Kasus pelanggan diviralkan restoran di Solo, praktisi hukum ingatkan netizen jangan menghakimi

Ringkasan Berita:
  • Praktisi hukum Umar J Harahap meminta netizen tidak terburu-buru menghakimi pelanggan maupun restoran.
  • Kasus tersebut mencakup persoalan tagihan Rp530 ribu dan dugaan pencemaran nama baik yang harus dinilai terpisah.
  • Kedua pihak diminta menghormati proses hukum dan mempertimbangkan penyelesaian kekeluargaan jika memungkinkan.

Laporan Wartawan , Andreas Chris Febrianto

, SOLO -Polemik pelanggan yang diviralkan sebuah restoran di Solo setelah muncul persoalan tagihan Rp530 ribu mendapat perhatian praktisi hukum pidana umum, Umar J Harahap.

Ia mengingatkan masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang bersalah sebelum persoalan tersebut diperiksa secara objektif.

Umar menilai kasus yang melibatkan Restoran Grandma's Signature dan WN (53) itu memiliki dua sisi yang perlu dipisahkan, yakni persoalan tagihan makanan yang sempat belum dibayar dan dugaan pencemaran nama baik akibat pengunggahan video pelanggan ke ruang publik.

"Jika kita melihat perkara viral di Solo ini dari perspektif hukum itu ada persoalan yang harus dipisahkan. Yaitu persoalan tidak dibayarnya tagihan restoran dan persoalan pengunggahan video pelanggan ke ruang publik," ungkap Umar saat dihubungi , Selasa (20/10/2026) sore.

Menurut Ketua Peradin Kota Solo tersebut, tuduhan pencemaran nama baik terhadap restoran tidak bisa langsung dianggap terbukti hanya karena pelanggan muncul dalam unggahan media sosial. Sebaliknya, adanya persoalan pembayaran juga tidak otomatis membenarkan tindakan mempublikasikan pelanggan.

"Oleh karena saya berpendapat bahwa tidak tepat jika kita langsung menyatakan restoran bersalah hanya karena mengunggah video. Tetapi juga tidak tepat apabila tindakan mempublikasikan pelanggan dianggap selalu dibenarkan dengan alasan menagih pembayaran," tambah dia.

Umar menjelaskan, dugaan pencemaran nama baik harus dinilai berdasarkan unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum. Pasal 433 KUHP Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023, misalnya, mengatur pencemaran nama baik, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan.

"Jadi dalam konteks KUHP Nasional pasal 433 UU 1 Tahun 2023 itu mengatur mengenai pencemaran nama baik termasuk pencemaran melalui tulisan atau gambar yang disiarkan. Namun penerapannya itu tidak otomatis hanya seseorang diunggah ke medsos. Harus dibuktikan adanya tuduhan menyerang kehormatan atau nama baik. Maksudnya agar diketahui umum serta unsur-unsur lain sesuai ketentuan hukum," lanjut Ketua Peradin Kota Solo tersebut.

Selain itu, ia meminta dugaan pelanggaran UU ITE ditelaah dengan memperhatikan kronologi dan ketentuan hukum yang berlaku saat peristiwa terjadi.

"Sementara itu mengenai UU ITE kita juga harus cermati melihat ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa. UU ITE Pasal 27A yang sebelumnya mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik dibatasi masa berlakunya sampai berlakunya KUHP Nasional. Hal ini tidak berarti seluruh UU ITE tidak berlaku lagi karena ketentuan lain dapat berlaku apabila unsur tindak pidananya terpenuhi," urai Umar.

Masing-masing Punya Hak Hukum

Umar juga menegaskan, baik pelanggan maupun pihak restoran memiliki hak hukum yang harus dihormati.

Pengaduan yang disampaikan pelanggan tidak otomatis membuktikan restoran bersalah, sebagaimana tagihan yang belum dibayar tidak serta-merta menjadi alasan untuk mempermalukan seseorang di ruang publik.

"Jadi prinsipil hukumnya adalah menagih pembayaran itu tidak serta merta memberikan hak untuk mempermalukan seseorang di ruang publik. Adanya pengaduan juga tidak otomatis membuktikan bahwa restoran ini melakukan tindak pidana. Jadi kita harus menghormati hak kedua belah pihak, menguji fakta dan bukti secara objektif," jelasnya.

Ia berharap masyarakat tidak menjadikan kasus tersebut sebagai alasan untuk menghakimi salah satu pihak melalui media sosial.

Umar juga mendorong kedua belah pihak menghormati proses hukum dan mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan jika memungkinkan.

"Ya keduanya harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Terkait proses hukumnya sendiri kedua belah pihak juga harus menghormati proses yang telah berjalan. Dan terkhusus untuk netizen, jangan mudah menghakimi salah satu pihak apalagi kita budaya ketimuran, lebih baik semuanya diselesaikan secara kekeluargaan apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan," pungkasnya.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال