-mata karena menjalankan hak menyampaikan pendapat secara damai.

Amnesty: Hak Pendidikan Anak Harus Dilindungi

Direktur Amnesty International untuk Eropa Timur dan Asia Tengah, Marie Struthers, menyatakan pembatasan akses sekolah terhadap siswi berhijab merupakan tindakan diskriminatif.

Menurutnya, karakter sekuler lembaga pendidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan pembatasan menyeluruh terhadap pakaian keagamaan.

"Melarang anak perempuan memasuki ruang kelas karena mereka mengenakan hijab merupakan tindakan diskriminatif dan melanggar hak mereka atas pendidikan, kebebasan beragama, serta kebebasan berekspresi," kata Struthers dalam pernyataan resmi Amnesty International.

Ia menegaskan pemerintah Azerbaijan harus memastikan seluruh siswa dan tenaga pendidik yang terdampak dapat kembali mengikuti kegiatan pendidikan.

Amnesty juga meminta agar aparat menghormati hak masyarakat untuk menggelar aksi damai.

Persoalan penggunaan hijab di sekolah Azerbaijan sebelumnya pernah memicu perdebatan pada 2010 dan 2011.

Ketika itu, penerapan ketentuan seragam yang tidak mengakomodasi kerudung menimbulkan protes masyarakat dan menjadi perhatian kelompok pembela kebebasan beragama.

Konstitusi Azerbaijan menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler sekaligus memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warga negaranya.

Ketegangan antara dua prinsip tersebut kembali muncul ketika sekolah menerapkan ketentuan berpakaian baru.

 

Perselisihan Meluas ke Iran dan Turki

Kontroversi hijab di Azerbaijan turut menarik perhatian masyarakat dan sejumlah pejabat di Turki, negara yang memiliki hubungan politik, budaya, dan pertahanan erat dengan Baku.

Aksi solidaritas terhadap siswi berhijab dilaporkan berlangsung di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul.

Penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Oktay Saral, juga menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang mengakibatkan siswi berhijab kehilangan akses pendidikan.

Saral menyatakan penolakan akses belajar karena penggunaan hijab tidak dapat diterima. Ia berharap pemerintah Azerbaijan meninjau kembali penerapan ketentuan tersebut.

Pernyataan itu mendapat tanggapan kritis dari Partai Azerbaijan Baru, partai yang berkuasa di bawah Presiden Ilham Aliyev, yang menilai komentar tersebut dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Ketegangan juga muncul dalam hubungan Azerbaijan dengan Iran.

Pada 14 Oktober, Dewan Media dan Penyiaran Azerbaijan menuduh adanya kampanye informasi terkoordinasi yang berasal dari akun-akun di Iran dan Turki.

Lembaga tersebut menyatakan sejumlah unggahan media sosial memperlihatkan pola penyebaran yang seragam, termasuk penggunaan komentar berulang, materi visual yang tidak sesuai dengan kejadian, dan penyebaran narasi yang dinilai merugikan Azerbaijan.

Dewan tersebut juga menuding saluran televisi Iran, Sahar Azeri, menggunakan rekaman kegiatan di Diyarbakir, Turki, dan menggambarkannya sebagai demonstrasi mendukung hijab yang berlangsung di Azerbaijan.

Tuduhan tersebut merupakan pernyataan otoritas Azerbaijan dan tidak membuktikan bahwa pemerintah Iran atau Turki secara resmi mengarahkan kampanye informasi tersebut.

Kedutaan Besar Iran di Azerbaijan membantah tuduhan keterlibatan Teheran dalam upaya memengaruhi persoalan domestik Azerbaijan.

Dalam pernyataan pada 14 Oktober, Kedutaan Iran menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar serta memperingatkan agar persoalan hijab tidak digunakan untuk menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan dalam hubungan kedua negara.

Teheran menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan persahabatan dan saling menghormati dengan Azerbaijan.

 

Hak Beragama dan Pendidikan Jadi Sorotan

Perkembangan di Azerbaijan menunjukkan bahwa persoalan seragam sekolah telah berkembang melampaui perdebatan mengenai jenis pakaian yang diperbolehkan di ruang kelas.

Di satu sisi, pemerintah Azerbaijan menekankan pentingnya pendidikan sekuler dan keseragaman aturan bagi seluruh siswa.

Di sisi lain, keluarga yang terdampak serta organisasi hak asasi manusia mempertanyakan pelaksanaan kebijakan yang menghalangi sebagian anak mengikuti pelajaran karena mengenakan simbol keagamaan.

Polemik tersebut kini melibatkan pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat, kelompok pembela hak asasi manusia, serta negara-negara tetangga yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Azerbaijan.

Pernyataan terbaru Iran pada Selasa memperlihatkan bahwa kontroversi penggunaan hijab belum sepenuhnya mereda dan telah menjadi perhatian diplomatik di kawasan.

Bagi masyarakat yang memprotes kebijakan tersebut, persoalan utamanya tetap berkaitan dengan hak siswi untuk memperoleh pendidikan tanpa harus meninggalkan praktik keagamaan yang diyakini.

Sementara itu, pemerintah Azerbaijan tetap menempatkan aturan seragam sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan negeri yang sekuler.

Perbedaan tersebut menjadi tantangan bagi Baku untuk menjamin penerapan kebijakan pendidikan secara setara sekaligus menghormati kebebasan beragama dan hak-hak dasar warga negara.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال