
Krisis selalu membawa pelajaran, asalkan kita mau membacanya. Pekan ini Republik menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur, bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di dua mahkamah.
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan, sebagaimana dibenarkan Mensesneg Prasetyo Hadi. Hingga tulisan ini diturunkan, Istana maupun MPR belum menyatakan secara resmi bahwa jabatan itu kosong. Apa pun ujungnya nanti, setidaknya ada lima pelajaran yang dapat dipetik.
Pelajaran Pertama: Aturan yang Dilipat Akan Menagih
Pintu pencalonan Gibran dibuka oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Tiga tahun kemudian, tagihan itu datang. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA, meski tidak mendiskualifikasinya karena para pemohon tak berkedudukan hukum (NU Online, 7/10/2026).
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Surat itu adalah dokumen pendaftaran Pilpres 2024 (CNN Indonesia, 10/11/2026).
Hans Kelsen mengajarkan bahwa tertib hukum tersusun berjenjang (Stufenbau): setiap norma memperoleh keabsahan dari norma di atasnya (Kelsen, 1967: 221–224). Ketika dokumen pemenuhan syarat dibatalkan, mata rantai di atasnya kehilangan pijakan. Lon Fuller menyebut hukum memiliki moralitas internal: jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan konsisten (Fuller, 1969: 39). Pencalonan yang bertumpu pada putusan yang lahir dalam konflik kepentingan dan dokumen yang belakangan dibatalkan mencederai moralitas itu.
Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara tak tertahankan, kepastian hukum harus mengalah (Radbruch, 1946/2006: 7). Kita belum sampai di sana, tetapi kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Pelajaran Kedua: Kekuasaan Tidak Sama dengan Otoritas
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht), yakni peluang memaksakan kehendak meski ditentang, dari otoritas (Herrschaft), yakni kekuasaan yang diterima karena diyakini sah (Weber, 1978: 53, 212–215). Negara modern bersandar pada otoritas legal-rasional. Ketika aturan pengisian jabatan dinyatakan dilanggar, jabatan tetap terisi dan protokol tetap berjalan, tetapi keyakinan akan keabsahannya, Legitimitätsglaube, terkikis. Kekuasaan masih di tangan, otoritas mulai lepas.
Seymour Martin Lipset mengingatkan bahwa pemerintahan yang efektif tetapi kehilangan legitimasi berada pada posisi paling rawan (Lipset, 1959: 86).
David Easton membedakan dukungan spesifik yang lahir dari kinerja dan dukungan difus yang lahir dari keyakinan atas keabsahan sistem dan pejabatnya (Easton, 1965: 273). Yang tergerus di sini adalah dukungan difus, dan itu tidak bisa dipulihkan dengan program kerja.
Steven Lukes menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja dalam tiga dimensi: keputusan, agenda, dan pembentukan apa yang dianggap wajar (Lukes, 2005: 25–29). Putusan 90/2023 adalah kekuasaan dimensi kedua yang mengubah agenda tanpa perdebatan legislatif; kini dimensi ketiga bergeser, dan apa yang dulu diterima sebagai "kehendak rakyat" dibaca ulang sebagai rekayasa. Ingatan itu diperkuat gugatan atas riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo dan perkara dugaan ijazah palsu ayahnya, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir.
Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan beredar dalam jejaring wacana (Foucault, 1980: 98): di media sosial, media arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli, "kebenaran" tentang ijazah diperebutkan, dan jabatan formal tak lagi menjamin kendali atas narasi.
Pelajaran Ketiga: Koreksi Datang Ketika Kartel Retak
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mencatat bahwa demokrasi masa kini lebih sering dilemahkan dari dalam melalui jalur legal: wasit dikuasai, aturan diubah, lawan disingkirkan (Levitsky & Ziblatt, 2018: 72–96). Mereka menekankan kesabaran institusional (institutional forbearance), kesediaan untuk tidak memakai kewenangan secara maksimal meski hukum membolehkan (2018: 106–112). Kasus ini memperlihatkan kebalikannya: setiap celah dimanfaatkan hingga batasnya.
Mengapa koreksi baru datang sekarang? Richard Katz dan Peter Mair menggambarkan partai kartel yang menyatu dengan negara dan saling menjaga akses atas sumber daya publik (Katz & Mair, 1995: 15–17). Dan Slater menyebut gejala serupa di Indonesia sebagai "jebakan akuntabilitas" (Slater, 2004: 61–64). Selama kartel solid, pemakzulan nyaris mustahil.
Retakan pun terlihat. Pada 9 November 2026, tiga kader utama PSI di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari partai; Giring menyebut ada hal yang "tidak lagi sejalan", dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerimanya (CNN Indonesia, 10/11/2026). Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota lintas fraksi, dengan jumlah pengusul yang dilaporkan dari puluhan hingga sekitar 120 orang, untuk dibawa ke paripurna Kamis, 12 November 2026 (CNBC Indonesia, 11/11/2026; Antara, 11/11/2026).
Dari arah lain muncul kasus penyadapan terhadap Presiden. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka (VIVA, 5/11/2026; CNN Indonesia, 4/11/2026). Warganet mengaitkannya dengan "Geng Solo", yang ditanggapi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: "Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum" (VIVA, 5/11/2026). Kaitan itu belum terbukti secara hukum. Namun, seperti dilukiskan Edward Aspinall dan Ward Berenschot, demokrasi kita adalah arena klientelisme yang bertumpu pada jejaring personal (Aspinall & Berenschot, 2019: 2–8), dan label itu mencerminkan intuisi publik tentang lingkaran kekuasaan yang berpusat pada satu kota dan satu keluarga.
Pelajaran Keempat: Putusan Final Harus Dihormati
Asas res judicata pro veritate habetur menuntut putusan berkekuatan hukum tetap diterima sebagai benar. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MK final dan mengikat, putusan MA final, objek sengketa sudah tiada, dan Gibran tak dapat mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara kasasi, sehingga jalur PTUN tidak lagi berguna (CNN Indonesia, 11/11/2026). Denny Indrayana menilai upaya ke PTUN sebagai sikap "membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah" (CNN Indonesia, 11/11/2026). Pandangan para ahli lain, termasuk Prof. Juanda, ikut memperkaya perdebatan ini.
HLA Hart menjelaskan bahwa sistem hukum bertumpu pada rule of adjudication, aturan yang menentukan siapa berwenang memutus sengketa secara otoritatif (Hart, 1994: 96–97). Mencari forum baru untuk menganulir putusan final bukanlah upaya hukum, melainkan penundaan. Sayangnya, sinyal dari Istana belum seragam: Gibran menyebut Presiden menyarankannya tetap "fight di PTUN", sementara Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyatakan "tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum" (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Pelajaran Kelima: Konstitusi Menyediakan Pintu Keluar
Juan Linz memperingatkan bahwa presidensialisme, dengan masa jabatan kaku dan tanpa mosi tidak percaya, sulit keluar dari krisis legitimasi tanpa guncangan (Linz, 1990: 54–55). Konstitusi kita menyediakan dua pintu. Pintu pemakzulan panjang: Bivitri Susanti menegaskan putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Wakil Presiden, karena pemberhentian harus melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR (Katadata, 2/11/2026).
Zainal Arifin Mochtar membaca putusan MK sebagai pengakuan bahwa pelanggaran itu ada, dengan penyelesaian lewat "mekanisme tersendiri" menurut UUD, termasuk kategori perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat (NU Online, 7/10/2026). Ini sejalan dengan Kelsen: norma tetap berlaku sampai dicabut organ yang berwenang.
Pintu pengunduran diri jauh lebih singkat dan tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurut Yusril, surat disampaikan tertulis kepada MPR, yang lalu bersidang menyatakan kekosongan jabatan; sampai saat itu Gibran secara hukum tetap Wakil Presiden (CNBC Indonesia, 11/11/2026). Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari (Media Justitia, 11/11/2026). Mahfud MD menyebut jalan ini "akan lebih cepat dan lebih soft", seraya mengingatkan bahwa selama surat belum masuk, pemakzulan tetap harus berjalan (CNN Indonesia, 11/11/2026).
Mahfud MD dalam karya klasiknya menunjukkan bahwa karakter hukum ditentukan konfigurasi politik: konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif, konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks (Mahfud MD, 1998: 7–15). Putusan 90/2023 lahir dari kekuasaan yang memusat; putusan MK dan MA tahun ini lahir ketika konfigurasi itu mencair. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan harus dibaca dalam konteks keadilan sosial yang hidup (Rahardjo, 2009: 2–5).
Penutup: Mundur sebagai Kepatuhan
Kelima pelajaran itu bermuara pada satu sikap: ketika jalur hukum telah tertutup, yang tersisa adalah etika jabatan. Mundur bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi kepatuhan pada konstitusi, pengakuan bahwa jabatan publik adalah amanah bersyarat. Bertahan lewat PTUN tidak akan mengubah apa pun secara hukum, tetapi memperpanjang ketidakpastian, menahan energi pemerintahan, dan menyeret Presiden ke pusaran yang bukan miliknya.
Tiga hal perlu dijaga. Pertama, kepastian prosedur: niat lisan harus segera dituangkan dalam surat resmi kepada MPR. Kedua, kesabaran institusional: DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan bila pengunduran diri telah sah, dan Istana tidak perlu menunda pengisian jabatan. Ketiga, pemisahan perkara: kasus penyadapan dan perkara ijazah Presiden ketujuh harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, bukan dijadikan amunisi balas dendam politik.
Weber, Levitsky dan Ziblatt, serta Kelsen sampai pada titik yang sama: kekuasaan tanpa keabsahan hanyalah paksaan yang menunggu waktu, demokrasi rusak oleh langkah kecil yang dibiarkan, dan jalan keluar harus ditempuh di dalam konstitusi. Soekarno berpesan agar bangsa ini tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Pelajaran pekan ini sederhana tetapi mahal: mundur dengan terhormat lebih mulia daripada bertahan tanpa legitimasi.