
.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengecam keras penyelidikan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap status kewarganegaraan anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Ilhan Omar. Obama memperingatkan bahwa penggunaan aparat penegak hukum untuk menekan seorang pengkritik presiden dapat menciptakan preseden berbahaya bagi demokrasi Amerika.
Kecaman tersebut disampaikan Obama melalui pernyataan panjang di platform X menyusul penggeledahan kediaman Omar di Washington pada Senin (12/10/2026). Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyelidikan federal mengenai dugaan pemberian informasi palsu dalam dokumen imigrasi yang digunakan Omar dan keluarganya sekitar 26 tahun lalu.
Dalam pernyataannya yang diberitakan Axios, Ahad (18/10/2026), Obama menilai tindakan pemerintahan Trump melampaui persoalan hukum seorang anggota Kongres. Ia melihat adanya ancaman terhadap prinsip bahwa aparat negara harus menjalankan kewenangannya secara independen, bukan digunakan untuk menghukum seseorang karena perbedaan pandangan politik.
“Fakta bahwa seorang presiden, atau pemerintahan mana pun, bersedia melakukan upaya intimidasi yang begitu terang-terangan terhadap seseorang seharusnya membuat seluruh rakyat Amerika marah, terlepas dari bagaimana pandangan mereka terhadap sikap politik anggota Kongres Omar,” tulis Obama.
Obama kemudian mengingatkan bahwa tindakan semacam itu berpotensi menjadi kebiasaan baru yang merusak sistem demokrasi. Ia menilai masyarakat Amerika tidak boleh membiarkan kewenangan negara digunakan untuk mengintimidasi pejabat terpilih tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena jika hal ini menjadi kenormalan baru, tidak ada alasan untuk percaya bahwa tindakan tersebut akan berhenti pada dirinya. Tidak ada pula jaminan bahwa presiden-presiden berikutnya, dari partai mana pun, tidak akan melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Obama relatif selektif dalam mengomentari kontroversi politik yang melibatkan Trump. Kali ini, mantan presiden dari Partai Demokrat tersebut secara terbuka mempertanyakan pengerahan kekuatan pemerintah federal terhadap seorang anggota Kongres yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras presiden.
Rumah Digeledah, Telepon dan Paspor Disita
Penyelidikan terhadap Omar memasuki babak baru ketika aparat federal menggeledah kediamannya di Washington pada 12 Oktober 2026. Operasi tersebut melibatkan Homeland Security Investigations (HSI), unit investigasi di bawah Immigration and Customs Enforcement (ICE), yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Reuters melaporkan bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang telah memperoleh persetujuan pengadilan. Aparat menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu dalam dokumen imigrasi serta kemungkinan pelanggaran hukum terkait proses perolehan kewarganegaraan Omar.
Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita telepon genggam Omar dan sejumlah dokumen pribadi. The Washington Post juga melaporkan penyitaan paspor serta sejumlah kotak dokumen yang dinilai berkaitan dengan penyelidikan.
Penyitaan barang-barang tersebut menandai peningkatan intensitas pemeriksaan terhadap Omar. Namun, penggeledahan dan penyitaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa anggota Kongres asal Minnesota itu telah melakukan tindak pidana.
Menurut Reuters, penyelidikan juga melibatkan penerbitan lebih dari selusin surat panggilan untuk memperoleh keterangan dan dokumen tambahan. Sejumlah anggota keluarga Omar menjadi bagian dari pemeriksaan, termasuk seorang saudara perempuannya yang dilaporkan telah memberikan keterangan secara sukarela kepada penyelidik.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Trump berupaya membangun dasar hukum untuk mencabut kewarganegaraan Omar dan pada akhirnya mendeportasinya. Namun, langkah tersebut masih bergantung pada hasil penyelidikan serta proses hukum yang harus dilalui.
Hingga perkembangan yang dilaporkan pada 19 Oktober 2026, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Omar terbukti melakukan penipuan imigrasi. Belum ada pula keputusan hukum final yang mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya.
Selisih Usia Setahun Jadi Fokus Penyelidikan
Persoalan yang kini diperiksa aparat federal berpusat pada keabsahan dokumen imigrasi Omar ketika memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Penyelidik berusaha memastikan apakah informasi mengenai usia dan status keluarganya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.
Omar tiba di Amerika Serikat dari Somalia pada 1995 ketika masih anak-anak. Ia datang bersama keluarganya sebagai pengungsi setelah meninggalkan negara asal yang dilanda perang saudara.
Berdasarkan catatan resmi, Omar memperoleh kewarganegaraan AS pada 2000 melalui naturalisasi ayahnya. Ketika itu, usianya tercatat 17 tahun sehingga ia dinilai memenuhi ketentuan perolehan kewarganegaraan melalui orang tua berdasarkan hukum yang berlaku.
Namun, penyelidik kini berusaha mencari bukti bahwa Omar sebenarnya telah berusia 18 tahun ketika ayahnya memperoleh kewarganegaraan. Dugaan perbedaan usia satu tahun tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi dasar hukum perolehan status kewarganegaraannya.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian tanggal lahir tidak otomatis membuktikan terjadinya penipuan. Pemerintah harus menunjukkan bukti yang memenuhi persyaratan hukum apabila hendak menggugat keabsahan kewarganegaraan seseorang.
Perkara ini juga memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan kewarganegaraan yang berlaku pada 2000. Perubahan undang-undang pada periode berikutnya tidak dapat begitu saja digunakan untuk menilai status seseorang tanpa memperhatikan ketentuan peralihan dan fakta hukum yang relevan.
Pemerintahan Trump Pernah Periksa Tuduhan Serupa
Kontroversi mengenai kewarganegaraan Omar bukan pertama kali muncul dalam politik Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan pertama Trump, aparat federal juga pernah meninjau tuduhan yang mempertanyakan keabsahan dokumen imigrasi anggota Kongres tersebut.
The Washington Post melaporkan bahwa pada 2019 pemerintahan Trump meminta peninjauan terhadap catatan imigrasi Omar. Pemeriksaan awal mencakup informasi mengenai tanggal lahir dan riwayat imigrasi ayahnya.
Namun, peninjauan tersebut tidak menghasilkan bukti yang memadai untuk melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh. Aparat ketika itu tidak mengambil langkah hukum terhadap Omar berdasarkan tuduhan yang diperiksa.
Menurut The Washington Post, sebagian tuduhan mengenai kewarganegaraan Omar memperoleh perhatian melalui klaim yang beredar luas di media sosial. Klaim tersebut kembali mengemuka ketika pemerintahan Trump meningkatkan perhatian terhadap riwayat imigrasi politikus Demokrat tersebut.
Riwayat pemeriksaan pada 2019 menjadi bagian penting dalam kontroversi penyelidikan terbaru. Para pengkritik mempertanyakan apakah terdapat bukti baru yang cukup kuat untuk membenarkan langkah investigasi yang lebih intensif.
Namun, tidak ditemukannya bukti yang memadai dalam peninjauan sebelumnya tidak otomatis menghalangi penyelidikan baru. Aparat tetap memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran apabila terdapat informasi baru dan dasar hukum yang sah.
Ilhan Omar Sebut Perburuan Politik
Ilhan Omar membantah tuduhan bahwa dirinya memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat melalui penipuan. Politikus Demokrat tersebut menyebut berbagai klaim mengenai status imigrasinya sebagai kebohongan yang digunakan untuk menyerang reputasi dan kedudukannya sebagai anggota Kongres.
Omar menilai penyelidikan terbaru sebagai bentuk perburuan politik atau witch hunt yang bertujuan mengintimidasi salah satu pengkritik paling vokal pemerintahan Trump. Ia menegaskan tidak akan menghentikan kritik terhadap kebijakan presiden hanya karena menghadapi tekanan hukum.
Bagi Omar, tindakan aparat federal tidak dapat dipisahkan dari konflik politik yang selama ini berlangsung antara dirinya dan Trump. Keduanya berulang kali terlibat perselisihan terbuka mengenai kebijakan imigrasi, isu rasial, kebebasan sipil, serta kebijakan luar negeri Amerika.
Tim hukum Omar juga mempertanyakan dasar dan pelaksanaan penggeledahan tersebut. Para pengacaranya meminta agar barang-barang yang disita dikembalikan sesuai prosedur serta menuntut perlindungan terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas legislatif.
Associated Press melaporkan bahwa tim hukum Omar menyoroti potensi gangguan terhadap pekerjaan konstitusionalnya sebagai anggota Kongres. Mereka juga mempertanyakan waktu penggeledahan yang berlangsung menjelang pemilihan umum paruh waktu pada 3 November 2026.
Di sisi lain, aparat penegak hukum menyatakan bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan surat perintah pengadilan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran imigrasi, termasuk apabila pemeriksaan melibatkan pejabat publik.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan penyelidikan Omar dalam perdebatan yang lebih luas mengenai batas kewenangan negara. Persoalan utamanya adalah apakah tindakan aparat didasarkan pada bukti dan prosedur yang sah atau dipengaruhi kepentingan politik pemerintahan.
Hakim Tetapkan Perlindungan Dokumen Kongres
Penyelidikan terhadap Omar memiliki dimensi hukum tambahan karena menyasar seorang anggota DPR Amerika Serikat yang sedang menjalankan mandat legislatif. Konstitusi AS memberikan perlindungan tertentu terhadap aktivitas resmi anggota Kongres melalui ketentuan yang dikenal sebagai Speech or Debate Clause.
Reuters melaporkan bahwa Hakim Federal Matthew Sharbaugh menetapkan prosedur khusus berkaitan dengan penggeledahan kediaman Omar. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan legislatif dari pemeriksaan yang melanggar perlindungan konstitusional.
Perlindungan tersebut tidak berarti anggota Kongres kebal dari penyelidikan pidana. Namun, aparat harus memperhatikan batas kewenangan ketika tindakan investigasi berpotensi menyentuh dokumen dan komunikasi yang dilindungi konstitusi.
Tim hukum Omar mempertanyakan apakah seluruh prosedur perlindungan tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya. Persoalan ini dapat menjadi bagian penting dalam perdebatan hukum mengenai keabsahan penyitaan dan penggunaan dokumen yang diperoleh selama penggeledahan.
Dengan demikian, perkara Omar tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran imigrasi. Kasus tersebut juga menyentuh hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.
Tom Homan Buka Peluang Deportasi
Kemungkinan pencabutan kewarganegaraan Omar turut menjadi perhatian setelah pejabat pemerintahan Trump membicarakan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi politikus Demokrat tersebut. Tom Homan, pejabat Gedung Putih yang menangani kebijakan perbatasan dan deportasi, menyatakan bahwa pencabutan kewarganegaraan dapat menjadi pilihan apabila terbukti terjadi penipuan dalam proses naturalisasi.
Dalam wawancara dengan Fox News yang diberitakan The Guardian pada 18 Oktober 2026, Homan mengemukakan kemungkinan pencabutan kewarganegaraan dan deportasi apabila penyelidikan menemukan bukti yang memenuhi persyaratan hukum.
Pernyataan itu memperjelas arah kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintahan Trump. Namun, kemungkinan hukum yang disampaikan pejabat pemerintah tidak sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
Dalam hukum Amerika Serikat, pencabutan kewarganegaraan yang diperoleh melalui naturalisasi dikenal sebagai denaturalization. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hukum apabila pemerintah mampu membuktikan bahwa kewarganegaraan diperoleh secara tidak sah atau melalui penyembunyian fakta material maupun pemberian keterangan palsu yang disengaja.
Pencabutan kewarganegaraan dan deportasi juga merupakan dua proses hukum yang berbeda. Seseorang tidak dapat langsung dideportasi hanya karena pemerintah menyatakan sedang mempertimbangkan gugatan terhadap status kewarganegaraannya.
Karena itu, posisi hukum Omar tetap harus dibedakan dari tuduhan dan rencana yang dikemukakan pejabat pemerintahan. Selama belum terdapat keputusan hukum yang sah, Omar tetap merupakan warga negara Amerika Serikat dan anggota Kongres yang menjalankan mandat publiknya.
Obama Pernah Jadi Sasaran Tuduhan Kewarganegaraan
Kecaman Barack Obama terhadap penyelidikan Omar memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Mantan presiden Amerika tersebut pernah menjadi sasaran kampanye yang mempertanyakan keabsahan kewarganegaraannya ketika mencalonkan diri dan menjabat sebagai presiden.
Selama bertahun-tahun, Trump turut mempromosikan teori konspirasi yang dikenal sebagai gerakan birther. Gerakan tersebut menyebarkan klaim palsu bahwa Obama tidak lahir di Amerika Serikat dan karena itu tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan presiden.
Padahal, dokumen resmi menunjukkan Obama lahir di Hawaii pada 1961. Untuk merespons kontroversi yang terus berkembang, Gedung Putih pada 2011 merilis salinan lengkap akta kelahirannya.
Trump kemudian mengakui pada 2016 bahwa Obama lahir di Amerika Serikat. Namun, kontroversi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu contoh paling menonjol mengenai penggunaan tuduhan identitas dan kewarganegaraan dalam persaingan politik Amerika.
Pengalaman tersebut memberikan konteks terhadap keputusan Obama mengecam penyelidikan terhadap Omar. Keduanya menghadapi tuduhan mengenai legitimasi kewarganegaraan, meskipun persoalan hukum dan keadaan yang melatarbelakangi masing-masing kasus berbeda.
Obama menilai penggunaan kekuasaan federal terhadap pengkritik presiden berpotensi menimbulkan dampak yang jauh melampaui proses hukum itu sendiri. Bahkan ketika tuduhan akhirnya tidak terbukti, pihak yang menjadi sasaran dapat mengalami kerugian finansial, gangguan kehidupan pribadi, dan hambatan dalam menjalankan tanggung jawab publik.
“Renungkanlah hal ini. Seluruh kekuatan pemerintah federal sedang dikerahkan untuk menekan seorang pejabat terpilih yang taat hukum hanya karena ia berani mengkritik presiden. Dan ini bukan pertama kalinya hal semacam itu terjadi,” tulis Obama.
Ia kemudian mengingatkan bahwa sejumlah perkara terhadap tokoh yang dianggap sebagai lawan politik pemerintah sebelumnya tidak berlanjut karena menghadapi persoalan hukum. Menurut Obama, kemungkinan berakhirnya suatu perkara tidak menghapus dampak yang telah dialami orang yang menjadi sasaran penyelidikan.
“Dalam kasus-kasus tersebut, proses penuntutan akhirnya terhenti atau dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum. Hal yang sama kemungkinan besar juga akan terjadi dalam kasus ini,” katanya.
“Namun, sebelum itu terjadi, kehidupan anggota Kongres Omar sudah telanjur dijungkirbalikkan. Biaya hukumnya terus menumpuk, dan ia dipaksa menghabiskan waktu untuk melawan tuduhan yang tidak didukung bukti, alih-alih menjalankan tugasnya melayani masyarakat Minnesota.”
Demokrat Soroti Penyalahgunaan Kekuasaan
Penyelidikan terhadap Omar memicu kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat mengenai kemungkinan politisasi aparat penegak hukum. Kekhawatiran tersebut meningkat karena penggeledahan berlangsung hanya beberapa pekan menjelang pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat.
Sejumlah politikus Demokrat menilai penggunaan kewenangan investigasi terhadap anggota Kongres oposisi perlu diawasi secara ketat. Mereka mempertanyakan apakah tindakan tersebut sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum atau turut dipengaruhi persaingan politik.
Reuters mencatat bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat memiliki tradisi kehati-hatian dalam mengambil tindakan investigasi terbuka yang berpotensi memengaruhi pemilihan umum. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting dalam periode sekitar 60 hari menjelang pemungutan suara.
Namun, kebijakan kehati-hatian itu bukan larangan mutlak untuk melakukan penyelidikan. Aparat tetap dapat menjalankan kewenangannya apabila terdapat kebutuhan penegakan hukum yang sah dan mendesak.
Bagi kalangan Demokrat, persoalan yang harus dijawab adalah apakah penggeledahan rumah Omar telah memenuhi standar independensi dan proporsionalitas. Mereka juga mengingatkan bahwa penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sementara itu, kalangan Republik menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh memperoleh pengecualian dari pemeriksaan hukum. Mereka berpendapat dugaan pelanggaran imigrasi tetap harus diselidiki apabila terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan polarisasi yang semakin tajam dalam politik Amerika. Kedua pihak memiliki penekanan berbeda mengenai hubungan antara penegakan hukum, hak pejabat terpilih, dan perlindungan terhadap proses demokrasi.
Laporan Keuangan Omar Juga Diselidiki
Selain pemeriksaan dokumen imigrasi, Omar menghadapi penyelidikan terpisah mengenai laporan pengungkapan keuangannya. Jaksa Federal AS Jeanine Pirro menyatakan bahwa kantornya sedang meninjau informasi terkait laporan keuangan anggota Kongres tersebut.
Penyelidikan itu menambah tekanan politik dan hukum terhadap Omar. Namun, dugaan pelanggaran pelaporan keuangan tidak boleh dicampuradukkan dengan tuduhan penipuan dalam proses perolehan kewarganegaraan karena keduanya memiliki dasar dan unsur hukum berbeda.
Menurut Axios, pemeriksaan tersebut berlangsung meskipun lembaga pengawas etik Kongres sebelumnya merekomendasikan agar sejumlah tuduhan terkait laporan keuangan Omar tidak dilanjutkan. Rekomendasi lembaga pengawas itu menjadi bagian dari konteks pemeriksaan, tetapi tidak dengan sendirinya menutup kewenangan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang memiliki dasar hukum.
Hingga perkembangan yang dilaporkan, penyelidikan keuangan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan Omar bersalah. Setiap dugaan pelanggaran tetap memerlukan pembuktian melalui prosedur hukum yang berlaku.
Demokrasi Amerika Menghadapi Ujian
Kontroversi Ilhan Omar berlangsung ketika Amerika Serikat memasuki tahap akhir kampanye pemilihan umum paruh waktu pada 3 November 2026. Pemilihan tersebut akan menentukan komposisi Kongres dan memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara pemerintahan Trump dan oposisi Demokrat.
Omar merupakan salah satu anggota Kongres Muslim yang paling dikenal di Amerika Serikat. Sebagai politikus kelahiran Somalia yang mewakili Minnesota, ia kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan imigrasi Trump, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kebijakan luar negeri Amerika.
Posisi politik tersebut membuatnya menjadi salah satu tokoh Demokrat yang sering berselisih dengan Trump. Namun, perbedaan pandangan antara keduanya tidak dapat dijadikan bukti bahwa penyelidikan federal terhadap Omar pasti bermotif politik.
Sebaliknya, kewenangan pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum juga tidak boleh dipahami sebagai pembenaran otomatis terhadap seluruh tindakan aparat. Penyelidikan harus tetap memenuhi prinsip independensi, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional.
Dalam konteks itulah pernyataan Obama memperoleh makna yang lebih luas. Ia tidak sekadar membela seorang anggota Kongres dari partainya, tetapi memperingatkan konsekuensi apabila kekuasaan negara digunakan untuk menekan pejabat terpilih yang berbeda pandangan dengan presiden.
Bagi Obama, bahaya terbesar bukan hanya kemungkinan Omar kehilangan kewarganegaraan apabila tuduhan pemerintah terbukti di pengadilan. Ancaman yang lebih mendasar adalah munculnya preseden ketika penyelidikan hukum dapat digunakan sebagai sarana intimidasi terhadap oposisi politik.
Perdebatan tersebut menempatkan Amerika Serikat pada ujian penting mengenai prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Negara harus mampu menyelidiki dugaan pelanggaran tanpa memberikan kekebalan kepada pejabat publik, sekaligus memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak berubah menjadi instrumen kepentingan politik.
Di tengah meningkatnya polarisasi nasional, kasus Ilhan Omar kini berkembang melampaui persoalan dokumen imigrasi yang dibuat lebih dari dua dekade lalu. Perkara tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan independensi lembaga penegak hukum dan perlindungan hak politik warga negara.
Peringatan Obama mengenai bahaya menjadikan intimidasi sebagai kenormalan baru sekaligus menyentuh persoalan yang lebih besar dalam demokrasi Amerika. Apabila tindakan pemerintah terhadap pengkritik presiden tidak diawasi secara ketat, praktik serupa berpotensi diwariskan dan digunakan oleh pemerintahan berikutnya, tanpa memandang partai politik yang berkuasa.