Ringkasan Berita:
- Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza, menanggapi reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
- Menurut Efriza, perombakan membuat susunan Kabinet Merah Putih menjadi semakin gemuk.
- Efriza melanjutkan, tantangan yang paling jelas yang muncul setelah reshuffle kali ini adalah apakah Prabowo juga akan berani mereduksi atau mengurangi jajaran kabinetnya jika terdapat pos-pos yang tidak efektif.
Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza, menanggapi reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, Prabowo melantik empat wakil menteri (wamen) dan tiga pejabat lainnya di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026) kemarin, mereka adalah:
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi
- Jenderal TNI Richard Tampubolon: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan
- Dr Alim Setiawan Slamet: Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan)
- M Maulana Bungaran SH MH: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas)
- Letjen TNI Kristomei Sianturi: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Prof Dr Setyawan Pudyatmoko: Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
- Mayjen TNI Sriyanto: Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
Selain itu, Prabowo merombak jajaran petinggi TNI, yakni:
- Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil
- Jenderal TNI Tandyo Budi Revita: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD)
Ini adalah reshuffle kabinet kedelapan yang sudah digelar selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet kedelapan hanya berjarak dua pekan dari reshuffle kabinet ketujuh yang digelar pada Kamis (1/10/2026) lalu.
Adapun reshuffle kabinet pertama pada 19 Februari 2025, atau hanya tiga bulan setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Selanjutnya, perombakan Kabinet Merah Putih terjadi pada 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 September 2026.
Kabinet Obesitas, Tantangannya Prabowo Harus Berani Hapus Pos yang Tidak Efektif
Efriza menilai, perombakan kali ini membuat susunan Kabinet Merah Putih menjadi gemuk, dengan tambahan badan maupun jabatan di sejumlah institusi.
Menurut dia, masyarakat masih mengapresiasi langkah Prabowo melakukan reshuflle, tetapi tantangannya tetap terletak pada kinerja para pejabat pemerintahan.
"Ketika Presiden melakukan berbagai reshuffle dan akhirnya pemerintahan itu begitu bengkak, obesitas baik di kementerian, wakil menteri, maupun badan/institusi negara lainnya, tentu masyarakat mengapresiasi, karena bagaimanapun pos-pos itu pasti ada perhitungannya," kata Efriza dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (15/10/2026).
"Namun, kembali lagi, keberhasilannya itu tergantung dari bagaimana hasil kinerjanya, dan inilah tantangannya."
Efriza melanjutkan, tantangan yang paling jelas adalah bukan soal Prabowo akan kembali menunjuk pejabat negara lain untuk mengisi suatu posisi atau jabatan.
Melainkan, apakah Prabowo juga akan berani mereduksi atau mengurangi jajaran kabinetnya jika terdapat pos-pos yang tidak efektif.
"Tantangan yang jelas dari hasil memperluas [kabinet], bukan lagi Pak Presiden Prabowo ke depannya berani atau tidak mengisi para pejabat negara untuk ditaruh di pos-pos tersebut, memperluas posisi pos-pos tersebut," papar Efriza.
"Tetapi, jika tidak efektif, Pak Prabowo harus berani untuk menyusuti, meminimalisir. Artinya, minimalisir di sini baik efisiensi ini harus berbanding lurus dengan efektivitas, dan harus selaras dengan kinerjanya."
Efriza menjelaskan, jika Prabowo berani membentuk badan baru dan menambah personel untuk posisi/jabatan tertentu, maka pemerintah juga harus berani merampingkan kabinet jika orang-orang yang ditaruh di sana ternyata hanya pemoborosan dan kinerjanya tidak berhasil.
"Jika perlu, nomenklaturnya dihapus, silakan dihapus, karena Pak Prabowo juga berani membangun badan-badan baru," ucapnya.
"Sampai reshuffle kedelapan saat ini ada badan baru, reshuffle ketujuh kemarin juga ada badan baru."
"Pertanyaannya, kalau badan-badan baru ini muncul, efektivitasnya tidak berhasil, efisiensinya tidak berjalan, apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden? Ya, tentu membubarkannya."
Efriza menilai, Prabowo harus berani membubarkan lembaga atau badan yang tidak efisien dan tidak memberikan kinerja yang berdampak terhadap masyarakat.
Ia juga mengingatkan, keberanian membubarkan tersebut harus diambil Prabowo, lantaran kewenangan membentuk lembaga atau badan baru ada di tangan presiden dan DPR RI.
"Pembubaran itu, saya rasa wajib dipikirkan, karena Pak Presiden selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas," tutur Efriza.
