Jenderal Suyudi ungkap dua jalur penyadapan, ada 'jalur atensi' diduga tanpa prosedur resmi

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan di lingkungan Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Jalur internal tersebut diduga digunakan untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu: perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," kata Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Proses penyadapan melalui jalur ini harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Selanjutnya, dilakukan verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum tim Technical Supporting Unit (TSU) melaksanakan provisioning.

Sementara itu, jalur B atau jalur internal atensi diduga berjalan tanpa prosedur administrasi dan persetujuan hukum sebagaimana jalur resmi. Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui pesan WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP.

"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP dilanjutkan dengan analis persetujuan internal dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," kata Suyudi.

Adapun dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah disampaikan kepada operator secara lisan atau melalui grup WhatsApp (WA).

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," katanya.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi itu diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.

 

Dalam pelaksanaannya, tim TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Selanjutnya, melalui sistem Pen-Link X atau PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, Suyudi mengungkapkan adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026.

"Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026 data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ujarnya.

Suyudi mengatakan, dalam perkara tersebut penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa penyadapan tersebut.

Jenderal LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag AS. LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

Sementara itu, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Polri. SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.

Adapun EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan untuk target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Sedangkan AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.

 

Dalam penyidikan perkara ini, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 merupakan personel internal Polri, tiga berasal dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Suyudi turut mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan yang diduga tercakup dalam perkara tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi.

Dia menegaskan, seluruh dugaan dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihaknya mengatakan Polri berkomitmen menangani perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Karena bagi kami kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak mereka yang diperiksa," katanya.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال