Ringkasan Berita:
- BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 di Labuan Bajo dengan mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk mencatat kondisi ekonomi keluarga dan pelaku usaha kecil.
- Petugas menghadapi kendala berupa penolakan masyarakat yang merasa pendataan tidak memiliki manfaat.
- Data yang dikumpulkan menggambarkan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, seperti para pedagang kecil dan nelayan.
- BPS menegaskan bahwa sensus tidak berkaitan dengan bantuan atau pajak, tetapi bertujuan untuk menyediakan data statistik.
LABUAN BAJO -Pukulan pintu rumah penduduk terdengar beberapa kali di berbagai tempat di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Dengan pakaian jas berwarna hitam-oren yang bertuliskan Petugas Sensus Ekonomi, para mitra Badan Pusat Statistik (BPS) berjalan melalui lorong-lorong permukiman untuk mencatat kondisi ekonomi masyarakat.
Di lapangan, petugas Sensus Ekonomi 2026 sering menghadapi penolakan dari masyarakat. Beberapa merasa bahwa pencacahan tidak berguna jika tidak diikuti dengan bantuan, sementara yang lain merasa cemas karena data yang disampaikan terkait dengan pajak.
Meskipun demikian, sensus ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual, mulai dari keluarga hingga usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan keluarga.
Pengawasan, Jumat (3/7/2026), petugas membawa peralatan dasar seperti pulpen, buku catatan, ponsel dengan aplikasi Fasih, peta daerah, spidol, kuesioner, hingga stiker sensus.
Bagi mereka, peralatan tersebut bukan hanya alat kerja biasa, melainkan "senjata" untuk mengetuk setiap pintu dan membangun kepercayaan masyarakat agar siap diwawancara.
Salah seorang petugas sensus di Kecamatan Komodo, Ketrin, mengatakan pengalaman pertamanya sebagai petugas membuatnya menyadari kenyataan tentang kondisi ekonomi masyarakat.
"Saya pertama kali menjadi petugas sensus setelah melewati berbagai tahap seleksi. Menjadi petugas sensus membuat saya memahami bagaimana situasi perekonomian masyarakat dan keluarga melalui data yang diperoleh," katanya, Jumat (03/07/2026).
Pada proses pendataan, penduduk diajukan berbagai pertanyaan, mulai dari jumlah anggota keluarga, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, hingga kepemilikan aset.
Namun, pertanyaan mengenai pendapatan dan kekayaan justru menjadi bagian yang paling sensitif.
"Yang paling sulit sampai saat ini adalah ketika warga belum siap untuk didata. Terkadang mereka mengira bahwa jika tidak ada bantuan, pendataan ini tidak penting," kata Ketrin.
Menurutnya, ada warga yang pernah menolak karena mengira sensus terkait dengan pajak.
"Ada yang awalnya menolak karena mengira ini berkaitan dengan pajak. Padahal sensus ekonomi tidak memiliki hubungan dengan pajak. Setelah kami jelaskan secara jelas, akhirnya mereka setuju," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai petugas Sensus Ekonomi, mereka harus berusaha agar warga bersedia didata dengan memberikan penjelasan yang baik dan menjunjung etika yang baik saat melakukan pendataan.
Hal yang sama dirasakan oleh Sandi, Petugas Sensus Ekonomi di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami akan kembali lagi jika warga belum bersedia hari ini, datang dengan sopan dan menjelaskan secara baik. Mungkin awalnya mereka menolak, tetapi setelah diberi penjelasan dan datang dengan cara yang baik, mereka menerima kami. Pengalaman saya sering kali warga memberi kami makanan atau minuman sebagai bentuk penghormatan," katanya.
Di balik data yang terkumpul, sensus ini juga mengungkap kisah kehidupan penduduk.
Salah satu di antaranya berasal dari Mirna Wati, pedagang kaki lima Pop Ice di Lingkungan III Kampung Tengah, Labuan Bajo.
Suaminya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak pasti, sedangkan Mirna menjalani usaha penjualan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
"Kebutuhan rumah tangga semakin berat, harga barang naik semua sementara penghasilan terbatas. Penjualan saya ramai hanya saat orang menonton pertandingan Event Kapolres Cup Manggarai Barat ini, setelah itu kembali sepi," katanya.
Menurut Mirna, pendapatan suaminya sebagai nelayan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia harus ikut berjualan.
Di sisi lain, seorang warga dari Kelurahan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan kekhawatirannya.
"Karena saya terus-menerus didata tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan, jadi mengapa harus didata? Kami hanya meminta agar jika ada bantuan, distribusinya merata dan tidak hanya diberikan kepada warga yang sama terus-menerus," katanya.
Lingkungan ekonomi di kawasan Kampung Tengah masih sangat bergantung pada usaha kecil seperti penjualan nasi campur, Pop Ice, serta hasil tangkapan laut. Di sisi lain, sebagian penduduk mulai membuka usaha penginapan dengan harga mulai dari Rp 300 ribu per bulan.
Kepala BPS Manggarai Barat, Imra Atil Husni, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi dilakukan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 306 petugas diberdayakan, yang terdiri dari 267 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 39 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Menurutnya, sebagian besar masyarakat cukup bersikap kooperatif, meskipun masih terdapat warga yang belum mau diidentifikasi.
"Memang ada beberapa yang belum siap untuk didata. Namun kami terus melakukan pendekatan dan memberikan bimbingan kepada petugas agar proses pendataan berjalan dengan lancar," katanya.
Ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi tidak terkait dengan bantuan atau pajak.
"Kami hanya mengumpulkan data statistik yang akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat. Kerahasiaan data responden juga kami jamin," katanya.
Pencacahan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, yang melibatkan sekitar 6.000 petugas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Di Labuan Bajo, sensus ini tidak hanya terkait angka, tetapi juga tentang mengetuk pintu, membangun kepercayaan, serta mencatat wajah nyata dari kehidupan ekonomi masyarakat.(iar)
Lihat berita lain di GOOGLE NEWS
.gif)