Reshuffle lagi, kabinet jadi obesitas, pengamat: Prabowo harus berani hapus pos yang tidak efektif

Ringkasan Berita:
  • Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza, menanggapi reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
  • Menurut Efriza, perombakan membuat susunan Kabinet Merah Putih menjadi semakin gemuk.
  • Efriza melanjutkan, tantangan yang paling jelas yang muncul setelah reshuffle kali ini adalah apakah Prabowo juga akan berani mereduksi atau mengurangi jajaran kabinetnya jika terdapat pos-pos yang tidak efektif.

Pengamat politik dari CITRA Institute, Efriza, menanggapi reshuffle kabinet atau perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Prabowo melantik empat wakil menteri (wamen) dan tiga pejabat lainnya di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026) kemarin, mereka adalah:

  1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi
  2. Jenderal TNI Richard Tampubolon: Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan
  3. Dr Alim Setiawan Slamet: Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan)
  4. M Maulana Bungaran SH MH: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas)
  5. Letjen TNI Kristomei Sianturi: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  6. Prof Dr Setyawan Pudyatmoko: Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
  7. Mayjen TNI Sriyanto: Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)

Selain itu, Prabowo merombak jajaran petinggi TNI, yakni:

  1. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil
  2. Jenderal TNI Tandyo Budi Revita: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD)

Ini adalah reshuffle kabinet kedelapan yang sudah digelar selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Reshuffle kabinet kedelapan hanya berjarak dua pekan dari reshuffle kabinet ketujuh yang digelar pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Adapun reshuffle kabinet pertama pada 19 Februari 2025, atau hanya tiga bulan setelah Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Selanjutnya, perombakan Kabinet Merah Putih terjadi pada 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 September 2026.

Kabinet Obesitas, Tantangannya Prabowo Harus Berani Hapus Pos yang Tidak Efektif

Efriza menilai, perombakan kali ini membuat susunan Kabinet Merah Putih menjadi gemuk, dengan tambahan badan maupun jabatan di sejumlah institusi.

Menurut dia, masyarakat masih mengapresiasi langkah Prabowo melakukan reshuflle, tetapi tantangannya tetap terletak pada kinerja para pejabat pemerintahan.

"Ketika Presiden melakukan berbagai reshuffle dan akhirnya pemerintahan itu begitu bengkak, obesitas baik di kementerian, wakil menteri, maupun badan/institusi negara lainnya, tentu masyarakat mengapresiasi, karena bagaimanapun pos-pos itu pasti ada perhitungannya," kata Efriza dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (15/10/2026).

"Namun, kembali lagi, keberhasilannya itu tergantung dari bagaimana hasil kinerjanya, dan inilah tantangannya."

Efriza melanjutkan, tantangan yang paling jelas adalah bukan soal Prabowo akan kembali menunjuk pejabat negara lain untuk mengisi suatu posisi atau jabatan.

Melainkan, apakah Prabowo juga akan berani mereduksi atau mengurangi jajaran kabinetnya jika terdapat pos-pos yang tidak efektif.

"Tantangan yang jelas dari hasil memperluas [kabinet], bukan lagi Pak Presiden Prabowo ke depannya berani atau tidak mengisi para pejabat negara untuk ditaruh di pos-pos tersebut, memperluas posisi pos-pos tersebut," papar Efriza.

"Tetapi, jika tidak efektif, Pak Prabowo harus berani untuk menyusuti, meminimalisir. Artinya, minimalisir di sini baik efisiensi ini harus berbanding lurus dengan efektivitas, dan harus selaras dengan kinerjanya."

Efriza menjelaskan, jika Prabowo berani membentuk badan baru dan menambah personel untuk posisi/jabatan tertentu, maka pemerintah juga harus berani merampingkan kabinet jika orang-orang yang ditaruh di sana ternyata hanya pemoborosan dan kinerjanya tidak berhasil.

"Jika perlu, nomenklaturnya dihapus, silakan dihapus, karena Pak Prabowo juga berani membangun badan-badan baru," ucapnya.

"Sampai reshuffle kedelapan saat ini ada badan baru, reshuffle ketujuh kemarin juga ada badan baru."

"Pertanyaannya, kalau badan-badan baru ini muncul, efektivitasnya tidak berhasil, efisiensinya tidak berjalan, apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden? Ya, tentu membubarkannya."

Efriza menilai, Prabowo harus berani membubarkan lembaga atau badan yang tidak efisien dan tidak memberikan kinerja yang berdampak terhadap masyarakat.

Ia juga mengingatkan, keberanian membubarkan tersebut harus diambil Prabowo, lantaran kewenangan membentuk lembaga atau badan baru ada di tangan presiden dan DPR RI.

"Pembubaran itu, saya rasa wajib dipikirkan, karena Pak Presiden selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas," tutur Efriza.

"Ketika kebijakan itu tidak selaras, keputusan yang dihasilkan tidak berdampak kepada masyarakat, malah menyengsarakan masyarakat, maka keputusan yang terbaik adalah membubarkannya."

"Seperti keberanian Pak Presiden membangun institusi baru, maka membubarkan badan baru itu harus juga menjadi prioritas."