"Ketika kebijakan itu tidak selaras, keputusan yang dihasilkan tidak berdampak kepada masyarakat, malah menyengsarakan masyarakat, maka keputusan yang terbaik adalah membubarkannya."
"Seperti keberanian Pak Presiden membangun institusi baru, maka membubarkan badan baru itu harus juga menjadi prioritas."
Daftar Susunan Kabinet Merah Putih setelah Reshuffle Kabinet ke-8 Kamis, 15 Oktober 2026
Pasca-reshuffle kabinet kedelapan pada Kamis (15/10/2026) kemarin, total ada 48 menteri dan 68 wakil menteri yang mengisi jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah ini di luar pejabat setara menteri seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Seskab, dan lainnya.
Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Wakil Menteri Koordinator: Otto Hasibuan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Wakil Menteri Koordinator: Drajat Hari Wibowo
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman
Wakil Menteri Koordinator: Lodewijk Freidrich Paulus
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
Wakil Menteri Koordinator: Hanif Faisol Nurofiq
- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Wakil Menteri Koordinator: Yuliot Tanjung
Menteri dan Wakil Menteri
Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi
Wakil Menteri: Bambang Eko Suhariyanto, Juri Ardiantoro
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Wakil Menteri: Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, Akhmad Wiyagus
Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir
Wakil Menteri: Anis Matta, Arif Havas Oegroseno
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri: Donny Ermawan, Yusuf Jauhari, Richard Taruli Horja Tampubolon
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Wakil Menteri: Muhammad Syafi'i
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Wakil Menteri: Eddy Hiariej
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Wakil Menteri: Mugiyanto
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Wakil Menteri: M. Maulana Bungaran
Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Wakil Menteri: Juda Agung, Luky Alfirman, Nurkholisoh Ibnu Aman
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Wakil Menteri: Atip Latipulhayat, Fajar Riza Ul Haq
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
Wakil Menteri: Fauzan, Stella Christie
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Wakil Menteri: Giring Ganesha
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Wakil Menteri: Dante Saksono Harbuwono, Benjamin Paulus Octavianus
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Wakil Menteri: Agus Jabo Priyono
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Wakil Menteri: Afriansyah Noor
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhktarudin
Wakil Menteri: Christina Aryani, Dzulfikar Ahmad Tawalla
Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji
Wakil Menteri: Faisol Riza
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Wakil Menteri: Dyah Roro Esti
Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
Wakil Menteri: Diana Kusumastuti
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Wakil Menteri: Fahri Hamzah
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Wakil Menteri: Ahmad Riza Patria
Menteri Transmigrasi: M Iftitah Suryanegara
Wakil Menteri: Viva Yoga Mauladi
Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
Wakil Menteri: Suntana
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid
Wakil Menteri: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Wakil Menteri: Muhammad Saleh Mustafa, Alim Setiawan Slamet
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Wakil Menteri: Rohmat Marzuki
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri: Irwan Meilano
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
Wakil Menteri: Ossy Dermawan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
Wakil Menteri: Febrian Alphyanto Ruddyard
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
Wakil Menteri: Purwadi Arianto
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Wakil Menteri: Isyana Bagoes Oka
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH): Mohammad Jumhur Hidayat
Wakil Menteri: Diaz Hendropriyono
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Wakil Menteri: Todotua Pasaribu
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Wakil Menteri: Farida Farichah
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
Wakil Menteri: Helvi Yuni Moraza
Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
Wakil Menteri: Ni Luh Puspa
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Wakil Menteri: Irene Umar
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
Wakil Menteri: Veronica Tan
Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
Wakil Menteri: Taufik Hidayat
Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
Wakil Menteri: Dahnil Anzar Simanjuntak
Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga
- Sekretaris Kabinet (Seskab): Teddy Indra Wijaya
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sudaryono
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Agustina Arumsari dan Trenggono
- Jaksa Agung: Sanitiar (ST) Burhanuddin
- Plt Wakil Jaksa Agung: Asep N Mulyana
- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra
- Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Agus Widodo
- Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo
- Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP): -
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM): Muhammad Qodari
- Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN): Dedi Prasetyo
- Wakil Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN): -
- Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin): Abdul Kadir Karding
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Luhut Binsar Pandjaitan
- Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Mari Elka Pangestu
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugroho Sulistyo Budi
- Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Rachmad Wibowo
- Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh
- Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Arianto Wibowo
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti
- Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Sonny Harry B Harmadi
- Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa (BOPPJ): Didit Herdiawan
- Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa (BOPPJ): Fadil Imran
- Panglima TNI: Jenderal Agus Subiyanto
- Wakil Panglima TNI: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
- Kepala Kepolisian RI: Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto
- Wakil Kepala Kepolisian RI: Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat
(/Rizki A./Sri Juliati)