Soroti penggeledahan di Ponpes Sukoharjo, pakar hukum minta Kapolri evaluasi

- Polemik penggeledahan yang menyasar Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, oleh Polda Jawa Tengah (Jateng) turut menyita perhatian publik. Hal yang menjadi perhatian terkait dugaan pelibatan anak-anak dan perempuan dengan pengamanan senjata laras panjang menuai sorotan.

Tindakan aparat kepolisian tersebut dinilai perlu dievaluasi. Terutama terkait prosedur hukum dan batas kewenangan dalam melakukan penggeledahan.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang kewenangannya hanya dimiliki aparat penegak hukum. Pihak di luar institusi penegak hukum tidak dibenarkan melakukan tindakan tersebut secara sepihak terhadap tempat maupun orang.

"Siapapun kecuali penegak hukum (kepolisian, kejaksaan atau KPK) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat apapun. Penggeledahan adalah upaya paksa yang hanya dimiliki oleh penegak hukum," kata Abdul Fickar kepada wartawan, Senin (2/11).

Menurut dia, tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa kewenangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penggeledahan tidak bersifat tanpa batas.

Ia juga mengingatkan tindakan tersebut harus memenuhi prosedur hukum, termasuk memperoleh persetujuan pengadilan serta dilakukan sesuai objek yang telah diizinkan. "Penggeledahan termasuk upaya paksa yang memerlukan persetujuan dari pengadilan, dan hanya boleh dilakukan terhadap tempat-tempat yang diizinkan oleh pengadilan," tegasnya.

Dia menambahkan, jika tindakan aparat melampaui objek yang diizinkan pengadilan hingga menyasar individu, termasuk para santri, hal itu perlu diuji dari sisi legalitas dan prosedur yang berlaku.

"Penggeledahan itu terhadap tempat sebagaimana diizinkan pengadilan, jika dilakukan terhadap orang maka itu sudah termasuk pelanggaran hukum, oknum penegak hukum/polisi dapat diproses telah melanggar hukum karena secara berlebihan telah melakukan penggeledahan terhadap orang termasuk para santri," jelasnya.

Selain persoalan izin, Fickar turut menyoroti waktu pelaksanaan penggeledahan. Dia berpandangan, penggeledahan semestinya dilakukan pada hari dan jam kerja karena membutuhkan kehadiran saksi dari pengurus wilayah setempat. Namun, terkecuali berlaku apabila terdapat tersangka yang tertangkap tangan di lokasi.

Karena itu, pelaksanaan penggeledahan pada malam hari, terlebih jika tidak disertai izin pengadilan, dinilai perlu mendapat perhatian serius. Apalagi, lokasi yang menjadi sasaran merupakan lingkungan pendidikan yang semestinya mendapat perlindungan dan perlakuan sesuai ketentuan hukum.

"Karena itu penggeledahan yang dilakukan pada malam hari (apalagi tanpa izin pengadilan) merupakan tindakan brutal yang melawan hukum, apalagi dilakukan terhadap lembaga pendidikan," cetusnya.

Akademisi Universitas Trisakti itu menegaskan, apabila kegiatan aparat di pesantren tersebut merupakan upaya pencarian seseorang, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak-hak warga.

Ia turut menyoroti dugaan penggunaan senjata laras panjang dengan cara menodongkan kepada orang-orang di lokasi. Ia menegaskan, tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan apabila tidak memiliki dasar kebutuhan dan prosedur yang sah. "Seharusnya tidak dilakukan dengan cara kasar dan kejam dengan menodongkan senjata dll, ini sudah keterlaluan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fickar meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan menindak jajarannya yang melaksanakan penggeledahan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Sebab, penanganan yang tidak tepat justru berisiko merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Kapolri harus menindak pimpinan polisi yang memerintahkan dan melaksanakan penggeledahan, jika tidak ini akan menciderai citra polisi yang katanya bersama masyarakat, tindakan ini jelas tindakan brutal yang melawan hukum," jelasnya.

Polda Jateng Tegaskan Penggeledahan di Ponpes Sukoharjo Sesuai Prosedur

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi memastikan, penggeledahan yang menyasar Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (27/10) telah sesuai prosedur. Ia memastikan, telah mengantongi izin dari pengadilan.

“Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum murni untuk memburu DPO kasus pembakaran warung. Pelaksanaannya didasari izin penetapan dari pengadilan," ucap Roy Hardi Siahaan di Mapolda Jateng, Jumat (30/10).

Ia menjelaskan, operasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi. Barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam, alat panah, telepon genggam, hingga sejumlah benda lainnya.

Roy menegaskan, proses penggeledahan dan penegakan hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan keberadaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang berada di tempat tersebut.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan setelah polisi lebih dahulu mengamankan seorang tersangka berinisial ST. Dari pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan, penyidik kemudian mengidentifikasi seorang lainnya berinisial I yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Roy mengungkapkan, ST dan I diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (eks napiter). Keduanya juga disebut pernah terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Kliwon pada 2015.

Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menelusuri keberadaan I. Hasil pengembangan mengarah pada dua bangunan di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar yang diduga pernah digunakan sebagai tempat persembunyian buronan tersebut.

Dalam operasi itu, Polda Jateng melibatkan personel Satuan Brimob dengan perlengkapan persenjataan lengkap. "Pengerahan pasukan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ancaman serta rekam jejak perlawanan yang pernah dilakukan pihak yang hendak diamankan," pungkasnya.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال