Daftar gaji polisi-TNI 2026 terbaru tamtama hingga jenderal dan tunjangan, tukin Kapolri Rp43,6 juta

Ringkasan Berita:
  • Berikut daftar gaji Polri-TNI AD 2026 terbaru yang mencakup besaran gaji pokok serta tunjangan kinerja bagi tiap jenjang kepangkatan
  • Gaji pokok yang diterima anggota Polri maupun prajurit TNI AD ditentukan oleh pangkat, golongan, dan masa kerja
  • Sementara besaran tunjangan kinerja mengacu pada kelas jabatan yang diemban di institusi masing-masing
 

Berikut daftar gaji Polri-TNI 2026 terbaru yang mencakup besaran gaji pokok serta tunjangan kinerja bagi tiap jenjang kepangkatan.

Gaji pokok yang diterima anggota Polri maupun prajurit TNI ditentukan oleh pangkat, golongan, dan masa kerja.

Sementara besaran tunjangan kinerja mengacu pada kelas jabatan yang diemban di institusi masing-masing.

Perbedaan ketentuan aturan penggajian pada kedua institusi aparat negara ini membuat total penghasilan yang dibawa pulang oleh setiap personel berbeda-beda, sehingga perbandingan komprehensif perlu melihat komponen gaji pokok dan tunjangan secara bersamaan.

Kedua institusi inii memiliki ketentuan penggajian yang berbeda sesuai pangkat dan jabatan masing-masing.

Selain gaji pokok, prajurit TNI dan anggota Polri juga memperoleh tunjangan kinerja (tukin).

Besaran tunjangan ini ditentukan berdasarkan kelas jabatan serta aturan yang berlaku di lingkungan masing-masing institusi.

Perbedaan pangkat, masa kerja, dan jabatan membuat total penghasilan yang diterima setiap personel tidak selalu sama.

Karena itu, perbandingan gaji Polisi vs TNI perlu melihat gaji pokok sekaligus tunjangan yang menyertainya.

Lantas, berapa daftar gaji polisi dan TNI terbaru 2026 untuk semua pangkat dan kelas jabatan?

Simak perbandingan gaji pokok serta tunjangan kinerja, termasuk jabatan dengan tukin tertinggi berikut ini :

Gaji Polisi Golongan Tamtama 2026

Tamtama merupakan jenjang awal dalam struktur kepangkatan Polri. Pada golongan ini terdapat enam tingkatan pangkat dengan nominal gaji pokok yang berbeda.

Besaran gaji juga disesuaikan dengan masa kerja golongan masing-masing anggota.

Berikut rincian gaji pokok Tamtama Polri per bulan:

Bhayangkara Dua (Bharada): Rp 1.775.000–Rp 2.657.500

Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.830.500–Rp 2.740.400

Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.887.800–Rp 2.826.300

Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.946.800–Rp 2.914.700

Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 2.007.700–Rp 3.005.900

Ajun Brigadir Polisi (Abripol): Rp 2.070.500–Rp 3.099.800

Dari daftar tersebut, terlihat bahwa gaji pokok anggota Tamtama meningkat mengikuti tingkatan pangkat dan masa kerja yang telah dijalani.

Rincian Gaji Bintara Polri 2026

Satu tingkat di atas Tamtama terdapat golongan Bintara. Anggota pada jenjang ini memiliki enam tingkatan pangkat, mulai dari Brigadir Polisi Dua hingga Ajun Inspektur Polisi Satu.

Berikut daftar gaji pokok Bintara Polri:

Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.272.100–Rp 3.733.700

Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.343.100–Rp 3.850.500

Brigadir Polisi (Brigpol): Rp 2.416.400–Rp 3.971.000

Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.492.000–Rp 4.095.200

Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp 2.570.000–Rp 4.223.300

Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp 2.650.300–Rp 4.355.400

Rentang gaji tersebut memperlihatkan perbedaan penghasilan berdasarkan pangkat dan masa kerja. Semakin tinggi masa kerja golongan, semakin besar pula gaji pokok yang dapat diterima sesuai batas ketentuan.

Gaji Perwira Pertama Polisi 2026

Golongan Perwira Pertama terdiri atas tiga tingkatan pangkat, yaitu Inspektur Polisi Dua, Inspektur Polisi Satu, dan Ajun Komisaris Polisi.

Dibandingkan golongan Bintara, rentang gaji pokok pada jenjang ini lebih tinggi.

Berikut rinciannya:

Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp 2.954.200–Rp 4.779.300

Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp 3.046.600–Rp 5.006.500

Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp 3.141.900–Rp 5.163.100

Selain gaji pokok, anggota yang berada pada golongan Perwira Pertama juga dapat memperoleh tunjangan sesuai jabatan dan persyaratan yang berlaku.

Daftar Gaji Perwira Menengah Polri

Selanjutnya adalah golongan Perwira Menengah yang terdiri atas Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisaris Besar Polisi.

Ketiga pangkat tersebut memiliki rentang gaji pokok sebagai berikut:

Komisaris Polisi (Kompol): Rp 3.240.200–Rp 5.324.600

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp 3.341.500–Rp 5.491.200

Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Rp 3.446.000–Rp 5.663.000

Pada tingkatan ini, penempatan jabatan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima anggota kepolisian.

Gaji Perwira Tinggi Polri 2026

Perwira Tinggi merupakan jenjang kepangkatan tertinggi dalam organisasi Polri. Pangkatnya dimulai dari Brigadir Jenderal Polisi hingga Jenderal Polisi.

Berikut rincian gaji pokok Perwira Tinggi berdasarkan data yang tercantum:

Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol): Rp 3.553.800–Rp 5.840.100

Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol): Rp 3.665.000–Rp 6.022.800

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol): Rp 5.485.800–Rp 6.211.000

Jenderal Polisi: Rp 5.657.400–Rp 6.405.500

Berdasarkan rincian tersebut, gaji pokok tertinggi berada pada pangkat Jenderal Polisi dengan nominal maksimal Rp 6.405.500 per bulan.

Perlu diketahui, angka tersebut belum termasuk tunjangan kinerja maupun tunjangan lainnya yang menjadi hak penerima.

Daftar Tunjangan Kinerja Polisi 2026 Berdasarkan Kelas Jabatan

Selain memperoleh gaji pokok, anggota Polri juga berhak mendapatkan tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan gaji pokok yang ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan, tukin berkaitan dengan kelas jabatan yang ditempati.

Dalam materi sumber, tunjangan kinerja Polri mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri.

Berikut daftar nominal tukin berdasarkan kelas jabatan:

Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000 per bulan

Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000 per bulan

Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000 per bulan

Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000 per bulan

Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000 per bulan

Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000 per bulan

Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000 per bulan

Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000 per bulan

Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000 per bulan

Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000 per bulan

Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000 per bulan

Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000 per bulan

Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000 per bulan

Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000 per bulan

Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000 per bulan

Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000 per bulan

Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000 per bulan

Sementara itu, terdapat ketentuan khusus untuk pimpinan tertinggi Polri.

Wakapolri: Rp 34.902.000 per bulan

Kapolri: Rp 43.627.500 per bulan

Besaran tersebut merupakan nominal tukin yang tercantum dalam materi sumber. Penerimaan setiap personel tetap harus disesuaikan dengan kelas jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Berapa Tukin Kapolri dan Wakapolri?

Kapolri dan Wakapolri memiliki ketentuan tunjangan kinerja tersendiri dibandingkan kelas jabatan lainnya.

Berdasarkan nominal yang tercantum dalam materi, Wakapolri memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp 34.902.000 per bulan.

Adapun Kapolri mendapatkan tukin sebesar Rp 43.627.500 setiap bulan. Angka tersebut disebut setara dengan 150 persen dari tukin kelas jabatan 17.

Namun, perlu dipahami bahwa nominal tersebut bukan keseluruhan penghasilan pimpinan Polri.

Gaji pokok berdasarkan pangkat Jenderal Polisi serta tunjangan lain merupakan komponen penghasilan yang berbeda dan harus dihitung secara terpisah.

Dengan demikian, total pendapatan Kapolri maupun Wakapolri tidak cukup dihitung hanya berdasarkan besaran tunjangan kinerjanya.

Jenis Tunjangan Tambahan yang Diterima Anggota Polisi

Di luar gaji pokok dan tunjangan kinerja, anggota kepolisian juga berpotensi memperoleh sejumlah tunjangan tambahan.

Beberapa komponen tunjangan tersebut meliputi:

Tunjangan keluarga, diberikan sesuai status dan persyaratan yang ditetapkan.

Tunjangan makan, diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tunjangan jabatan, disesuaikan dengan posisi atau tanggung jawab yang diemban.

Tunjangan umum, diberikan kepada personel yang memenuhi persyaratan penerimaan.

Tidak semua anggota Polri memperoleh tunjangan dalam jumlah seragam. Besarannya bergantung pada status kepegawaian, jabatan, serta ketentuan masing-masing jenis tunjangan.

Karena itu, penghitungan penghasilan anggota polisi harus memperhatikan setiap komponen yang memang menjadi hak personel bersangkutan.

Apakah Mutasi Jabatan Bisa Membuat Gaji Polisi Naik?

Mutasi atau rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi Polri.

Pergantian posisi dapat membuat seorang anggota mendapatkan tanggung jawab maupun kelas jabatan yang berbeda.

Meski demikian, mutasi tidak otomatis membuat gaji pokok mengalami kenaikan. Sebab, gaji pokok tetap dihitung berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan.

Sementara tunjangan kinerja mengikuti ketentuan kelas jabatan yang diduduki.

Artinya, perubahan jabatan, kenaikan pangkat, dan penyesuaian gaji merupakan hal yang berbeda dalam sistem penghasilan anggota kepolisian.

Masyarakat yang ingin mengetahui total penghasilan polisi pada 2026 perlu melihat gaji pokok sekaligus tunjangan yang berlaku bagi masing-masing personel.

Rincian Gaji Pokok TNI 2026 Berdasarkan Pangkat

Besaran gaji pokok anggota TNI AD ditentukan berdasarkan golongan kepangkatan dan masa kerja golongan.

Ketentuan tersebut berlaku untuk prajurit TNI secara nasional. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan pangkat antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, sistem pengaturan gaji pokoknya mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2024.

Berikut gambaran rentang gaji pokok TNI AD berdasarkan kelompok kepangkatan.

Gaji Tamtama TNI AD 2026

Tamtama merupakan golongan kepangkatan awal dalam struktur organisasi TNI AD. Prajurit pada golongan ini menjalankan berbagai tugas operasional dan teknis sesuai penempatan serta kebutuhan satuan.

Pangkat Tamtama TNI AD terdiri dari Prajurit Dua (Prada), Prajurit Satu (Pratu), Prajurit Kepala (Praka), Kopral Dua (Kopda), Kopral Satu (Koptu), dan Kopral Kepala (Kopka).

Berdasarkan ketentuan gaji pokok TNI yang berlaku, rentang penghasilan pokok golongan Tamtama berada di kisaran Rp1.775.000 hingga Rp3.197.700 per bulan.

Angka terendah merupakan gaji pokok pada jenjang awal tabel kepangkatan, sedangkan angka tertinggi merupakan batas gaji pada pangkat dan masa kerja yang lebih tinggi.

Gaji Bintara TNI AD 2026

Setelah Tamtama, terdapat golongan Bintara yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan prajurit.

Golongan ini mencakup Sersan Dua (Serda), Sersan Satu (Sertu), Sersan Kepala (Serka), Sersan Mayor (Serma), Pembantu Letnan Dua (Pelda), dan Pembantu Letnan Satu (Peltu).

Gaji pokok Bintara TNI AD berada pada kisaran Rp2.272.100 hingga Rp4.355.400 per bulan.

Perbedaan nominal tersebut dipengaruhi oleh pangkat serta masa kerja golongan masing-masing prajurit.

Gaji Perwira Pertama TNI AD 2026

Perwira Pertama merupakan jenjang kepangkatan yang berada di atas Bintara.

Dalam struktur TNI AD, golongan ini terdiri dari Letnan Dua (Letda), Letnan Satu (Lettu), dan Kapten.

Berdasarkan ketentuan gaji yang berlaku, Perwira Pertama memperoleh gaji pokok mulai sekitar Rp2.954.200 hingga Rp5.163.100 per bulan.

Selain gaji pokok, penghasilan Perwira Pertama dapat bertambah melalui tunjangan sesuai jabatan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

Gaji Perwira Menengah TNI AD 2026

Perwira Menengah mencakup tiga jenjang pangkat, yakni Mayor, Letnan Kolonel (Letkol), dan Kolonel.

Golongan ini memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan pengendalian organisasi yang lebih luas dibandingkan Perwira Pertama.

Gaji pokok Perwira Menengah TNI AD berada dalam rentang Rp3.240.200 hingga Rp5.663.000 per bulan.

Besaran yang diterima setiap anggota tetap bergantung pada masa kerja golongan dan pangkat yang dimiliki.

Gaji Perwira Tinggi TNI AD 2026

Perwira Tinggi merupakan golongan kepangkatan tertinggi di lingkungan TNI AD.

Jenjang ini dimulai dari Brigadir Jenderal (Brigjen), Mayor Jenderal (Mayjen), Letnan Jenderal (Letjen), hingga Jenderal.

Adapun rentang gaji pokok Perwira Tinggi TNI AD berada di kisaran Rp3.553.800 hingga Rp6.405.500 per bulan.

Nominal tertinggi tersebut merupakan batas gaji pokok untuk pangkat Jenderal dengan masa kerja golongan yang sesuai.

Perlu dipahami bahwa angka tersebut belum mencakup berbagai tunjangan yang dapat diterima sesuai jabatan dan ketentuan administrasi keuangan prajurit.

Tukin TNI AD 2026 Naik

Selain gaji pokok, komponen penghasilan yang menjadi perhatian adalah tunjangan kinerja atau tukin.

Pada 2026, pemerintah melakukan penyesuaian tukin bagi prajurit TNI setelah sekitar delapan tahun tidak mengalami perubahan indeks.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2026. Aturan ini menggantikan Perpres Nomor 102 Tahun 2018 yang sebelumnya menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja di lingkungan TNI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan penerbitan aturan baru mengenai penyesuaian tukin tersebut.

Dalam pemberitaan mengenai kebijakan ini, Rico menjelaskan bahwa penyesuaian tunjangan merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peningkatan kinerja dan capaian reformasi birokrasi di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan.

Salah satu perubahan penting terletak pada indeks pembayaran tukin yang disesuaikan dari 70 persen menjadi 90 persen dari nilai tunjangan kinerja nasional berdasarkan kelas jabatan.

Artinya, besaran tukin yang diterima prajurit tidak hanya ditentukan oleh pangkat, tetapi juga mengikuti kelas jabatan yang diduduki.

Rincian Tukin TNI 2026 Berdasarkan Kelas Jabatan

Berdasarkan ketentuan tunjangan kinerja terbaru, besaran tukin prajurit TNI mengalami peningkatan pada berbagai jenjang jabatan.

Untuk kelas jabatan 1, tunjangan kinerja ditetapkan sebesar Rp2.553.100 per bulan. Sementara itu, kelas jabatan tertinggi, yakni kelas 17, memperoleh Rp37.395.000 per bulan.

Berikut rincian tunjangan kinerja TNI 2026 berdasarkan kelas jabatan:

Kelas jabatan 1: Rp2.553.100.

Kelas jabatan 2: Rp2.931.100.

Kelas jabatan 3: Rp3.439.000.

Kelas jabatan 4: Rp3.582.000.

Kelas jabatan 5: Rp3.870.600.

Kelas jabatan 6: Rp4.173.700.

Kelas jabatan 7: Rp4.497.500.

Kelas jabatan 8: Rp5.472.100.

Kelas jabatan 9: Rp6.276.600.

Kelas jabatan 10: Rp7.218.600.

Kelas jabatan 11: Rp9.852.300.

Kelas jabatan 12: Rp11.133.000.

Kelas jabatan 13: Rp12.303.000.

Kelas jabatan 14: Rp19.485.000.

Kelas jabatan 15: Rp21.690.000.

Kelas jabatan 16: Rp30.058.800.

Kelas jabatan 17: Rp37.395.000.

Selain tunjangan berdasarkan kelas jabatan tersebut, terdapat ketentuan khusus bagi pejabat tinggi TNI.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) memperoleh tukin sebesar Rp48.613.500 per bulan.

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil KSAD (Wakasad), Wakil KSAL (Wakasal), dan Wakil KSAU (Wakasau) memperoleh tukin sebesar Rp44.874.000 per bulan.

Nominal tersebut merupakan tunjangan kinerja berdasarkan jabatan khusus, bukan gaji pokok maupun tunjangan yang otomatis diterima seluruh personel dengan pangkat tertentu.

Mengapa Tukin TNI AD Tidak Sama untuk Setiap Pangkat?

Salah satu hal yang perlu dipahami ketika menghitung penghasilan prajurit TNI AD adalah perbedaan antara sistem gaji pokok dan tunjangan kinerja.

Gaji pokok mengikuti pangkat dan masa kerja golongan. Sementara itu, tukin mengikuti kelas jabatan yang diduduki prajurit.

Dengan sistem tersebut, dua prajurit yang memiliki pangkat sama belum tentu menerima tunjangan kinerja dengan nominal serupa apabila keduanya menduduki jabatan dengan kelas berbeda.

Selain itu, pembayaran tukin juga memperhitungkan capaian kinerja dan ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku setiap bulan.

Karena itu, tidak tepat apabila seluruh anggota TNI AD dengan pangkat yang sama diasumsikan memperoleh tukin dalam jumlah seragam.

Selain Gaji Pokok dan Tukin, Ada Tunjangan Lain

Penghasilan prajurit TNI AD juga dapat mencakup komponen tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa di antaranya adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan khusus berdasarkan kondisi dan penugasan tertentu.

Prajurit yang menjalankan tugas tertentu juga dapat memperoleh hak keuangan tambahan sesuai aturan yang mengatur penugasannya.

Namun, tidak semua komponen tunjangan tersebut diterima oleh setiap prajurit. Besarannya bergantung pada status keluarga, jabatan, lokasi penugasan, serta persyaratan yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang menyebabkan total penghasilan atau take home pay prajurit TNI AD dapat berbeda meskipun memiliki pangkat yang sama.

(Kompas.com/Tribunnews.com/Surya.co.id/)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال