Akhir karier Sitti Husniah Tanlerang, bupati Gowa adik Komjen Fadil Imran diberhentikan tidak hormat

Ringkasan Berita:
  • Akhir karier Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang usai terjerat perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan empat rangkaian peristiwa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
  • Husniah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai bupati setelah Kemendagri menerbitkan SK pemberhentian pada Rabu (14/10/2026)
  • Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MA yang mengabulkan permohonan hak menyampaikan pendapat (HMP) DPRD Kabupaten Gowa terkait pemakzulan Husniah
 

Akhir karier Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang usai terjerat perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan empat rangkaian peristiwa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Husniah adik Komjen Fadil Imran ini diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai bupati setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian pada Rabu (14/10/2026).

Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan hak menyampaikan pendapat (HMP) DPRD Kabupaten Gowa terkait pemakzulan Husniah.

Dengan terbitnya SK tersebut, jabatan kepala daerah selanjutnya diserahkan kepada Wakil Bupati Gowa, Darmawansyah Muin, untuk menjalankan pemerintahan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Keputusan ini menjadi puncak dari rangkaian polemik politik dan pemeriksaan di DPRD Gowa yang menyeret Husniah dalam sejumlah persoalan, mulai dari dugaan perselingkuhan, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar, hingga pencabutan bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi.

Namun, penting dicatat, dugaan-dugaan tersebut merupakan persoalan yang berbeda dari keputusan pemberhentian administratif.

Status dan pembuktian setiap dugaan tindak pidana tetap harus merujuk pada proses hukum masing-masing.

Terseret Empat Kasus Dugaan Pemerasan dan TPPU

Di luar pemberhentiannya dari jabatan kepala daerah, Sitti Husniah Talenrang juga tengah menghadapi proses hukum. 

Ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan empat rangkaian peristiwa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam penyidikan tersebut, aparat juga menerapkan pasal mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Ada empat rangkaian peristiwa dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menjadi lingkup penyidikan perkara ini,” kata Direktur Pendindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo dalam jumpa pers di kantor Kortas Tipidkor Polri, Jumat (25/9/2026).

1. Dugaan Permintaan Uang dalam Pengurusan PKKPR

Perkara pertama berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

Penyidik mengungkapkan bahwa Husniah meminta daftar pemohon beserta hasil pembahasan PKKPR untuk disampaikan kepadanya. 

Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) disebut diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada pengembang berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun.

“Kemudian saudari HT memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang dengan perhitungan berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, yaitu sekitar Rp1 juta sampai Rp 1,5 juta per rumah,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menyebut PT Royal Persada menyerahkan uang sebesar Rp100 juta, sedangkan PT Renjana memberikan Rp50 juta. Kedua penyerahan tersebut disebut dilakukan kepada Husniah melalui perantara yang merupakan pengemudi pribadinya.

2. Dugaan Permintaan Dana dari Pembukaan Gerai Minimarket

Kasus kedua berkaitan dengan pembukaan gerai minimarket baru. 

Berdasarkan hasil penyidikan, Husniah disebut mengarahkan pihak minimarket untuk berkoordinasi dengan HA, yang disebut sebagai orang kepercayaannya.

Melalui HA, diduga terdapat permintaan dana yang disebut sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dengan nilai Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru.

"Pihak Indomaret menyerahkan dana sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp850 juta. Sebagian dana itu digunakan untuk membayar rumah pribadi Saudari HT di Waterfront Makassar dan pembelian 1 unit kendaraan Toyota HiAce," tuturnya.

3. Dugaan Gratifikasi dalam Pengurusan Izin PBG

Peristiwa ketiga berhubungan dengan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Perumahan Royal Spring.

Penyidik menduga Husniah meminta satu unit rumah dengan potongan harga sebesar 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2.

Rumah tersebut disebut diperoleh dengan menggunakan nama pihak lain. Dari harga awal Rp1,4 miliar, pembayaran yang dilakukan hanya sebesar Rp420 juta.

"Uang untuk pembayaran rumah tersebut ternyata juga berasal dari permintaan Saudari HT kepada PT API sebagai kickback atas pengadaan 6 unit ambulans Dinas Kesehatan Gowa tahun anggaran 2025 dengan nilai proyek sebesar Rp3,8 miliar," ungkapnya.

Penyidik mengaitkan pembayaran rumah tersebut dengan dugaan pemberian imbalan terkait proyek pengadaan enam unit ambulans Dinas Kesehatan Gowa pada tahun anggaran 2025.

4. Dugaan Permintaan Sponsor untuk Beautiful Malino

Kasus keempat menyangkut dugaan permintaan dana sponsorship dalam kegiatan Beautiful Malino.

Menurut penyidik, terdapat permintaan dana sponsor senilai Rp100 juta kepada pihak Indomaret sebelum berlangsungnya audiensi dengan Husniah mengenai pembukaan gerai minimarket.

"Dana tersebut ditransfer kepada penyelenggara kegiatan atau event organizer," jelasnya.

Penyidik masih menelusuri hubungan antara permintaan dana sponsorship tersebut dengan rencana pembukaan gerai serta penggunaan uang setelah diterima oleh penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO).

Secara keseluruhan, penyidik menduga Husniah memanfaatkan kedudukannya sebagai bupati untuk memengaruhi proses perizinan dan meminta uang maupun keuntungan melalui pihak lain.

"Dalam seluruh rangkaian peristiwa tersebut, Saudari HT berperan dalam mengarahkan proses perizinan dan menggunakan kedudukan atau jabatannya selaku bupati untuk meminta uang atau manfaat melalui pihak lain, termasuk Saudara HA," tuturnya.

"Sementara Saudara HA berperan menyampaikan permintaan, menerima, dan mengelola sebagian dana atas perintah Saudari HT," sambungnya.

De Deo menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami perkara tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diperoleh.

Dalam proses hukum ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional.

Selain itu, Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional juga diterapkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

SK Pemberhentian Tidak Hormat Terbit

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan bahwa SK pemberhentian Husniah telah diterbitkan oleh Kemendagri.

Menurut Hasrul, pihaknya telah menerima dokumen SK dalam bentuk PDF. 

Sementara itu, dokumen fisik akan diambil melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk proses tindak lanjut.

"Iya sudah terbit, SK-nya dikeluarkan oleh Kemendagri Rabu kemarin dan kami sudah menerima dalam bentuk PDF."

"Fisiknya akan kami ambil di gubernur untuk ditindaklanjuti," kata Hasrul Abdul Rajab, sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (15/10/2026).

Hasrul juga menegaskan bahwa redaksi dalam SK tersebut secara eksplisit menyebut pemberhentian Husniah dilakukan secara tidak hormat.

"Sesuai surat yang kami terima disebutkan bahwa pemberhentian secara tidak terhormat," kata Hasrul.

Terbitnya SK Kemendagri itu merupakan tindak lanjut dari proses yang sebelumnya bergulir di DPRD Gowa hingga berlanjut ke Mahkamah Agung.

Pengganti Darmawansyah Muin 

Setelah SK pemberhentian diterbitkan, dokumen tersebut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti.

Dalam proses selanjutnya, Wakil Bupati Gowa Darmawansyah Muin disiapkan untuk menjalankan tugas kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Pergantian kepemimpinan ini menjadi perkembangan penting bagi pemerintahan Kabupaten Gowa. 

Selain menyangkut posisi kepala daerah, pemerintah daerah juga harus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan di tengah perubahan tersebut.

Berawal Unjuk Rasa soal Dugaan Perselingkuhan

Polemik yang berujung pada proses pemakzulan Husniah bermula dari unjuk rasa masyarakat terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa dengan mantan konsultan politiknya.

Isu tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan politik daerah. 

DPRD Gowa menggelar rapat dengar pendapat (RDP), yang selanjutnya berujung pada pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket.

Pansus kemudian menggelar serangkaian persidangan dengan menempatkan Husniah sebagai pihak yang diperiksa terkait tiga persoalan.

Ketiga persoalan tersebut meliputi dugaan perselingkuhan, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar, serta pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi.

Rangkaian pemeriksaan itu menjadi bagian dari proses politik yang berlangsung di DPRD Gowa. Namun, dugaan perselingkuhan dan dugaan korupsi tersebut tidak boleh langsung dianggap terbukti hanya karena menjadi materi pemeriksaan pansus.

DPRD Gowa Ajukan Pemakzulan

Setelah rangkaian sidang pansus hak angket selesai, DPRD Kabupaten Gowa menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil penyelidikan dan langkah politik selanjutnya.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan menggunakan hak menyampaikan pendapat untuk mengusulkan pemakzulan Husniah dari jabatan bupati. 

Dalam keterangan yang disampaikan, seluruh fraksi partai politik di DPRD Gowa disebut mendukung langkah tersebut.

Permohonan itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung. 

MA mengabulkan permohonan hak menyampaikan pendapat DPRD Gowa, lalu hasil putusannya diserahkan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

Rangkaian proses tersebut akhirnya berujung pada penerbitan SK pemberhentian Husniah pada 14 Oktober 2026.

Dengan demikian, pemberhentian Husniah merupakan hasil dari proses politik dan hukum terkait kedudukannya sebagai kepala daerah, sementara dugaan tindak pidana yang turut menjadi sorotan tetap harus dinilai melalui jalur hukum tersendiri.

Dugaan Korupsi Seragam Sekolah Gratis Rp16 Miliar Disorot

Salah satu persoalan yang mencuat dalam pemeriksaan pansus adalah dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis dengan nilai yang disebut mencapai Rp16 miliar.

Program seragam sekolah gratis menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya peserta didik dan keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah daerah.

Meski demikian, nilai Rp16 miliar yang disebut dalam polemik tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh dana itu telah terbukti dikorupsi oleh Husniah.

Pembuktian dugaan korupsi harus mengacu pada hasil penyidikan, bukti yang diajukan, serta keputusan lembaga peradilan yang berwenang.

Selain persoalan pengadaan seragam, Husniah juga disebut menghadapi sorotan terkait dugaan pungutan liar dalam perizinan serta dugaan pemerasan terhadap pengusaha di sektor ritel dan properti.

Berbagai dugaan tersebut menambah panjang persoalan yang dikaitkan dengan namanya. Namun, masing-masing perkara memiliki proses dan status hukum yang perlu dibedakan secara jelas.

Husniah Juga Terseret Laporan Mantan Suami

Persoalan hukum yang disebut melibatkan Husniah tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan di DPRD Gowa.

Ia juga dilaporkan oleh mantan suaminya atas dugaan penggelapan dan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, perkara tersebut masih bergulir di Polresta Gowa dan Polda Sulawesi Selatan.

Selain itu, Husniah disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri.

Status tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak sama dengan putusan bersalah. 

Penentuan kesalahan seseorang tetap harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberhentian Jadi Babak Baru Polemik Politik Gowa

Terbitnya SK pemberhentian tidak hormat menandai babak baru dalam polemik kepemimpinan Kabupaten Gowa.

Rangkaian peristiwa yang bermula dari unjuk rasa masyarakat, berlanjut ke pansus hak angket DPRD, hingga putusan MA dan penerbitan SK Kemendagri, kini membawa perubahan pada posisi Husniah sebagai kepala daerah.

Di tengah perkembangan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada tindak lanjut berbagai dugaan perkara yang disebut dalam polemik ini, terutama dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar.

Meski pemberhentian dari jabatan telah diputuskan melalui mekanisme yang disebutkan, dugaan perselingkuhan, korupsi, pungutan liar, pemerasan, penggelapan, dan keterangan palsu tetap perlu dilihat berdasarkan status serta pembuktian masing-masing perkara.

Adapun untuk pemerintahan daerah, proses peralihan kepemimpinan kepada Darmawansyah Muin menjadi langkah berikutnya agar pelayanan publik dan administrasi Kabupaten Gowa tetap berjalan.

(Tribunnews.com/Tribun-medan.com/)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال