Ringkasan Berita:
- Mahfud MD mengungkap Jokowi pernah mengancam mencopot Pangdam, Kapolda, Dandim, hingga Kapolres jika gagal menangani karhutla.
- Sejak 2016, pemerintah disebut rutin menggelar rapat antisipasi karhutla setiap Februari dengan memantau prediksi cuaca BMKG.
- Mahfud menilai penanganan karhutla saat ini mengalami kemunduran dibandingkan era Jokowi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap ketegasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Mahfud MD, Jokowi pernah mengancam akan mencopot sejumlah pejabat keamanan di daerah, mulai dari Panglima Kodam (Pangdam), Kapolda, Komandan Distrik Militer (Dandim), hingga Kapolres, jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
Kisah tersebut disampaikan Mahfud MD melalui kanal YouTube resminya pada Rabu (21/10/2026). Dalam keterangannya, Mahfud membandingkan penanganan karhutla pada era Jokowi dengan kondisi saat ini.
Mahfud MD menilai penanganan karhutla belakangan ini mengalami kemunduran signifikan. Padahal, menurut dia, Indonesia pernah menghadapi persoalan kebakaran hutan yang sangat parah pada 2015, sebelum pemerintah melakukan pembenahan dalam penanganannya.
Singapura Pernah Keluarkan UU Antiasap
Mahfud MD mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 sempat menimbulkan persoalan kabut asap lintas negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.
Bahkan, Singapura saat itu menerbitkan undang-undang antiasap yang memungkinkan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran asap, termasuk pelaku pembakaran hutan dari Indonesia.
Mahfud menjelaskan, kebijakan tersebut muncul karena penanganan kebakaran hutan di Indonesia ketika itu dinilai belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai.
"Bahkan di tahun 2015 itu pemerintah Singapura mengeluarkan undang-undang antiasap yang isinya itu pemerintah Singapura bisa menangkap orang Indonesia yang membakar hutan tetapi tidak dihukum oleh pemerintah Indonesia," kata Mahfud.
Situasi tersebut, menurut Mahfud, menjadi salah satu gambaran seriusnya persoalan karhutla yang dihadapi Indonesia pada masa itu.
Jokowi Rutin Gelar Rapat Antisipasi Karhutla
Mahfud mengatakan, penanganan karhutla mulai menunjukkan perubahan sejak 2016. Pemerintah disebut melakukan langkah antisipasi secara lebih terencana sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggelar rapat kabinet secara rutin setiap Februari. Dalam rapat tersebut, pemerintah memantau prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah api membesar. Pemerintah perlu mengidentifikasi potensi kekeringan dan titik rawan kebakaran sejak dini.
Dalam proses itu, Jokowi juga disebut memberikan peringatan keras kepada aparat keamanan di daerah. Ancaman pencopotan jabatan menjadi bentuk penegasan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara serius.
Pejabat di daerah, mulai dari unsur TNI hingga Polri, dituntut bergerak cepat dan berkoordinasi untuk mencegah kebakaran meluas.
Mahfud Sebut Penanganan Karhutla Era Jokowi Lebih Efektif
Menurut Mahfud, strategi antisipasi yang dilakukan pemerintah saat itu membuat penanganan karhutla di lapangan berjalan lebih serentak dan efektif.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antarlembaga, pemantauan kondisi cuaca, serta ketegasan pimpinan terhadap aparat yang bertanggung jawab di wilayah rawan kebakaran.
Mahfud juga menyebut bahwa hingga akhir masa kepemimpinan Jokowi pada 2024, tidak ada lagi protes kabut asap dari Malaysia maupun Singapura seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi karhutla saat ini yang dinilainya menunjukkan kemunduran.
Pernyataan Mahfud menjadi sorotan di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan yang kembali menjadi perhatian. Pengalaman penanganan pada era Jokowi, menurut penjelasannya, menunjukkan pentingnya pencegahan sejak dini, koordinasi aparat, dan penegakan tanggung jawab terhadap pejabat di daerah.
Meski demikian, penilaian mengenai keberhasilan penanganan karhutla perlu dilihat bersama data kebakaran, luas lahan terbakar, kualitas udara, serta catatan pengaduan lintas negara pada periode yang dibandingkan.
()