Wacana gaji ASN disalurkan via Kopdes, begini respons Pemprov dan Bank Jatim

, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim meminta pemerintah pusat untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana pengalihan pembayaran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes.

Implementasi kebijakan tersebut dinilai berpotensi menggerus porsi dana murah yang selama ini menjadi penopang utama likuiditas serta kinerja bank pembangunan daerah (BPD).

Mengacu pada data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), jumlah keseluruhan yang berdiri dan memiliki badan hukum di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 8.494 unit.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim Adhy Karyono menyatakan skema penyaluran gaji ASN serta pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama ini merupakan sumber dana murah atau cheap funds yang bersifat captive bagi bank daerah.

Adapun sistem penyaluran gaji ASN di Jawa Timur didominasi oleh Bank Jatim, yang mencatatkan portofolio signifikan dengan mengelola sekitar 419.053 akun payroll ASN di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Nilai perputaran dana gaji yang dikelola melalui kas perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur tersebut juga tercatat rata-rata menyentuh nominal Rp1,5 triliun per bulan.

Menurut Adhy, rencana pengalihan skema tersebut oleh pemerintah pusat dikhawatirkan berpeluang besar dapat memukul operasional BPD yang dewasa ini tengah dalam proses penguatan.

"(Kebijakan pengalihan pembayaran gaji ASN via Kopdes) ya sangat [berpengaruh bagi operasional Bank Jatim]. Sebetulnya gini, yang namanya untuk bank daerah ya, BPD itu adalah dana murah yang captive ya karena payroll-nya, RKUD-nya dari PNS. Ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat ya," ungkap Adhy kepada Bisnis usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (15/10/2026).

Tak hanya berefek bagi likuiditas perbankan daerah, Adhy juga menyoroti kesiapan dari Kopdes bila nantinya secara resmi ditunjuk untuk mengelola payroll ASN. 

Dia merinci seabrek aspek kelembagaan yang harus disiapkan, mulai dari sistem operasional, mekanisme kerja, manajemen, akuntabilitas, hingga tingkat kepercayaan (trust) para ASN terhadap Kopdes sebagai penyalur honorarium mereka yang sepatutnya dapat dikaji secara matang terlebih dahulu.

"Yang kedua, tentu kita lihat juga bagaimana koperasi itu terkait dengan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust ya bagi PNS. Itu aja. Kita lihat nanti ya," ucap dia. 

Lebih lanjut, Adhy menyatakan dari sudut pandang Pemprov Jawa Timur selaku pemegang saham mayoritas maupun manajemen dari Bank Jatim, keberlanjutan bisnis bank daerah sangat krusial. Sebab, kinerja keuangan Bank Jatim berkontribusi langsung terhadap setoran dividen yang menjadi salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Berdasarkan catatan Bisnis, dividen BUMD Provinsi Jawa Timur per tahun pembukuan 2025 tercatat sebesar Rp488.116.592.768, yang hampir sepenuhnya ditopang oleh Bank Jatim dengan sumbangan bagi PAD Provinsi Jawa Timur senilai Rp420.003.945.682 atau setara 86,05% dari total perolahan dividen BUMD Jatim pada tahun lalu.

Oleh sebab itu, Adhy berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali dampak yang ditimbulkan bila kebijakan tersebut jadi direalisasikan mulai tahun terhadap industri serta keberlangsungan perbankan daerah.

"Ya itu program pemerintah, permintaan pemerintah. Kalau saya atas nama Bank Jatim sebagai komisaris, dan juga pemerintah karena ini urusan PAD ya, tentu kalau bisa mempertimbangkan dululah ya. Mohon diperhatikan bagaimana kelangsungan dari bank daerah terutama ya, dan Bank Jatim yang memang bertumpu dari pendapatan dana murahnya dari ASN," harap Adhy.

Diketahui, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengalihkan mekanisme pemberian gaji ASN lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes.

Ferry bahkan mengakui pihaknya saat ini telah melakukan proses pengajuan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tak hanya itu, ia mengklaim sistem ataupun mekanisme penyaluran pembayaran gaji ASN yang dirancang Kemenkop tersebut juga telah siap untuk dipergunakan.

"Ini mulai sudah apa namanya, diajukan ke Kementerian Keuangan. Sudah akan siap dibayarkan," ujar Ferry kepada awak media usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kopdes di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Namun demikian, Ferry mengaku pemerintah belum dapat memastikan waktu dari realisasi pengalihan pendistribusian gaji ASN yang selama ini melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, ataupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال