Pemerintah Singapura memanggil para petinggi dari 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Pertemuan tersebut menjadi langkah serius Singapura untuk menelusuri sumber pencemaran udara yang berdampak terhadap masyarakatnya.
Pertemuan khusus itu berlangsung pada Rabu (28/10/2026) dan dihadiri tiga pejabat senior Singapura, yakni Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.
Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif perusahaan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan proses penyelidikan yang dilakukan otoritas Singapura.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pemeriksaan independen guna memastikan apakah kegiatan usaha, hubungan perusahaan, maupun rantai pasok mereka berkaitan dengan kebakaran yang menyebabkan kabut asap.
10 Perusahaan Jadi Perhatian Pemerintah Singapura
Perusahaan-perusahaan yang mendapat pemberitahuan dari Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, kehutanan, serta industri pulp dan kertas.
Mereka memiliki konsesi lahan di Indonesia atau hubungan dengan perusahaan lain yang menguasai konsesi tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi NEA, 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura dan menerima pemberitahuan untuk memberikan informasi meliputi Asia Pulp & Paper Company Limited, Asia Pulp & Paper Company (China) Limited, Bumitama Agri Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, First Resources Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Kencana Agri Ltd, TSH Global Plantation Pte Ltd, TSH Oversea Pte Ltd, dan Wilmar International Ltd. (NEA Singapura)
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pimpinan perusahaan yang hadir antara lain Lim Gunawan Hariyanto dari Bumitama Agri, Ciliandra Fangiono dari First Resources, Franky Oesman Widjaja dari Golden Agri Resources, Mark Julian Wakeford dari Indofood Agri Resources, Albert Maknawi dari Kencana Agri, Kelvin Tan dari TSH Resources, serta Kuok Khoon Hong dari Wilmar International.
Sementara itu, Bernard Tan selaku penasihat senior Sinar Mas Group turut mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Dengan demikian, delapan kelompok perusahaan hadir melalui perwakilan yang disebutkan dalam laporan, yang mewakili total 10 perusahaan terkait.
Singapura Telusuri Kaitan Perusahaan dengan Karhutla
Pemberitahuan yang disampaikan NEA bertujuan memperoleh dokumen dan informasi mengenai keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan operasional perkebunan di Indonesia.
Pemerintah Singapura ingin mengetahui lokasi konsesi lahan, langkah pencegahan kebakaran, upaya pemadaman yang telah dilakukan, serta hubungan perusahaan dengan entitas lain di Indonesia maupun Singapura.
Langkah tersebut berkaitan dengan penyelidikan kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
Namun, pemberitahuan dan pemanggilan dalam pertemuan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kebakaran atau melanggar hukum.
Menteri Senior K Shanmugam menegaskan pemerintah ingin mengungkap fakta dan menentukan tanggung jawab berdasarkan bukti.
Pemerintah tidak bermaksud menjadikan perusahaan tertentu sebagai kambing hitam sebelum pemeriksaan selesai.
Singapura Siapkan Penguatan Aturan Hukum
Selain meminta kerja sama perusahaan, pemerintah Singapura berencana mengusulkan perubahan terhadap Transboundary Haze Pollution Act dalam sidang parlemen berikutnya.
Perubahan tersebut dirancang untuk memberikan kekuatan hukum pada proses penilaian independen.
Nantinya, perusahaan dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila menolak menunjuk tim penilai yang diwajibkan atau tidak memberikan kerja sama secara penuh kepada penyelidik.
Tim penilai independen akan memeriksa kegiatan operasional, hubungan ant perusahaan, dan rantai pasok.
Mereka juga dapat membutuhkan akses terhadap dokumen, informasi, lokasi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Hasil penilaian nantinya akan diserahkan kepada NEA sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Biaya tim penilai tersebut direncanakan menjadi tanggungan perusahaan yang diperiksa.
Grace Fu menegaskan pemerintah Singapura serius menangani persoalan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang hadir menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan otoritas setempat.
Hingga laporan pada 28 Oktober 2026, proses tersebut masih berfokus pada pengumpulan fakta dan pemeriksaan independen.
Pemerintah Singapura belum menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan yang dipanggil bersalah dalam kasus karhutla tersebut.
(*/)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan