- Badak Jawa berhasil bertahan melewati letusan mahadahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam.
Namun, satwa langka endemik tersebut kini justru menghadapi ancaman baru di tengah wacana pemindahan habitat yang digulirkan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo menuai kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah, menilai rencana relokasi ini tidak boleh dianggap sepele dan harus dikaji secara sangat hati-hati.
Menurut Umi, alasan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kerap dijadikan dasar pemindahan patut dipertanyakan.
Faktanya, Badak Jawa telah terbukti mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883 silam.
"Iya ancamannya justru datang dari pemerintah sekarang," ujar Umi kepada , Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Umi juga menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Kepmen itu menetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kondisi ini memunculkan kecurigaan baru di tengah publik.
"Ketika wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah konservasi tidak boleh ada penetapan fungsi lain di atasnya. Di sisi lain, Kepmen ini baru terbit di Februari 2026 yang mana di tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak jawa. Jujur ini janggal ya, artinya dugaan untuk menjadikan kawasan TNUK sebagai wilayah tambang menjadi semakin jelas," ungkap Umi.
Klarifikasi dan Tanggapan Kementerian Kehutanan
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan tegas membantah bahwa wacana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa berkaitan dengan spekulasi potensi tambang.
Kemenhut memastikan gagasan yang sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, murni didorong oleh strategi konservasi jangka panjang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memitigasi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik di Ujung Kulon.
"Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini," ujar Ristianto.
Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur saat ini masuk dalam radar penjajakan sebagai lokasi alternatif. Kendati demikian, Kemenhut menegaskan bahwa belum ada rencana teknis pemindahan satwa, karena seluruh proses masih memerlukan pendalaman menyeluruh serta rekomendasi para ahli.
Kemenhut menjamin bahwa penjajakan lokasi baru tidak akan menggeser posisi Taman Nasional Ujung Kulon sebagai rumah utama bagi Badak Jawa. Upaya pengamanan dari perburuan liar hingga pemulihan habitat akan terus dijalankan secara ketat.
"Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab," tutur Ristianto.
Terkait polemik dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, pemerintah memastikan status hukum TNUK sebagai kawasan konservasi tetap mengikat penuh sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak ada perubahan peruntukan kawasan.