Prabowo ungkap kisah penunjukan Suyudi jadi Kapolri, sebut dapat petunjuk, suara dari atas

Ringkasan Berita:
  • Prabowo ungkap kisah penunjukan Suyudi jadi Kapolri, sebut dapat petunjuk.
  • Prabowo mengatakan, sebelum menentukan Kapolri, dirinya sempat menerima beberapa nama yang diajukan kepadanya.
  • Prabowo menyebut proses tersebut sebagai momen ketika dirinya mendapatkan petunjuk dari Tuhan.

- Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya saat menentukan sosok yang ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia mengaku sempat menerima sejumlah nama calon, tetapi belum merasa cocok dengan kandidat yang diajukan hingga akhirnya mendengar nama Suyudi.

Dikutip dari Youtube Kompas.com pada 15 November 2026, cerita tersebut disampaikan Prabowo saat membuka acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat menanyakan sosok Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Setelah mengetahui bahwa posisi tersebut dijabat Suyudi yang berasal dari Pandeglang, Banten, ia kemudian memutuskan untuk menunjuk jenderal tersebut sebagai Kapolri.

Prabowo bahkan menyebut keputusan itu sebagai petunjuk dari "suara dari atas" atau Yang Maha Kuasa.

Prabowo Mengaku Tidak Cocok dengan Sejumlah Nama Kandidat

Prabowo mengatakan, sebelum menentukan Kapolri, dirinya sempat menerima beberapa nama yang diajukan kepadanya. Namun, nama-nama tersebut belum membuatnya merasa cocok.

Ia kemudian teringat sosok Suyudi yang saat itu menjabat sebagai Kepala BNN.

Prabowo mengaku sempat menanyakan siapa kepala lembaga tersebut sebelum akhirnya mendapatkan informasi mengenai latar belakang Suyudi.

"Saya tanya, ini Kepala BNN siapa? Ini Pak Suyudi, Pak. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Itu saja. Habis itu kaum Kapolri," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menyebut proses tersebut sebagai momen ketika dirinya mendapatkan petunjuk dari Tuhan.

"Jadi suara dari atas itu. Jadi alhamdulillah negara terselamatkan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang mudah memberikan pujian kepada seseorang.

Namun, menurutnya, hal yang benar harus disampaikan sebagai sesuatu yang benar, begitu pula sebaliknya.

Prabowo Ingin Perbaiki Sistem Ekonomi dan Hilangkan Kemiskinan

Selain menceritakan proses penunjukan Kapolri, Prabowo juga menyampaikan sejumlah agenda pemerintah dalam pidatonya di hadapan peserta Tanwir dan Milad Muhammadiyah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi Indonesia yang dinilainya selama ini menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Menurut Prabowo, kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Ia menyebut penghapusan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan utama pemerintah.

Prabowo juga menyinggung kritik dari sejumlah pihak terhadap kebijakan pemerintah yang berupaya membantu masyarakat miskin. Meski demikian, ia menegaskan akan terus menjalankan agenda tersebut.

"Kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, sistem ekonomi Indonesia seharusnya berlandaskan prinsip kekeluargaan sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa.

Minta Keuntungan Izin Tambang Minimal 70 Persen Dinikmati Negara

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Ia mengaku telah memberikan instruksi kepada para menteri agar keuntungan dari izin usaha pertambangan (IUP) minimal 70 persen dapat dinikmati negara.

Menurutnya, investor tetap dapat dilibatkan untuk mendukung kebutuhan modal dan investasi. Namun, setelah modal yang ditanamkan kembali, keuntungan harus lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan ekspor melalui satu pintu dengan lembaga yang telah ditunjuk.

Kebijakan tersebut bertujuan mencegah manipulasi laporan jumlah barang yang diekspor sehingga data yang disampaikan sesuai dengan volume sebenarnya.

Ia mencontohkan, apabila jumlah barang yang diekspor mencapai 100 ton, laporan yang disampaikan juga harus mencatat jumlah tersebut, bukan lebih rendah.

Soroti Kebocoran Anggaran Negara hingga Target Penghematan Rp400 Triliun

Prabowo turut menyoroti besarnya potensi kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai pola belanja barang dan jasa di kementerian, provinsi, serta kabupaten selama ini belum efisien.

Salah satu persoalan yang disorot adalah pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda.

Prabowo mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit yang memiliki perbedaan harga meskipun jenis obatnya sama.

Karena itu, pemerintah berencana merasionalisasi sistem pengadaan melalui mekanisme belanja yang lebih terpusat dan terstandar.

Menurut Prabowo, langkah tersebut berpotensi menghasilkan penghematan hingga 40 persen dari belanja barang dan jasa.

Ia menyebut anggaran belanja barang dan jasa APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau mark up.

Jika kebocoran tersebut dapat ditekan, pemerintah memperkirakan bisa menghemat hingga sekitar Rp400 triliun.

Prabowo mengatakan penghematan anggaran tersebut nantinya dapat dialihkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

()

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال