Ringkasan Berita:
- Polisi, Propam, dan Pemkot Yogyakarta kini mendalami dugaan pungli terhadap food truck Bolosego di Alun-alun Kidul.
- Meski mengantongi izin Keraton, pemilik usaha membatalkan jualan akibat ditarik tarif parkir jutaan rupiah dan konsumsi.
- Pihak Keraton menegaskan pungutan itu tak resmi, Dishub menyatakan lokasi tak berizin parkir truk, sementara jukir berkalih biaya tersebut untuk sewa area. JPW pun mendesak usut tuntas oknum polisi serta warga yang terlibat.
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menimpa pengusaha kuliner di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, kini resmi didalami oleh pihak kepolisian.
Kasus ini mencuat ke publik setelah pemilik usaha Food Truck Bolosego, Dyah Laily Fardisa, membagikan pengalamannya melalui akun TikTok @dyahfardisa pada 17 September 2026.
Dyah sejatinya berniat mengoperasikan usaha kuliner miliknya di kawasan Alkid selama lima hari, yakni pada 16 hingga 20 September 2026.
Kegiatan berjualan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin resmi dari pihak Keraton Yogyakarta.
Namun, operasional Food Truck tersebut terpaksa dihentikan hanya setelah satu hari berjalan.
Dyah mengungkapkan, keputusan membatalkan usahanya diambil karena munculnya berbagai permintaan pembayaran dari oknum yang mengaku sebagai juru parkir.
Permintaan awal yang diajukan mencapai Rp2,5 juta per hari, sebelum akhirnya disepakati menjadi Rp1 juta per hari atau total Rp5 juta untuk lima hari.
Tak berhenti di situ, Dyah mengaku diminta menyediakan makanan untuk 10 orang juru parkir atau warga setempat, makanan untuk tiga anggota polisi, hingga biaya tambahan untuk sambungan listrik.
Karena besarnya pengeluaran yang tidak sesuai rencana awal, Dyah memilih mundur.
Menanggapi tuduhan tersebut, perwakilan pengelola parkir di Alkid, Supriyo Dwi Hartanto, akhirnya memberikan penjelasan saat ditemui di Polsek Kraton, Kota Yogyakarta, Jumat (18/9).
Supriyo membantah tuduhan pungli dan menjelaskan bahwa biaya Rp1 juta per hari merupakan kompensasi atas penggunaan area parkir berukuran 25x5 meter yang disterilkan khusus untuk tempat berjualan Bolosego.
"(Lahan parkir) diblok untuk satu food truck, kami juga punya bukti (percakapan). Kami sterilkan takutnya kalau dipakai wisatawan nanti terganggu, karena kita sudah ada omongan sama pihak Bolosego," ungkap Supriyo dalam keterangannya, dikutip pada Tribunnews.com, Senin (21/9/2026).
Mengenai urusan konsumsi, Supriyo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta makanan secara sepihak.
Ia mengklaim hal itu bermula dari tawaran pihak Bolosego sendiri.
Meski ada 15 juru parkir di lokasi, kesepakatan anggaran konsumsi hanya dibuat untuk 10 orang dengan nilai Rp1 juta selama lima hari.
Dari total biaya Rp6 juta yang sempat diserahkan Bolosego, Supriyo mengaku sudah mengembalikan separuhnya sebesar Rp3 juta karena kegiatan berjualan dihentikan di tengah jalan.
"Karena tidak melanjutkan event itu meminta pengembalian separuh, dan sudah dikembalikan sebagian," klaim dia.
Pihak Keraton Yogyakarta Turut Buka Suara
Sementara itu, pihak Keraton Yogyakarta juga telah memberikan klarifikasi.
Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, membenarkan bahwa pihaknya memang memproses izin resmi operasional Food Truck untuk Bolosego.
Namun, ia menyayangkan munculnya tarikan uang di luar jalur resmi tersebut.
"Perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta," ungkap GKR Condrokirono.
Pihak Keraton pun mendukung penuh agar persoalan ini dituntaskan oleh pihak berwenang.
"Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkas putri Keraton Yogyakarta itu.
Dishub: Tak Ada Izin Parkir untuk Truk
Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Aminudin Aziz, mengatakan pihaknya tidak menerbitkan izin parkir di kawasan Alkid.
Ia mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Menurut Aziz, Dishub Kota Yogyakarta di kawasan tersebut hanya mengatur rambu-rambu parkir.
"Kalau kita bicara Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran dan aturan teknisnya, itu kita tidak ada juru parkir yang di sana (Alkid) yang kita terbitkan izinnya," katanya saat dihubungi, Jumat.
Aziz mengatakan apabila terdapat pungutan parkir yang dilakukan tanpa izin, pungutan tersebut tidak berasal dari juru parkir yang diterbitkan izinnya oleh Dishub Kota Yogyakarta.
"Kita tidak pernah mengeluarkan izin untuk parkir truk, baik truk sedang, truk besar, truk gandeng, bus sedang, bus besar (di Kota Yogyakarta). Yang kita keluarkan izin parkir tuh hanya untuk motor dan mobil saja di seluruh kawasan di Kota Yogyakarta," jelasnya.
Polisi Periksa Pihak Terkait
Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani HS, mengatakan Kapolresta Yogyakarta telah menginstruksikan Satreskrim dan Propam untuk mendalami dugaan pungutan serta informasi mengenai permintaan makanan kepada anggota polisi.
"Saat ini, Unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan," jelas Dani di Mapolsek Gondomanan, Jumat.
Ia mengatakan pihak kepolisian akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
"Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran SOP dari anggota, akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Dani.
Perkembangan terbaru pada Minggu (20/9/2026), polisi menyatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih berlangsung.
Kasihumas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani Hasan, mengatakan pemeriksaan terutama dilakukan terhadap pihak internal Polri yang disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa tersebut.
“Masih proses pemeriksaan pihak-pihak terkait,” ujar Dani, saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2026).
Dani belum merinci pihak-pihak yang telah diperiksa.
“Mohon waktu, masih proses pemeriksaan,” ujarnya.
Pemkot Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
Pemerintah Kota Yogyakarta menyerahkan penanganan dan penentuan sanksi terkait dugaan pungli tersebut kepada kepolisian.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengatakan Pemkot masih menunggu hasil evaluasi aparat sebelum mengambil langkah selanjutnya.
"Sanksi nanti dari petugas, dari pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Setelah mereka mengevaluasi, dirasakan ada langkah-langkah berikutnya yang lebih pasti," ujarnya, Minggu (20/9/2026).
Menurut Wawan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan kawasan yang selama ini melibatkan warga lokal.
"Itu kan area kagungan dalem di sebelahnya Siti Hinggil, dan selama ini dikelola warga lokal. Kalau dipakai parkir, lalu dipakai jualan, tentu membutuhkan rembugan. Cuma masalah seperti itu," terangnya.
Wawan mengatakan Pemkot tidak sependapat dengan praktik pungli maupun premanisme dan mengajak masyarakat menjaga kondisi Kota Yogyakarta.
"Saya lebih menekankan, ayo sama-sama jaga Yogya. Tentu saya secara pribadi sangat tidak sependapat dengan adanya pungli, dan juga tidak sependapat adanya premanisme " tegasnya.
JPW Minta Kasus Segera Dituntaskan
Jogja Police Watch (JPW) mendorong Polresta Yogyakarta segera menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan pungli di kawasan Alkid.
Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba, mengatakan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pungutan tersebut perlu kooperatif selama proses pemeriksaan.
“Kan mudah dan tidak butuh waktu lama untuk merampungkan persoalan ini oleh Polresta Yogyakarta. Diharapkan pihak terkait senantiasa untuk kooperatif saat dimintai keterangan,” kata Baharuddin Kamba.
Menurut Kamba, informasi mengenai dugaan permintaan makanan kepada sejumlah personel kepolisian juga perlu diperiksa oleh Propam Polresta Yogyakarta.
Kepolisian hingga kini masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun aturan internal kepolisian dalam perkara tersebut.
(*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
Baca Berita Lainnya di Google News
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp