Ringkasan Berita:
- Karier melesat Linda Benny dalam hitungan hari.
- Tiga hari setelah dilantik sebagai wakil bupati Klaten, Linda Benny langsung ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten.
- Penunjukan ini buntut penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo oleh KPK.
, KLATEN -Karier politik Mahanni Yulindha Pratiwi atau yang akrab disana Linda Benny mengalami dinamika yang super kilat.
Tak terduga dalam hitungan hari, karier Linda Benny melesat dari Wakil Bupati Klaten menggantikan suaminya mendiang Benny Indra Ardhianto yang meninggal 7 Februari 2026 saat masa jabatannya belum genap setahun.
Kini Linda Benny ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten.
Penunjukan ini dilakukan menyusul penangkapan dan penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi.
Sebelumnya, Linda Benny dilantik Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai wakil bupati Klaten pada Senin (12/10/2026) di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jateng.
Kader Gerindra ini dilantik sebagai wakil bupati Klaten untuk menggantikan sang suami, Benny Indra Ardhianto, yang meninggal dunia pada 7 Februari 2026.
Namun, pada Kamis (15/10/2026), Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Kini Hamenang sudah tersangka dan jadi penghuni rutan KPK, di Kuningan, Jaksel.
Untuk mencegah kekosongan pimpinan di Pemkab Klaten, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menunjuk Linda sebagai Plt Bupati Klaten.
"Iya betul, sesuai aturan undang-undang, otomatis wakilnya (Linda) jadi Plt," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno di Kota Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Sumarno mengatakan, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Linda sebagai Plt Bupati Klaten diserahkan pada Jumat (16/10/2026).
"Sudah diserahkan ke wakil Bupati, kemarin (Jumat, 16 Oktober)," bebernya.
Mengisi Jabatan Suami yang Meninggal Dunia
Linda Benny sendiri terpilih sebagai Wakil Bupati Klaten melalui Rapat Paripurna DPRD Klaten pada 26 Agustus 2026.
Pemilihan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Benny, yang juga merupakan suaminya, meninggal dunia.
Usai resmi dilantik, Lindha menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban sang suami.
Ia berkomitmen mendampingi Hamenang dalam menjalankan pemerintahan serta meneruskan program pembangunan yang telah direncanakan.
Lindha juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar dirinya dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.
Ia berharap kepemimpinannya bersama Hamenang mampu membawa Kabupaten Klaten menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
"Insyaallah mulai besok saya langsung bisa melanjutkan tugas almarhum suami saya menjadi Wakil Bupati Kabupaten Klaten," terang Lindha, dikutip dari Tribun Jogja.
"Doakan saya dalam menjalankan amanah yang besar ini diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, dan tentunya bisa membawa Klaten lebih maju lagi, sejahtera dan berkelanjutan. Terima kasih," katanya.
Profil, Sosok dan Latar Belakang Pendidikan Mahanni Yulindha Pratiwi
Mahanni Yulindha Pratiwi atau Linda Benny memiliki gelar akademik Ahli Madya (A.Md.).
Ia dikenal dengan nama panggilan Linda Benny dan berasal dari Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Berdasarkan profil yang dipublikasikan sejumlah media daerah, Linda Benny lahir di Boyolali pada 27 Juli 1992.
Dengan demikian, usianya genap 34 tahun pada 2026.
Linda merupakan istri Benny Indra Ardhianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten periode 2025–2030 bersama Bupati Hamenang Wajar Ismoyo.
Setelah Benny meninggal dunia pada 7 Februari 2026, posisi wakil bupati menjadi kosong.
Pemerintah daerah kemudian menjalankan mekanisme pemilihan melalui DPRD untuk mengisi jabatan tersebut.
Dalam proses itu, Mahanni muncul sebagai salah satu dari dua calon yang diajukan untuk mengisi posisi Wakil Bupati Klaten.
Calon lainnya adalah Sriyunanto.
Dari sisi pendidikan, Mahanni diketahui menempuh pendidikan Diploma III (D3) Program Studi Komunikasi Terapan di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.
Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu informasi yang banyak dicari publik setelah dirinya terpilih sebagai wakil bupati.
Meski demikian, informasi yang tersedia belum cukup untuk menjelaskan secara terperinci riwayat pekerjaan profesional Mahanni sebelum terjun ke dunia politik maupun kegiatan akademik lainnya.
Karena itu, profil pendidikannya perlu dibedakan dari rekam jejak karier yang telah terdokumentasi secara terbuka.
Rekam Jejak Usaha dan Kiprah Politik Linda Benny
Linda Benny tidak hanya dikenal sebagai istri mantan wakil bupati, tetapi juga memiliki latar belakang dalam dunia usaha.
Ia merupakan pendiri sekaligus pemilik usaha Central Oil dan Motor di wilayah Delanggu sejak 2018.
Di bidang politik, Mahanni disebut bergabung dengan Partai Gerindra pada 2019.
Ia juga diberitakan dipercaya menjadi Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Kabupaten Klaten pada 2025.
PIRA merupakan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra.
Latar belakang usaha dan keterlibatan dalam organisasi politik tersebut menjadi bagian dari perjalanan Mahanni sebelum terpilih untuk menduduki jabatan wakil kepala daerah.
Namun, informasi mengenai program kerja yang secara khusus akan menjadi prioritasnya sebagai wakil bupati masih perlu merujuk pada pernyataan resmi Mahanni dan dokumen pemerintahan yang tersedia.
Melanjutkan Kepemimpinan di Tengah Duka Keluarga
Terpilihnya Linda Benny tidak bisa dilepaskan dari peristiwa meninggalnya Benny Indra Ardhianto, yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.
Benny meninggal dunia pada 7 Februari 2026 dalam usia 33 tahun setelah menjalani perawatan di RSUP Dr Kariadi, Semarang.
Kepergian Benny meninggalkan kekosongan jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten.
Pengisian posisi tersebut kemudian dilakukan melalui mekanisme politik yang melibatkan DPRD.
Dengan latar belakang pendidikan, usaha, dan keterlibatan politik yang dimilikinya, Mahanni akan menghadapi tanggung jawab besar dalam mendukung agenda pembangunan Kabupaten Klaten untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Apakah Wabup Linda yang Baru Dilantik Langsung Naik Jadi Bupati Klaten?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, Jumat (16/10/2026).
Sementara untuk diketahui, Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, baru dilantik pada Senin (12/10/2026).
Linda Benny, sapaannya, menggantikan suaminya, Benny Indra Ardhianto, yang meninggal dunia pada Februari lalu.
Lantas, apakah Linda Benny yang belum genap seminggu menjabat Wakil Bupati akan naik menjadi Bupati Klaten?
Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Prof. Dr. Agus Riwanto menjelaskan, secara hukum, Wakil Bupati tidak otomatis menjadi Pj Bupati.
Rujukannya adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Mekanismenya bertahap. Jika Bupati ditetapkan tersangka dan ditahan KPK, Mendagri menerbitkan keputusan penonaktifan sementara."
"Saat itulah Wakil Bupati naik status menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, bukan Pj (Penjabat). Plt berwenang penuh menjalankan pemerintahan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap," jelas Agus kepada , Jumat malam.
Wakil Bupati, lanjut Agus, akan diangkat menjadi Bupati definitif apabila sudah ada vonis dari pengadilan untuk Bupati.
"Jika kemudian Bupati diberhentikan tetap karena divonis di atas 5 tahun atau terbukti korupsi, maka Wakil Bupati diangkat menjadi Bupati definitif dalam sisa masa jabatan melalui Keputusan Mendagri," jelasnya.
Ujian Berat Linda Benny
Belum genap seminggu, Linda Benny yang awalnya merupakan istri Wakil Bupati, kini bakal memegang tanggung jawab kepemimpinan di Klaten.
Menurut Agus, hal ini menjadi tantangan berat bagi Linda.
Terutama, dalam menjaga stabilitasi di wilayah penghubung antara Kota Solo dan DI Yogyakarta itu.
"Secara politik, kasus ini ujian berat bagi Wakil Bupati yang baru dilantik. Ia harus segera membangun legitimasi, menjaga stabilitas birokrasi yang rawan terbelah, dan memutus jaringan patronase lama."
"Jika gagal, kekosongan kepemimpinan efektif akan terjadi meski secara formal jabatan terisi," jelas Agus.
Pasca-OTT KPK di Klaten, Mendagri Diminta Segera Tunjuk Bupati Definitif
Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) didesak untuk segera mengambil inisiatif cepat dalam memproses penunjukan dan pelantikan Bupati definitif di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Hamenang Wajar Ismoyo.
Langkah cepat ini dinilai krusial agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan serta legalitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Praktisi hukum yang juga Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners, Zuhri Saifudin menegaskan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan kepala daerah melalui OTT tidak memerlukan prosedur berbelit.
Termasuk tidak membutuhkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk proses pemberhentian sementara.
"Jika kasus OTT KPK dari jenis Tipikor tidak perlu usulan DPRD. Agar dapat diberhentikan sementara, pihak kementerian dalam hal ini Mendagri bisa mengambil inisiatif agar tidak ada kekosongan kekuasaan terlalu lama," ungkap Saifudin kepada , Sabtu (17/10/2026).
Saifudin menjelaskan, secara konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) serta Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dapat diberhentikan sementara.
Sesuai mandat Pasal 86 ayat (1) UU Pemda jo Pasal 173 ayat (1) UU Pemilukada, posisi Bupati yang berhenti atau diberhentikan secara otomatis berhak digantikan oleh Wakil Bupati.
Ia berpandangan, skema Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kurang tepat dalam konteks OTT KPK yang langsung diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka.
"Sistem Plt bisa membuka ruang karena masih dianggap status Tersangka. Akan tetapi, itu tidak tepat mengingat ada OTT KPK. Makna dari Pasal 65 ayat (4) UU Pemda ketika Kepala Daerah dalam masa tahanan bisa digantikan (Plt) oleh Wakil Kepala Daerah. Proses penetapan sebagai Tersangka, penangkapan, dan sampai penahanan adalah bagian upaya paksa dari KPK untuk langsung ditahan," jelasnya.
Lebih lanjut, Saifudin menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak sistematis jika terjadi penundaan pengisian jabatan definitif di tingkat daerah, terutama terkait keabsahan eksekusi kebijakan anggaran masyarakat.
"Konsep Pj tidak berlaku, Wakil Bupati masih ada. Idealnya, memang langsung menggantikan agar tata kelola pemerintah daerah tetap berjalan dan memiliki kekuatan hukum mengikat."
"Apalagi soal penggunaan APBD, harus ada kepala daerah yang definitif agar memiliki legitimasi yang kuat dalam mengeluarkan kebijakan," tutur Saifudin.
"Sekali lagi, jangan sampai ada kekosongan jabatan terlalu lama. Jeda sehari saja berdampak luas dan sistematik terhadap legalitas serta legitimasi penggunaan APBD di daerah," pungkasnya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri diharapkan bergerak tangkas dalam memberikan kepastian hukum bagi roda pemerintahan di Kabupaten Klaten demi menjaga efektivitas pelayanan publik dan terwujudnya good governance.
Kasus Korupsi yang Menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 orang diamankan dalam OTT KPK di Klaten dan Jakarta, Kamis.
Satu di antara pihak yang diamankan adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT MWC berinisial MAW.
Peran ketiganya berbeda.
Menurut Taufik, Hamenang diduga menerima suap dalam empat klaster dugaan korupsi sekaligus memberi suap dalam satu klaster lain.
Sementara, Ahmad Luthfi diduga menerima suap terkait audit keuangan daerah Klaten.
Kemudian, MAW, diduga menjadi pemberi suap dalam satu klaster perkara.
KPK kemudian menahan ketiganya selama 20 hari pertama terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.
(Tribunbanyumas.com/Tribun Jatim/ Bangkapos.com/)
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Profil Linda Benny, Baru 3 Hari Jadi Wabup Klaten Ganti Suami, Kini Gantikan Bupati yang di-OTT KPK,