Kasus suap HGB, eks penyidik KPK pertanyakan mengapa ruang kerja Nusron Wahid tak digeledah

Ringkasan Berita:
  • Kasus dugaan suap HGB yang menyeret sejumlah orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi sorotan setelah empat orang dekat sang menteri ditetapkan sebagai tersangka. 
  • Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mempertanyakan belum digeledahnya ruang kerja Nusron oleh KPK. 
  • Menurut Yudi, proses OTT semestinya telah disertai profiling dan pelacakan target sehingga alasan belum cukup bukti perlu dipertanyakan.

- Kasus dugaan suap HGB yang menyeret lingkaran orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kini tengah menjadi sorotan publik.

Terlebih setelah empat orang dekat Nusron Wahid sudah menjadi tersangka kasus suap, tapi Nusron tak kunjung diperiksa juga.

Ruang Dirjen di Kementerian ATR/BPN juga telah digeledah KPK, tersisa ruangan Nusron yang belum tersentuh penyidik KPK.

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo lantas mempertanyakan, mengapa ruangan Nusron tak ikut diperiksa penyidik.

"Kemudian tidak dilakukan penggeledahan terhadap ruang kerja (Nusron) juga. Ini kan tentu membuat saya bertanya-tanya terkait dengan KPK, apalagi ada statement belum ada bukti dan sebagainya," kata Yudi dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Senin (21/9/2026).

Yudi mengungkap, dalam sebuah OTT yang diduga melibatkan penyelenggara negara di tingkat pucuk pimpinan, profiling dan pelacakan pergerakan target sebenarnya sudah dilakukan secara matang sejak awal proses pelaporan hingga ekspos di penyelidikan. 

Oleh karena itu, alasan 'belum cukup bukti' dinilai kurang relevan untuk menunda penggeledahan. Termasuk penggeledahan ruang kerja Nusron Wahid tersebut.

"Saya pikir coba buka saja itu eksposnya pada malam itu, pasti ada lah. Karena dalam operasi tangkap tangan apalagi yang diduga melibatkan penyelenggara negara dalam pucuk itu pasti dari awal ya mulai dari proses pelaporan, kemudian verifikasi dan juga ekspos di penyelidikan."

"KPK sudah diketahui lah dari awal dan empat orang ini kan juga sudah di profiling gitu kan, bagaimana mereka, pergerakan mereka, sudah ditempel seperti itu," ungkap Yudi.

Alasan KPK Belum Geledah Ruangan Nusron

KPK terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kementerian ATR/BPN. 

Tim penyidik KPK juga telah menggeledah tiga ruangan Direktur Jenderal (Dirjen) pada Kamis (17/9/2026), namun penyidik sama sekali belum menyasar ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Publik lantas menyoroti keputusan KPK yang belum menyentuh ruang kerja Nusron Wahid. 

Padahal, KPK secara resmi menetapkan empat orang kepercayaan sang menteri sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik saat ini masih memfokuskan pencarian alat bukti di tingkat direktorat.

"Untuk saat ini penggeledahan dilakukan di tiga ruangan dirjen dan ruangan-ruangan direktorat yang terkait. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari kebutuhan penyidikan. Karena ini masih pertama untuk kegiatan penggeledahan pascaperkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

Budi merespons pertanyaan awak media mengenai alasan KPK yang belum menyentuh ruangan politikus Partai Golkar tersebut meski anak buah kepercayaannya terseret. 

Ia menegaskan penyidik memiliki alasan taktis dan meyakini bukti-bukti awal yang mereka butuhkan saat ini berada di tiga ruangan direktorat jenderal.

"Ya, artinya ada hal yang ingin didalami oleh penyidik, ya, terkait dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN. Sehingga menurut pertimbangan penyidik, menurut keyakinan penyidik, kemudian butuh melakukan penggeledahan di tiga ruangan dirjen tersebut," ucap Budi.

Penyidik Angkut Koper Bukti Elektronik dan Dokumen

Penyidik KPK memulai proses pencarian bukti di gedung Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sejak pukul 12.00 WIB. 

Penyidik menyasar tiga ruang kerja, yakni ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri; Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi.

Setelah menghabiskan waktu enam jam untuk menggeledah, penyidik keluar pada pukul 18.24 WIB dengan membawa tiga koper. 

Tim KPK langsung memasukkan koper-koper tersebut ke dalam tiga mobil yang bersiaga dan meluncur cepat menuju Gedung Merah Putih KPK.

Budi membeberkan bahwa tim menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut yang berkaitan dengan mekanisme layanan di Kementerian ATR/BPN. 

KPK akan mengekstrak dan menganalisis seluruh barang bukti secara mendalam untuk merangkai konstruksi perkara serta memetakan peran krusial masing-masing pihak. 

Budi juga membuka peluang bagi KPK untuk terus mengembangkan penyidikan jika tim kembali menemukan bukti kuat keterlibatan pihak lain.

(/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال