- Kondisi di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tiba-tiba memburuk pada Jumat (12/6). Ratusan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang ingin melakukan demonstrasi terhalang dan dihadang oleh aparat gabungan di depan Gedung UOB. Kerumunan massa menyebabkan lalu lintas terganggu total.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, penghalang yang ketat dipasang oleh petugas keamanan untuk menghentikan arus massa. Pihak kepolisian siaga penuh menjaga barisan depan, sedangkan anggota TNI dengan seragam loreng hijau khas mereka berjaga ketat di lapis kedua.
Pertikaian yang cukup keras terjadi antara petugas kepolisian dan para peserta aksi yang berusaha menerobos maju. Akibat ketegangan tersebut, beberapa kendaraan bermotor empat roda terjebak di tengah kerumunan yang semakin padat.
Tegangan semakin memuncak dengan terus datangnya gelombang massa tambahan. Beberapa mahasiswa tampak tiba menggunakan angkutan kota (angkot) dari arah Kebon Kacang, lalu langsung menyatu dan bergabung dengan para siswa yang telah lebih dahulu berkumpul di Jalan MH Thamrin.
Hanya 5 mahasiswa yang berhasil masuk ke Bundaran HI
Pengamanan yang ketat ini menyebabkan perkiraan sebanyak 1.000 peserta aksi terhenti. Dari ribuan demonstran yang turun ke jalan, hanya 5 mahasiswa UI yang dilaporkan berhasil melewati barikade polisi di beberapa titik penghalang.
Sisanya, ribuan mahasiswa terjebak dan dihalangi oleh aparat agar tidak mampu mencapai titik aksi utama yang direncanakan di Bundaran HI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan atau dikenal dengan Athof, menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terhadap tindakan represif dan pembatasan yang dilakukan oleh aparat. Meskipun mahasiswa mengklaim telah mengirimkan surat resmi untuk melakukan aksi damai di Bundaran HI, aparat di lapangan justru memaksa mereka untuk beralih ke lokasi lain.
"Hanya lima orang kami yang berhasil tiba di sini. Semuanya dihalang. Namun kita akan berusaha tetap melakukan aksi di Bundaran HI," katanya, Jumat (12/6).
Athof menyebutkan bahwa terdapat upaya memengaruhi opini dan tekanan dari pihak keamanan agar mahasiswa mengubah lokasi orasi mereka di depan Kompleks Parlemen. Namun, perintah tersebut ditolak mentah-mentah oleh aliansi mahasiswa.
"Kami juga dipaksa untuk melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami telah merencanakan, dan juga mengirimkan surat kepada kepolisian, kami akan menyelenggarakan aksi di Bundaran HI," kata dia.
Alasan Mahasiswa Tidak Ingin Berdemo di Gedung DPR dan Istana
Meskipun menghadapi tekanan dan penghalangan yang luar biasa hingga hanya tersisa sejumlah kecil orang di Bundaran HI, ribuan mahasiswa yang masih terjebak di wilayah Semanggi dan DPR menegaskan komitmennya. Mereka menyatakan bahwa tujuan utama aksi mereka tidak akan pernah berubah.
Tidak tanpa alasan mahasiswa memilih Bundaran HI dibandingkan Gedung DPR atau Istana Negara. Athof menganggap bahwa kedua lembaga negara tersebut kini tidak lagi menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyerap aspirasi rakyat. Bundaran HI dipilih sebagai simbol strategis untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keadaan negara saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik.
"Pada akhirnya, hari ini membuktikan bahwa tindakan di Bundaran HI tetap layak dilakukan. Mengapa? Karena bahkan tuntutan kelima, pemerintah kini justru menghindar. Bagaimana mungkin pemerintah yang tidak pernah mendengarkan suara rakyatnya sendiri, sekarang malah meminta kita mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di DPR? Hal itu justru menjadi pertanyaan," ujarnya.
Kekesalan Mahasiswa: Ajakan 'Indonesia Menuju Kebangkrutan'
Aksi demonstrasi besar-besaran ini diinisiasi oleh Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut. Menurut pernyataan resmi mereka, gerakan ini muncul akibat penumpukan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi serta gaya kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak memadai, kurang transparan, dan jauh dari kepentingan rakyat biasa.
Beberapa hal penting yang ditekankan oleh mahasiswa antara lain adalah ketimpangan kebijakan ekonomi yang sangat jelas. Salah satunya adalah penerapan pajak terhadap UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang dinilai memberatkan para pengusaha kecil. Ironisnya, saat rakyat biasa dihimpit, royalti tambang untuk kalangan oligarki justru dibatalkan. Di sisi lain, mereka juga menyampaikan kritik tajam terhadap tanda-tanda masuknya militerisme ke dalam lingkungan akademik kampus.
Untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut, Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut mengajukan 5 tuntutan utama kepada pemerintah:
- Stop Pemborosan APBN.
- Kurangi Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Bakar Minyak.
- Berhentikan program MBG serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
- Berhenti memperkuat sikap militer di lingkungan sipil.
- Prabowo berhenti menghindar dan mengakui kesalahan pemerintah.