Daftar Susunan Kabinet Merah Putih setelah Reshuffle Kabinet ke-8 Kamis, 15 Oktober 2026

Pasca-reshuffle kabinet kedelapan pada Kamis (15/10/2026) kemarin, total ada 48 menteri dan 68 wakil menteri yang mengisi jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah ini di luar pejabat setara menteri seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Seskab, dan lainnya.

Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator

  1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

    Wakil Menteri Koordinator: Otto Hasibuan

  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    Wakil Menteri Koordinator: Drajat Hari Wibowo

  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono
  4. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman

    Wakil Menteri Koordinator: Lodewijk Freidrich Paulus

  5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
  6. Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan

    Wakil Menteri Koordinator: Hanif Faisol Nurofiq

  7. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
  8. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

    Wakil Menteri Koordinator: Yuliot Tanjung

Menteri dan Wakil Menteri

  1. Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

    Wakil Menteri: Bambang Eko Suhariyanto, Juri Ardiantoro

  2. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

    Wakil Menteri: Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, Akhmad Wiyagus

  3. Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    Wakil Menteri: Anis Matta, Arif Havas Oegroseno

  4. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    Wakil Menteri: Donny Ermawan, Yusuf Jauhari, Richard Taruli Horja Tampubolon

  5. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    Wakil Menteri: Muhammad Syafi'i

  6. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    Wakil Menteri: Eddy Hiariej

  7. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai

    Wakil Menteri: Mugiyanto

  8. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    Wakil Menteri: M. Maulana Bungaran

  9. Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    Wakil Menteri: Juda Agung, Luky Alfirman, Nurkholisoh Ibnu Aman

  10. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

    Wakil Menteri: Atip Latipulhayat, Fajar Riza Ul Haq

  11. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    Wakil Menteri: Fauzan, Stella Christie

  12. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    Wakil Menteri: Giring Ganesha

  13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

    Wakil Menteri: Dante Saksono Harbuwono, Benjamin Paulus Octavianus

  14. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    Wakil Menteri: Agus Jabo Priyono

  15. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    Wakil Menteri: Afriansyah Noor

  16. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhktarudin

    Wakil Menteri: Christina Aryani, Dzulfikar Ahmad Tawalla

  17. Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji

    Wakil Menteri: Faisol Riza

  18. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    Wakil Menteri: Dyah Roro Esti

  19. Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo

    Wakil Menteri: Diana Kusumastuti

  20. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    Wakil Menteri: Fahri Hamzah

  21. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

    Wakil Menteri: Ahmad Riza Patria

  22. Menteri Transmigrasi: M Iftitah Suryanegara

    Wakil Menteri: Viva Yoga Mauladi

  23. Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi

    Wakil Menteri: Suntana

  24. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    Wakil Menteri: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria

  25. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    Wakil Menteri: Muhammad Saleh Mustafa, Alim Setiawan Slamet

  26. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    Wakil Menteri: Rohmat Marzuki

  27. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    Wakil Menteri: Irwan Meilano

  28. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    Wakil Menteri: Ossy Dermawan

  29. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy

    Wakil Menteri: Febrian Alphyanto Ruddyard

  30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini

    Wakil Menteri: Purwadi Arianto

  31. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji

    Wakil Menteri: Isyana Bagoes Oka

  32. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH): Mohammad Jumhur Hidayat

    Wakil Menteri: Diaz Hendropriyono

  33. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani

    Wakil Menteri: Todotua Pasaribu

  34. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono

    Wakil Menteri: Farida Farichah

  35. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

    Wakil Menteri: Helvi Yuni Moraza

  36. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

    Wakil Menteri: Ni Luh Puspa

  37. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

    Wakil Menteri: Irene Umar

  38. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Menteri: Veronica Tan

  39. Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir

    Wakil Menteri: Taufik Hidayat

  40. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    Wakil Menteri: Dahnil Anzar Simanjuntak

Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga

  1. Sekretaris Kabinet (Seskab): Teddy Indra Wijaya
  2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sudaryono
  3. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Agustina Arumsari dan Trenggono
  4. Jaksa Agung: Sanitiar (ST) Burhanuddin
  5. Plt Wakil Jaksa Agung: Asep N Mulyana
  6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra
  7. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Agus Widodo
  8. Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo
  9. Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP): -
  10. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM): Muhammad Qodari
  11. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN): Dedi Prasetyo
  12. Wakil Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN): -
  13. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin): Abdul Kadir Karding
  14. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Luhut Binsar Pandjaitan
  15. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN): Mari Elka Pangestu
  16. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugroho Sulistyo Budi
  17. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Rachmad Wibowo
  18. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh
  19. Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Arianto Wibowo
  20. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti
  21. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Sonny Harry B Harmadi
  22. Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa (BOPPJ): Didit Herdiawan
  23. Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa (BOPPJ): Fadil Imran
  24. Panglima TNI: Jenderal Agus Subiyanto
  25. Wakil Panglima TNI: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
  26. Kepala Kepolisian RI: Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto
  27. Wakil Kepala Kepolisian RI: Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat

(/Rizki A./Sri Juliati)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال