Ringkasan Berita:
- Ahmad Sahroni mendesak Kapolri memecat Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan Prabowo.
- Sahroni meminta kenaikan pangkat luar biasa kelompok terduga penyadap dibatalkan.
- Ia juga meminta alat sadap Polri diperlihatkan dan pengusutan kasus dibuka kepada publik.
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan desakan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 12 November 2026, Sahroni meminta Kapolri segera menindak tegas anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Sahroni secara khusus meminta Kapolri memecat mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang disebut dalam pembahasan kasus penyadapan.
"Pak, cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta," tegas Sahroni dalam rapat tersebut.
Tak hanya pemecatan, Sahroni juga meminta Kapolri membatalkan kenaikan pangkat luar biasa terhadap anggota yang diduga terlibat dalam kelompok tersebut.
Menurutnya, langkah tegas diperlukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan institusi kepolisian untuk kepentingan tertentu.
"Saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan. Batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa," ujarnya.
Sahroni bahkan meminta Kapolri tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk jika orang tersebut berada di lingkungan internal Polri.
"Bapak enggak punya beban jadi Kapolri baru, Bapak sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi," katanya.
Minta Alat Sadap Diperlihatkan ke Publik
Dalam kesempatan itu, Sahroni juga meminta Kapolri memperlihatkan alat penyadapan yang dimiliki Polri kepada anggota Komisi III DPR dan masyarakat.
Ia mengaku ingin mengetahui teknologi yang digunakan untuk melakukan penyadapan, termasuk kemungkinan penggunaan jaringan Wi-Fi maupun perangkat tanpa kartu SIM.
"Saya mungkin dan teman-teman pengin lihat alatnya, Pak. Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap, teman-teman. Mau pakai apa? Mau pakai Wi-Fi kah, mau pakai enggak ada SIM-nya lah. Semua bisa disadap," ujar Sahroni.
Ia menilai dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan kepentingan politik dan upaya makar merupakan persoalan serius yang dapat mengancam keamanan negara.
"Dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar. Dan ini bahaya kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar ini sama saja musuh negara," tuturnya.
Minta Kasus Penyadapan Diungkap Terbuka
Sahroni juga mengingatkan Kapolri agar pengusutan kasus tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat diungkap kepada publik agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut.
Menurut Sahroni, Kapolri harus menjaga kehormatan dan martabat Presiden Prabowo Subianto, terlebih dugaan penyadapan tersebut menyeret orang-orang dari internal institusi kepolisian.
"Harkat martabat presiden Bapak harus jaga karena ini di dalam institusi Bapak. Jangan sampai mereka menjalar yang masih ada yang belum Bapak tuntasin ini," katanya.
Ia juga meminta Kapolri tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, sekalipun pihak yang diduga terlibat berada di lingkungan kekuasaan atau institusi Polri sendiri.
"Bapak enggak peduli, Pak. Tindak saja, Pak. Laporkan ini ke publik supaya ini terang. Jangan selalu menyudutkan kepada pihak-pihak," ucapnya.
Sahroni berharap pengusutan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dilakukan secara serius dan transparan. Ia tidak ingin kasus tersebut hanya ramai di awal, tetapi kemudian kehilangan perkembangan.
"Kita enggak mau bertele-tele. Kita pengin ruang terbuka ini atas penangkapan sadapan yang dilakukan oleh Pak Sudi dalam waktu beberapa hari. Ini jangan lembek nanti pelan. Enggak ada beritanya lagi, Pak," pungkasnya.
()