Mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono menghadapi tuntutan 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi lahan Kebun Carui di Cilacap.
Namun menjelang putusan, ia mempersoalkan tujuh aspek, mulai dari status tanah, penyerahan sertifikat, hingga pembuktian aliran uang Rp21,05 miliar.
Perjalanan karier militer selama 33 tahun kini menjadi salah satu latar belakang yang disampaikan Letjen TNI Widi Prasetijono dalam menghadapi perkara dugaan korupsi sengketa lahan Kebun Carui di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Mantan Pangdam IV/Diponegoro sekaligus mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu menghadapi tuntutan pidana 10 tahun penjara dari Oditur Militer.
Tak hanya hukuman penjara, ia juga dituntut membayar denda Rp500 juta, uang pengganti lebih dari Rp21 miliar, serta pemecatan dari dinas militer.
Di tengah beratnya tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Widi menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu dicermati oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.
Mereka mempersoalkan konstruksi perkara, status hukum tanah, proses penyerahan sertifikat, hingga kecukupan alat bukti yang digunakan penuntut umum.
Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi sorotan pihak Widi. Rangkaian keberatan itu menjadi bagian penting dari pembelaan terdakwa dalam perkara yang putusannya dijadwalkan dibacakan pada Kamis (26/11/2026) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Perlu dicatat, sejumlah poin tersebut merupakan argumentasi pihak pembela.
Kebenaran dan relevansinya terhadap perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai berdasarkan keseluruhan fakta persidangan.
1. Status Tanah Kebun Carui Dipersoalkan, Benarkah Termasuk BMN?
Persoalan pertama yang disorot tim kuasa hukum Letjen Widi adalah status hukum tanah Kebun Carui yang menjadi objek perkara.
Kuasa hukum Widi, Soesilo Aribowo, menilai tanah tersebut tidak tepat apabila dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Menurutnya, objek sengketa itu merupakan bekas hak barat atau Erfpacht Verponding.
Pandangan tersebut menjadi penting karena status kepemilikan dan penguasaan tanah berkaitan dengan konstruksi dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Widi.
Soesilo mengacu pada arsip resmi dan surat dari Pangdam IV/Diponegoro yang diterbitkan pada 1992. Dokumen tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa tanah Kebun Carui bukan merupakan aset Kodam.
“Berdasarkan arsip resmi dan Surat Pangdam IV/Diponegoro Nomor B/629/VII/1992 tertanggal 18 Juli 1992, ditegaskan dengan jelas bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset Kodam,” kata Soesilo, Minggu (8/11/2026).
Pihak pembela menilai keterangan mengenai status tanah tersebut perlu menjadi perhatian majelis hakim. Sebab, perbedaan penilaian terhadap status objek sengketa berpotensi memengaruhi dasar hukum yang digunakan dalam perkara.
2. Tiga Sertifikat Tanah Diserahkan kepada Widi, Apa Tujuannya?
Poin kedua berkaitan dengan penyerahan tiga sertifikat tanah yang dikaitkan dengan Letjen Widi.
Soesilo menjelaskan, penyerahan dokumen tersebut dilakukan melalui berita acara resmi. Menurutnya, Widi hanya menerima sertifikat untuk kepentingan penyimpanan sesuai ketentuan Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip).
Dengan demikian, pihak pembela membantah penyerahan sertifikat itu dapat langsung dimaknai sebagai bukti keterlibatan Widi dalam proses transaksi lahan Kebun Carui.
Soesilo juga menyebut Widi tidak mengetahui perkembangan sertifikat tersebut setelah penyerahan. Saat itu, Widi harus menjalankan tugas kedinasan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.
Persoalan ini menjadi salah satu bagian yang dipertanyakan karena penyerahan dokumen tanah perlu dilihat bersama konteks, tujuan, serta kewenangan pihak-pihak yang terlibat.
3. Instruksi Kedinasan Oktober 2022 Disebut Salah Ditafsirkan
Keberatan ketiga menyangkut instruksi kedinasan pada Oktober 2022 yang menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara.
Pihak Widi menilai penuntut umum keliru menafsirkan koordinasi yang dilakukan saat itu. Soesilo menerangkan, pembahasan tersebut berkaitan dengan rencana hibah sejumlah aset, yakni eks Batalyon 405, Teluk Penyu, dan Benteng Pendem.
Menurutnya, koordinasi kedinasan itu tidak berkaitan dengan penawaran ataupun transaksi jual beli tanah Kebun Carui.
“Koordinasi itu berkaitan dengan hibah untuk eks Batalyon 405 serta rencana hibah Teluk Penyu dan Benteng Pendem, dan sama sekali tidak membahas penawaran Kebun Carui," kata Soesilo.
Pihak pembela memandang konteks instruksi tersebut harus diperiksa secara utuh. Mereka menilai kegiatan koordinasi kedinasan tidak bisa serta-merta dihubungkan dengan transaksi tanah apabila objek pembahasannya berbeda.
4. Perhitungan Kerugian Rp237 Miliar Dipertanyakan
Salah satu aspek paling krusial dalam perkara Kebun Carui adalah penghitungan kerugian keuangan daerah yang disebut mencapai Rp237 miliar.
Tim kuasa hukum Widi mempertanyakan dasar penghitungan tersebut. Mereka menyoroti keberadaan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara yang sama.
Kedua laporan itu masing-masing diterbitkan pada 18 Juli 2025 dan 21 Mei 2026.
Menurut Soesilo, munculnya dua LHP dengan waktu penerbitan berbeda menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dasar penghitungan kerugian. Pihaknya juga menyebut pelepasan hak kepada PT CSA beserta pembayarannya telah mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam akta resmi.
“Kondisi ini seperti menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Padahal, pelepasan hak kepada PT CSA dan pembayarannya telah disetujui melalui RUPS serta dituangkan dalam akta resmi,” ucapnya.
Perbedaan dokumen pemeriksaan tersebut menjadi salah satu hal yang diminta untuk diperhatikan majelis hakim. Namun, keberadaan dua LHP dan konsekuensi hukumnya tetap perlu dinilai berdasarkan isi, ruang lingkup, serta hubungan masing-masing laporan dengan perkara yang sedang disidangkan.
5. Penghentian Aktivitas Kebun Carui Disebut Bukan atas Perintah Widi
Poin berikutnya berkaitan dengan penghentian aktivitas di lahan Kebun Carui.
Tim kuasa hukum membantah penghentian tersebut terjadi karena Widi membatalkan transaksi jual beli tanah. Soesilo justru menyebut langkah itu berawal dari surat keberatan resmi Pangdam IV/Diponegoro yang ditujukan kepada Bupati Cilacap dan PT CSA.
Keberatan tersebut, menurut Soesilo, berkaitan dengan dugaan wanprestasi karena pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dinilai tidak menuntaskan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta.
Ia secara khusus menyebut nama Andi Nur Huda dalam persoalan tersebut.
“Keberatan dilayangkan lantaran Andi Nur Huda melakukan wanprestasi dengan gagal menunaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta,” terang Soesilo.
Penjelasan itu menjadi bagian dari pembelaan untuk menunjukkan bahwa penghentian aktivitas di lahan tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan keputusan pribadi Widi.
Dengan demikian, kronologi surat keberatan, kewajiban pembayaran, dan hubungan para pihak dalam transaksi menjadi aspek yang perlu ditelusuri untuk memahami duduk perkara secara menyeluruh.
6. Sebanyak 82 Saksi Disebut Tidak Mengungkap Perintah Langsung Widi
Persoalan keenam berpusat pada pembuktian dugaan tindak pidana penyertaan.
Kuasa hukum Widi lainnya, Waldus Situmorang, menilai Oditur Militer belum berhasil menunjukkan adanya kesepakatan atau kerja sama yang erat antara kliennya dan terpidana Andi Nur Huda dalam proses transaksi tanah Kebun Carui.
Waldus juga mempersoalkan penempatan Widi sebagai pelaku utama atau pleger. Menurutnya, penetapan tersebut tidak didukung pembuktian yang memadai selama persidangan.
“Oleh karena itu, penetapan Letjen Widi sebagai pelaku utama (pleger) dinilai sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum,” tegas Waldus.
Selain konstruksi penyertaan, Waldus menyoroti keterangan 82 saksi fakta yang telah dihadirkan selama persidangan. Ia mengklaim tidak ada satu pun saksi yang menerangkan keterlibatan atau perintah langsung Widi dalam proses jual beli lahan Kebun Carui.
Tim kuasa hukum juga membantah Widi menerima ataupun menikmati uang yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Menurut mereka, dokumen yang diajukan penuntut umum, meskipun jumlahnya disebut mencapai dua kontainer, belum cukup membuktikan keterlibatan Widi sebagaimana dakwaan.
“Pada intinya di dalam persidangan a quo, telah terbukti bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa klien kami menerima, menguasai, atau menikmati uang sebesar Rp21,05 miliar baik melalui rekening transfer maupun tunai,” tambah Waldus.
Klaim tersebut menjadi salah satu bagian utama pembelaan Widi. Sebab, selain mempermasalahkan keterlibatan dalam transaksi, pihak pembela juga menegaskan tidak adanya bukti bahwa terdakwa menerima, menguasai, atau menikmati uang yang dipersoalkan.
7. Tuntutan 10 Tahun Penjara Dinilai Tak Mempertimbangkan Pengabdian Widi
Poin ketujuh menyangkut beratnya tuntutan pidana yang diajukan Oditur Militer.
Letjen Widi dituntut menjalani hukuman 10 tahun penjara, membayar denda Rp500 juta, membayar uang pengganti lebih dari Rp21 miliar, serta dipecat dari dinas militer.
Waldus menilai tuntutan tersebut belum mempertimbangkan secara proporsional masa pengabdian Widi selama 33 tahun di lingkungan TNI.
Selain itu, ia mempertanyakan konstruksi perkara yang menurutnya berubah dari dugaan penjualan Barang Milik Negara menjadi perkara yang dikaitkan dengan kerugian keuangan daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap.
Perbedaan konstruksi tersebut menjadi salah satu alasan pihak pembela meminta majelis hakim menilai kembali hubungan antara objek perkara, pihak yang terlibat, dan kerugian yang dituduhkan.
Dalam Pleidoi, Widi Minta Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan
Sebelum menghadapi agenda pembacaan putusan, Widi telah menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, ia meminta majelis hakim memeriksa perkara secara objektif dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.
Widi menyatakan tetap menghormati proses persidangan meskipun membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan dokumen yang dihadirkan, dirinya menilai dakwaan tersebut tidak terbukti.
“Saya tetap hadir dengan kepala tegak dan menghormati persidangan ini, meskipun selama ini saya didakwa menjual barang milik negara yang tidak pernah saya lakukan. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan bukti autentik, semua dakwaan yang ditujukan kepada saya nyata-nyata tidak terbukti,” ujar Widi saat membacakan pledoinya.
Dalam pembelaannya, Widi turut mengangkat masa pengabdian selama kurang lebih 33 tahun sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Ia menyebut pernah menjalankan penugasan di sejumlah wilayah, termasuk Timor Timur dan Papua.
Menurut Widi, jabatan militer merupakan amanah untuk menjalankan tugas negara, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi.
“Selama masa pengabdian saya, mulai dari medan penugasan operasi di Timor Timur hingga Papua, saya selalu mendedikasikan diri untuk negara. Jabatan bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar melihat perkara ini secara utuh, jujur, dan adil, serta membebaskan saya dari tuntutan hukum,” ungkapnya.
(*/)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan